Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai mengemuka pada April 2026 seiring perlambatan kinerja industri, kenaikan biaya produksi, dan tekanan ekonomi global. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah segera melakukan langkah antisipatif setelah data menunjukkan tren peningkatan jumlah pekerja terdampak PHK dalam dua tahun terakhir, sementara pelaku industri mulai membuka opsi efisiensi yang berpotensi mengorbankan tenaga kerja.

Dalam rapat dengar pendapat di gedung parlemen pada Kamis, 9 April 2026, anggota Komisi IX DPR menyoroti meningkatnya risiko PHK yang dipicu oleh dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga energi dan bahan baku. Kondisi ini secara langsung menekan biaya operasional industri, terutama sektor manufaktur yang padat karya.

Mengacu pada data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang terkena PHK menunjukkan tren meningkat. Pada 2024, sekitar 77 ribu pekerja terdampak, dan angka itu naik menjadi sekitar 88 ribu pada 2025. Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, menekankan pentingnya langkah pencegahan sejak dini. “Saya berharap ada deteksi dini sehingga PHK bisa segera diantisipasi,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, yang mengingatkan bahwa tekanan terhadap pekerja berpotensi semakin berat jika kondisi ekonomi tidak segera membaik. “Tekanan terhadap pekerja pasti akan makin berat,” katanya, merujuk pada proyeksi perlambatan ekonomi yang berlanjut.

Dari sisi industri, indikator kinerja manufaktur menunjukkan gejala perlambatan yang nyata. Indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global tercatat turun dari 53,8 pada Februari menjadi 50,1 pada Maret 2026. Angka 50 menjadi ambang batas antara ekspansi dan kontraksi. Penurunan mendekati batas tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas industri mulai kehilangan momentum, bahkan berisiko memasuki fase kontraksi jika tekanan berlanjut.

Di sisi lain, hasil survei Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menunjukkan bahwa sekitar 50 persen perusahaan tidak berencana menambah tenaga kerja baru dalam lima tahun ke depan. Sinyal ini mengindikasikan kehati-hatian dunia usaha dalam merespons ketidakpastian ekonomi, sekaligus mempersempit peluang kerja baru bagi angkatan kerja yang terus bertambah.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyoroti persoalan yang lebih struktural. Pasar tenaga kerja Indonesia dinilai tengah menghadapi tekanan ada sekitar 57,7 persen tenaga kerja berada di sektor informal dengan produktivitas relatif rendah, dan sekitar 32 persen pekerja tidak bekerja secara penuh (underemployment). Kondisi ini membuat daya tahan tenaga kerja terhadap guncangan ekonomi menjadi semakin rapuh.

Di tengah tekanan tersebut, dinamika di tingkat perusahaan menunjukkan situasi yang lebih konkret dan mendesak. Sejumlah perusahaan manufaktur dilaporkan mulai menjalin komunikasi dengan serikat pekerja untuk membahas langkah efisiensi. Dialog ini, di satu sisi, bisa dipandang sebagai upaya transparansi manajemen. Namun di sisi lain juga menjadi pertanda bahwa perusahaan tengah berada di persimpangan sulit.

Seorang perwakilan manajemen industri, dalam diskusi internal yang dihimpun dari berbagai sumber, mengungkapkan dilema yang dihadapi perusahaan. “Kami tidak ingin melakukan PHK, tapi biaya produksi naik drastis. Kalau tidak ada penyesuaian, operasional bisa berhenti total.”

Sebaliknya, dari kalangan pekerja, kekhawatiran muncul terhadap pilihan-pilihan yang dianggap tidak adil.

“Jangan sampai pekerja selalu jadi korban terakhir dari setiap krisis. Perlu ada perlindungan nyata dari negara,” ujar seorang perwakilan serikat buruh.

Pemerintah berada pada posisi krusial. Di satu sisi, ia dituntut menjaga iklim usaha agar tetap kompetitif. Di sisi lain, ia harus memastikan perlindungan tenaga kerja tidak terabaikan. Kebijakan seperti insentif industri, subsidi energi, hingga program pelatihan ulang (reskilling) menjadi penting, namun implementasinya seringkali menghadapi tantangan birokrasi dan keterbatasan anggaran.

Waspada terhadap ancaman gelombang PHK adalah cermin dari struktur ekonomi kita yang belum sepenuhnya kokoh. Ketika sektor manufaktur melemah, sementara sektor informal mendominasi, maka setiap guncangan global dengan mudah menjalar menjadi krisis domestik. Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah gelombang PHK akan terjadi, melainkan seberapa siap negara, industri, dan masyarakat menghadapinya. Sebab di balik setiap angka PHK, selalu ada cerita tentang rumah tangga yang kehilangan penghasilan, mimpi yang tertunda, dan masa depan yang menjadi lebih samar.

Kewaspadaan memang tidaklah cukup karena harus menjelma menjadi kebijakan yang berpihak, strategi yang terukur, dan keberanian untuk membenahi akar persoalan sebelum “lampu kuning” benar-benar berubah menjadi merah. (Red)