Pemerintah Kota Batam melalui Wali Kota Amsakar Achmad membuka bazar UMKM dalam rangka MTQH XXXIV di Dataran Engku Putri, Jumat (10/4), sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Kegiatan ini melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah serta didukung oleh TP-PKK Kota Batam. Pemerintah menargetkan bazar ini menjadi ruang pemberdayaan ekonomi lokal, meski di sisi lain muncul pertanyaan mengenai sejauh mana dampak riilnya terhadap keberlanjutan UMKM di luar momentum acara.

Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa arah pembangunan di Batam perlu mengalami pergeseran. Tidak lagi semata berfokus pada pembangunan fisik, melainkan juga pada penguatan kapasitas masyarakat. “Hakikat pembangunan itu yang pertama mengadakan yang belum ada, yang kedua meningkatkan yang sudah ada, yang ketiga memberdayakan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan pendekatan agar lebih inklusif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif. Dalam momentum bazar MTQH tahun ini, UMKM ditempatkan sebagai ujung tombak ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu tumbuh mandiri.

Secara nasional, data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Angka ini menegaskan bahwa penguatan sektor UMKM bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi ekonomi nasional.

Namun demikian, efektivitas kegiatan bazar sebagai instrumen pemberdayaan masih menjadi perdebatan. Sejumlah pelaku UMKM menilai kegiatan seperti ini memberi dampak jangka pendek berupa peningkatan penjualan dan eksposur produk. “Kalau ada bazar seperti ini, penjualan memang naik. Tapi setelah acara selesai, kami kembali berjuang sendiri tanpa pendampingan lanjutan,” ujar salah satu pelaku UMKM yang enggan disebutkan namanya.

Di sisi lain, pengamat ekonomi lokal menilai bahwa kegiatan bazar sering terjebak dalam pola seremonial tanpa strategi keberlanjutan yang jelas. “Event seperti bazar memang penting untuk promosi, tapi tidak cukup. Yang dibutuhkan UMKM adalah akses permodalan, pelatihan digitalisasi, dan pasar yang stabil,” kata seorang analis ekonomi daerah.

Menanggapi kritik tersebut, Amsakar menegaskan bahwa pemerintah sedang mendorong transformasi pendekatan pembangunan, termasuk dalam pengelolaan program UMKM. “Kami melaksanakan sedikit transformasi, sedikit pergeseran paradigma pembangunan. Karena bagi saya penting bagaimana aktivitas empowering ini bisa berlangsung dengan baik,” jelasnya.

Transformasi yang dimaksud mencakup upaya memperluas akses pelaku UMKM terhadap pelatihan, pembiayaan, hingga integrasi ke dalam ekosistem ekonomi digital. Meski demikian, implementasi konkret dari gagasan ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diuji dari waktu ke waktu.

Bazar MTQH sendiri menjadi salah satu ruang uji bagi kebijakan tersebut. Di satu sisi, ia menghadirkan peluang ekonomi langsung bagi pelaku usaha kecil. Di sisi lain juga membuka pertanyaan apakah kegiatan semacam ini mampu menciptakan dampak berkelanjutan atau sekadar menjadi ritus tahunan yang berulang?

Pembangunan berbasis pemberdayaan diharapkan bukan hanya soal menghadirkan ruang, tetapi memastikan ruang itu terus hidup setelah lampu-lampu stand bazar dipadamkan. Di sanalah ukuran sesungguhnya dari sebuah paradigma bisa diuji bukan pada gemerlap peresmian, melainkan pada daya tahan perubahan setelah berakhirnya acara. (Red)