Australia resmi mencatatkan diri sebagai negara pertama di dunia yang memberlakukan larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini mulai berlaku Rabu, 10 Desember 2025, dengan memblokir akses remaja ke sejumlah platform besar seperti TikTok, YouTube (Alphabet), serta Instagram dan Facebook milik Meta.

Melalui undang-undang baru tersebut, ada 10 platform media sosial terbesar diwajibkan menutup akses bagi pengguna di bawah 16 tahun mulai tengah malam. Perusahaan yang melanggar terancam denda hingga A$49,5 juta. Pemerintah Australia menilai langkah ini sebagai respons tegas terhadap meningkatnya risiko digital yang dihadapi anak-anak, mulai dari kecanduan layar, perundungan daring, hingga paparan konten berbahaya.

Kebijakan ini langsung memantik perdebatan. Perusahaan teknologi raksasa dan aktivis kebebasan berekspresi mengkritiknya sebagai bentuk pembatasan berlebihan dan ancaman bagi inovasi digital. Sebaliknya, banyak orang tua dan pegiat perlindungan anak menyambutnya sebagai langkah berani yang sudah lama ditunggu.

Perdana Menteri Anthony Albanese menyebut kebijakan tersebut sebagai "hari yang membanggakan" bagi keluarga Australia. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi anak-anak dari bahaya daring yang tidak lagi bisa ditangani dengan mekanisme perlindungan tradisional.

"Ini adalah hari ketika keluarga-keluarga Australia mengambil kembali kendali dari perusahaan teknologi besar," kata Albanese kepada ABC News, seperti dikutip The Japan Times. Ia menambahkan, kemajuan teknologi memang menawarkan banyak manfaat, tetapi manusia tetap harus menjadi penentu arah dan batasannya.

Dalam pesan video yang dilaporkan Sky News Australia akan diputar di sekolah-sekolah, Albanese mendorong anak-anak memanfaatkan waktu liburan musim panas dengan aktivitas di luar layar. Mulai dari berolahraga, belajar alat musik, hingga membaca buku yang lama terabaikan.

Penerapan aturan ini sekaligus mengakhiri perdebatan panjang selama setahun: apakah sebuah negara benar-benar mampu membatasi akses anak terhadap platform digital yang telah menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Australia kini menjadi laboratorium kebijakan global, diamati oleh banyak pemerintah yang frustrasi melihat lambannya perusahaan media sosial dalam menekan dampak negatif produk mereka.

Sejumlah negara seperti Denmark, Selandia Baru, dan Malaysia telah memberi sinyal akan mempelajari, bahkan meniru model Australia. Hal ini menjadikan Canberra sebagai studi kasus penting tentang sejauh mana negara dapat menegakkan pembatasan usia tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi dan laju inovasi.

Platform X milik Elon Musk menjadi yang terakhir dari sepuluh platform besar yang menyatakan kepatuhan. Dalam pernyataan resminya, X menegaskan bahwa langkah tersebut diambil semata-mata karena kewajiban hukum. Akun yang tidak memenuhi syarat usia akan otomatis dinonaktifkan.

Pemerintah Australia juga membuka kemungkinan daftar platform yang terkena aturan akan terus berubah, mengikuti kemunculan produk baru dan pergeseran perilaku pengguna muda. Perusahaan teknologi menyatakan akan menggunakan kombinasi metode verifikasi usia, mulai dari inferensi perilaku, estimasi usia melalui swafoto, hingga pemeriksaan dokumen identitas atau rekening bank yang terhubung.

Bagi industri media sosial, kebijakan ini menandai babak baru yang menantang. Studi menunjukkan potensi stagnasi struktural akibat pertumbuhan pengguna yang melambat dan durasi penggunaan yang menurun. Meski kontribusi iklan dari pengguna di bawah 16 tahun relatif kecil, platform khawatir larangan ini memutus jalur regenerasi pengguna di masa depan. Data pemerintah mencatat, sebelum larangan berlaku, 86 persen anak Australia usia 8–15 tahun telah menggunakan media sosial.

Namun, suara keberatan juga datang dari anak-anak dan remaja sendiri. Sebagian khawatir kebijakan ini justru meningkatkan rasa isolasi, terutama bagi kelompok minoritas. "Bagi kaum queer dan mereka yang punya minat khusus, media sosial sering menjadi satu-satunya tempat menemukan komunitas," ujar Annie Wang (14). 

Ia menambahkan bahwa bagi sebagian anak, platform digital juga berfungsi sebagai ruang aman untuk berbagi perasaan dan mencari bantuan, sehingga pelarangan total berpotensi memperburuk kesehatan mental.

Larangan media sosial untuk anak di Australia bukan sekadar soal usia dan akses digital. Ia membuka pertanyaan lebih besar tentang peran negara di era algoritma: sampai di mana pemerintah boleh campur tangan demi melindungi generasi muda, dan kapan perlindungan berubah menjadi pembatasan? 

Jawaban atas pertanyaan itu mungkin baru akan terlihat seiring waktu ketika layar meredup, dan dunia nyata kembali diuji apakah benar siap menampung anak-anak yang dilepaskan dari media sosial sebagai bagian dari ekosistem digital. (Tempo.co)