Pemerintah Kota Batam bersama pemerintah pusat menyiapkan kawasan Tanjung Banon sebagai pusat ekonomi baru dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Program ini mencakup pengembangan sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan logistik internasional. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, pada Jumat (17/4/2026) menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat. Proyek ini dirancang untuk mengintegrasikan kawasan baru dengan ekosistem industri Batam yang selama ini menjadi salah satu motor ekonomi nasional.

Narasi pembangunan Tanjung Banon kini bergeser. Kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai lokasi transmigrasi mulai diproyeksikan menjadi simpul baru pertumbuhan ekonomi. Dalam peta besar Rempang Eco City, Tanjung Banon tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari jaringan kawasan industri dan investasi yang lebih luas. Pemerintah melihat potensi kawasan ini sebagai pintu masuk baru bagi arus modal, logistik, dan aktivitas ekonomi regional.

“Kawasan ini tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan Batam sebagai kawasan industri dan investasi, sehingga memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat,” ujar Amsakar.

Optimisme tersebut bukan tanpa dasar. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan bahwa Batam masih menjadi salah satu destinasi investasi unggulan di Indonesia, khususnya di sektor manufaktur dan logistik. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan ini terus mencatat pertumbuhan investasi asing dan domestik, didorong oleh letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional.

Namun, di balik ambisi besar tersebut, terdapat tantangan sosial yang tidak bisa diabaikan. Pengembangan kawasan skala besar berhadapan dengan persoalan relokasi, perubahan mata pencaharian, serta adaptasi sosial masyarakat lokal. Pemerintah mencoba merespons hal ini dengan pendekatan partisipatif. “Yang paling penting adalah bagaimana kami mentransformasikan kebijakan kepada masyarakat agar kondisi di lapangan tetap kondusif dan dapat diterima dengan baik,” kata Amsakar.

Sejumlah skema kompensasi dan fasilitas telah disiapkan. Pemerintah menjanjikan kepastian kepemilikan lahan seluas 500 meter persegi, rumah layak huni, serta bantuan kebutuhan dasar bagi warga yang mengikuti program relokasi. Untuk nelayan, direncanakan pembangunan dermaga modern dan SPBU khusus guna menjaga keberlanjutan aktivitas melaut. Sementara bagi petani, konsep food estate dengan sistem pertanian modern diperkenalkan sebagai solusi atas keterbatasan lahan.

Sejumlah kalangan masyarakat sipil dan pengamat pembangunan mengingatkan bahwa pendekatan top-down berpotensi menimbulkan ketegangan jika tidak diimbangi dengan dialog yang setara. Beberapa warga yang terdampak sebelumnya pernah menyuarakan kekhawatiran terkait transparansi, kejelasan ganti rugi, hingga keberlanjutan mata pencaharian.

Seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, misalnya, menilai bahwa proyek besar seperti ini harus mengedepankan prinsip keadilan sosial. “Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari nilai investasi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal mendapatkan manfaat yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pandangan serupa juga datang dari kelompok masyarakat sipil yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak warga. Mereka menilai bahwa keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh kecepatan pembangunan, tetapi juga oleh kualitas relasi antara negara, investor, dan masyarakat.

Meski demikian, pemerintah tetap optimistis. Dengan infrastruktur yang dirancang modern dan integrasi kawasan yang kuat, Tanjung Banon diproyeksikan menjadi magnet ekonomi baru di Batam. Harapannya, kawasan ini tidak hanya menarik investasi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. “Kami berharap masyarakat Tanjung Banon tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian utama dalam ekosistem ekonomi baru yang sedang dibangun,” tutur Amsakar. 

Diharapkan Tanjung Banon bukan sekadar soal pembangunan fisik atau angka investasi, melainkan cermin dari bagaimana sebuah bangsa mampu mengelola perubahan. Mampukah berdiri di antara ambisi menjadi pusat ekonomi global dan juga tanggung jawab menjaga keadilan bagi warganya sendiri. Di sanalah muncul pertanyaan apakah pembangunan ini benar-benar akan menjadi jalan bersama, atau justru melahirkan jarak baru antara mereka yang tumbuh dan mereka yang tertinggal atau ditinggalkan. (Red)