Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan meminta perusahaan menerapkan sistem kerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan mulai 1 April 2026. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, ini ditujukan bagi BUMN, BUMD, dan sektor swasta sebagai langkah adaptif menghadapi lonjakan harga energi global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/III/2026, yang juga akan dievaluasi dalam dua bulan ke depan untuk menilai efektivitasnya.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/4/2026), Yassierli menegaskan bahwa pelaksanaan WFH diserahkan kepada masing-masing perusahaan. “Sesuai kondisi perusahaan dan jam kerja, WFH diatur oleh perusahaan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini bukan sekadar respons jangka pendek, tetapi juga bagian dari upaya mendorong efisiensi energi dan perubahan pola kerja yang lebih fleksibel.

Surat edaran tersebut memuat sejumlah ketentuan penting. Di antaranya, pekerja tetap menerima upah dan hak normatif lainnya secara penuh, serta pelaksanaan WFH tidak mengurangi jatah cuti tahunan. Di sisi lain, pekerja tetap diwajibkan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, sementara perusahaan diminta menjaga kinerja, produktivitas, dan kualitas layanan.

Namun, tidak semua sektor dapat menerapkan kebijakan ini. Sektor kesehatan, energi, infrastruktur, transportasi, industri manufaktur, hingga sektor layanan publik dan keuangan dikecualikan karena membutuhkan kehadiran fisik pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja masih memiliki batasan struktural dalam perekonomian yang berbasis layanan langsung dan produksi fisik.

Lonjakan harga minyak global menjadi latar belakang utama. Dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran di kawasan Timur Tengah memicu kekhawatiran terhadap terganggunya pasokan energi dunia. Harga minyak mentah yang semula diasumsikan sebesar US$70 per barel dalam APBN 2026 melonjak hingga mendekati US$100 per barel di pasar global.

Pengamat energi dari berbagai lembaga internasional menilai situasi ini berpotensi menekan biaya produksi dan transportasi di banyak negara, termasuk Indonesia. Seorang analis energi dari lembaga riset global bahkan menyebut, “Ketika harga minyak naik tajam, dampaknya tidak hanya pada sektor energi, tetapi juga inflasi dan daya beli masyarakat.”

Di sisi lain, kalangan pengusaha memiliki pandangan beragam. Sebagian mendukung kebijakan ini sebagai langkah efisiensi. Perwakilan asosiasi pengusaha menyatakan, “WFH bisa membantu menekan biaya operasional, terutama listrik dan transportasi karyawan.” Namun, tidak sedikit pula yang menyuarakan kekhawatiran. Seorang pelaku industri manufaktur menilai kebijakan ini kurang relevan untuk sektor produksi. “Bagi kami, kehadiran fisik pekerja adalah keharusan. WFH tidak bisa menggantikan proses produksi di pabrik,” ujarnya.

Dari perspektif pekerja, respons juga tidak seragam. Sebagian menyambut baik fleksibilitas kerja yang lebih longgar, terutama untuk mengurangi waktu dan biaya perjalanan. Namun, ada pula yang mengeluhkan potensi kaburnya batas antara waktu kerja dan kehidupan pribadi, yang justru dapat meningkatkan beban kerja secara tidak terlihat.

Kebijakan WFH ini memperlihatkan satu hal penting bahwa dunia kerja sedang berada dalam fase transisi. Pandemi beberapa tahun lalu telah memperkenalkan fleksibilitas kerja, sementara krisis energi kini mendorongnya kembali dalam konteks yang berbeda. WFH bukan lagi sekadar opsi darurat, melainkan mulai diposisikan sebagai bagian dari strategi efisiensi nasional.

Namun, pertanyaan mendasarnya apakah WFH benar-benar solusi jangka panjang, atau hanya respons sementara terhadap krisis yang datang silih berganti? Di tengah ketidakpastian global, kebijakan ini seperti jeda sejenak, memberi ruang bagi perusahaan, pekerja, dan negara untuk menata ulang ritme kerja. Tetapi sebagaimana semua kebijakan yang lahir dari krisis, efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh aturan, melainkan oleh sejauh mana ia mampu menjawab realitas yang beragam.

Mungkin, yang sedang diuji bukan hanya sistem kerja, melainkan cara kita memahami kerja itu sendiri, yang tidak sekadar kehadiran fisik di ruang kantor, tetapi menjadi sesuatu yang lebih cair, yang bisa berpindah tempat, dan tetap menuntut tanggung jawab dan benefit  yang sama.