Di Swiss, negara yang kerap dipuji karena stabilitas ekonomi dan kualitas hidupnya, tengah berlangsung perubahan sosial yang cukup signifikan. Ribuan warga secara resmi memilih keluar dari keanggotaan gereja, bukan semata karena krisis iman, melainkan karena sistem pajak gereja yang masih diberlakukan di sejumlah kanton. Fenomena ini memunculkan diskusi luas tentang relasi antara keyakinan pribadi, kewajiban fiskal, dan kebebasan beragama di negara modern.

Swiss memang dikenal sebagai salah satu negara dengan beban pajak relatif tinggi. Salah satu bentuk pungutan yang unik adalah pajak gereja (Kirchensteuer), yakni pajak yang dikenakan kepada warga yang terdaftar sebagai anggota gereja yang diakui negara, terutama Gereja Katolik Roma dan Gereja Protestan. Besaran pajak ini bervariasi antar kanton, umumnya berkisar antara 1 hingga 3 persen dari pendapatan, dan dipungut bersamaan dengan pajak penghasilan.

Bagi warga yang masih tercatat sebagai anggota gereja, pajak tersebut bersifat wajib. Satu-satunya cara untuk menghentikan kewajiban itu adalah dengan secara resmi mengundurkan diri dari keanggotaan gereja melalui prosedur administratif yang diatur pemerintah setempat. Dalam konteks inilah, keputusan keluar dari gereja kerap dipersepsikan sebagai pilihan rasional, bukan semata keputusan spiritual.

Data dari Institut Sosiologi Pastoral Swiss (SPI) menunjukkan lonjakan signifikan jumlah warga yang meninggalkan gereja sepanjang 2023. Sebanyak 67.497 orang keluar dari Gereja Katolik, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, 39.517 orang meninggalkan Gereja Protestan. Jika digabungkan, hampir 100.000 warga Swiss secara resmi melepaskan keanggotaan gereja dalam satu tahun. Sebuah angka yang mencerminkan perubahan sosial yang tidak bisa diabaikan.

Tren ini tidak merata di seluruh wilayah Swiss. Kanton Basel-Stadt tercatat sebagai wilayah dengan tingkat keluar tertinggi, mencapai sekitar 4,5 persen dari total penduduknya. Wilayah ini memiliki sistem administrasi yang relatif mudah bagi warga untuk menghentikan keanggotaan gereja, sehingga secara langsung juga menghentikan kewajiban pajak gereja. Sebaliknya, di kanton-kanton seperti Genève, Vaud, Neuchâtel, dan Valais, yang tidak menerapkan pajak gereja berbasis keanggotaan, tingkat eksodus cenderung lebih rendah.

Meski faktor pajak sering disebut sebagai pemicu utama, para peneliti menilai fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari proses sekularisasi yang lebih luas. Survei demografis menunjukkan bahwa sekitar 34 persen warga Swiss pada 2022 mengidentifikasi diri sebagai tidak beragama atau ateis, meningkat tajam dibandingkan dua dekade sebelumnya. Artinya, sebagian warga memang mengalami pergeseran cara pandang terhadap agama dan institusi keagamaan, terlepas dari ada atau tidaknya pajak.

Selain faktor ekonomi dan sekularisasi, sejumlah kasus skandal di lingkungan gereja serta menurunnya kepercayaan terhadap institusi keagamaan juga turut memengaruhi keputusan warga. Namun, statistik menunjukkan bahwa di wilayah yang memberlakukan pajak gereja, angka keluar cenderung lebih tinggi, yang menguatkan dugaan bahwa tekanan finansial tetap menjadi faktor penting dalam keputusan tersebut.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan reflektif yang lebih luas: apakah negara seharusnya mengaitkan kewajiban pajak dengan identitas keagamaan warganya? Di satu sisi, pajak gereja menopang layanan sosial, pendidikan, dan kegiatan komunitas. Di sisi lain, ketika beban ekonomi menjadi penentu relasi seseorang dengan agama, batas antara keyakinan dan kewajiban administratif menjadi kabur.

Kasus Swiss menjadi cermin bagi masyarakat modern tentang bagaimana kebijakan publik dapat memengaruhi ranah yang sangat personal: iman dan identitas. Ketika agama bersinggungan langsung dengan pajak, keputusan spiritual pun berpotensi berubah menjadi keputusan ekonomi. Sebuah dilema yang semakin relevan di tengah dunia yang kian rasional dan sekuler.

(Sadur berita CNBC Indonesia)