Pada tahun 2025, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merilis hasil Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang menunjukkan pergeseran signifikan di Kepulauan Riau. Dalam laporan tersebut, Tanjungpinang menempati peringkat pertama dengan skor 4,17, mengungguli Batam yang selama ini dikenal sebagai pusat industri dan kini berada di posisi kedua dengan skor 4,04. Sementara itu, Karimun berada di urutan ketiga dengan skor 3,87. Pergeseran ini memunculkan pertanyaan fundamental tentang bagaimana sebuah ibukota provinsi yang relatif lebih tenang, tetapi mampu melampaui kota industri terbesar dan tersibuk di kawasan tersebut?

Selama berpuluh tahun, Batam identik dengan wajah modernitas di Kepulauan Riau. Dengan ditopang kawasan industri, investasi asing (FDI), dan kedekatannya dengan Singapura. Batam adalah laboratorium ekonomi nasional, sebuah proyek besar yang dirancang untuk menjadi lokomotif pertumbuhan. Namun, laporan terbaru ini mengisyaratkan bahwa ukuran kemajuan tidak lagi semata bertumpu pada kekuatan industri fisik dan kemegahan infrastruktur semata. Ada dimensi lain yang kini dinilai lebih menentukan dalam peta kompetisi global, yakni inovasi, tata kelola pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, hingga daya tahan ekonomi lokal terhadap guncangan eksternal.

Menurut BRIN, IDSD disusun untuk mengukur tingkat produktivitas, inovasi, dan kemandirian suatu daerah dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Metodologi ini tidak hanya memotret angka pertumbuhan ekonomi (PDRB), tetapi juga membedah empat pilar utama, yaitu adanya ekosistem pendukung, pasar tenaga kerja, ekosistem inovasi, dan efisiensi bisnis. 

Seorang peneliti BRIN dalam rilis resminya menyebut, “Daya saing daerah hari ini tidak cukup hanya mengandalkan investasi dan infrastruktur, tetapi juga ekosistem inovasi, kualitas pendidikan, dan kemampuan daerah beradaptasi terhadap perubahan.” Pernyataan ini menegaskan bahwa indikator pembangunan telah bergeser ke arah yang lebih komprehensif dan manusiawi.

Keberhasilan Tanjungpinang dinilai tidak lepas dari konsistensinya dalam memperkuat sektor pendidikan, pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi berbasis lokal. Sebagai pusat administrasi, Tanjungpinang berhasil mengonversi stabilitas birokrasi menjadi efisiensi pelayanan yang meningkatkan indeks kepuasan publik. Berbeda dengan Batam yang sangat bergantung pada sektor industri manufaktur dan investasi eksternal yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi global, Tanjungpinang mulai membangun fondasi yang lebih beragam dan adaptif. Penguatan pada sektor UMKM dan ekonomi kreatif di Gurindam Dua Belas memberikan bantalan sosial yang cukup kuat bagi masyarakatnya.

Namun demikian, tidak semua pihak sepakat dengan cara membaca hasil ini secara hitam di atas putih. Sejumlah pelaku industri di Batam menilai bahwa IDSD belum sepenuhnya mencerminkan realitas ekonomi di lapangan yang sangat dinamis. Seorang perwakilan asosiasi industri di Batam menyatakan, “Batam tetap menjadi tulang punggung ekonomi Kepri dari sisi ekspor, tenaga kerja, dan investasi. Penilaian seperti ini perlu dilihat secara kontekstual agar tidak menyesatkan persepsi publik.” Kritik ini menunjukkan adanya ketegangan antara indikator statistik yang bersifat kualitatif-sistemik dengan pengalaman riil pelaku ekonomi yang bergulat dengan angka ekspor-impor setiap harinya. 

Memang benar bahwa secara volume ekonomi, Batam masih memegang kendali, namun daya saing berbicara tentang bagaimana volume tersebut dikelola secara berkelanjutan. Seperti disampaikan pengamat kebijakan publik dalam melihat capaian Tanjungpinang adalah momentum penting bagi pemerataan pembangunan di Kepulauan Riau. 

Mereka berpendapat bahwa keberhasilan ini menunjukkan bahwa kota dengan sumber daya terbatas pun mampu bersaing jika fokus pada penguatan kualitas manusia dan tata kelola yang bersih. “Ini adalah bukti bahwa pembangunan tidak harus selalu dimulai dari industri besar. Inovasi sosial dan kebijakan yang tepat juga bisa menjadi pengungkit,” ujar seorang akademisi dari wilayah Kepri. Fenomena ini memberikan harapan bagi daerah lain seperti Lingga atau Anambas, bahwa daya saing bukanlah monopoli kota dengan pelabuhan internasional semata.

Perubahan peta daya saing ini memang bukan soal peringkat atau perlombaan angka, melainkan tentang arah masa depan pembangunan daerah di era disrupsi. Batam dihadapkan pada tantangan besar untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan lamanya sebagai kawasan perakitan, tetapi juga harus segera memperkuat sektor inovasi, pendidikan tinggi, dan ekonomi kreatif berbasis teknologi. Tanpa peningkatan kualitas SDM, Batam berisiko terjebak dalam jebakan pendapatan menengah. Sementara itu, Tanjungpinang dituntut untuk menjaga konsistensi dan tidak terlena oleh capaian sementara. Sebab tantangan ke depan adalah bagaimana skor tinggi dalam indeks ini mampu bertransformasi menjadi kesejahteraan yang benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kepulauan Riau sedang bercermin untuk melihat kembali dirinya bahwa kemajuan tidak lagi tunggal, tidak lagi dimonopoli oleh deru mesin pabrik atau kilau gedung tinggi yang mencakar langit. Ia kini tumbuh dari hal-hal yang lebih subtil dan fundamental tentang kualitas manusia yang terdidik, ketahanan sosial yang inklusif, dan kemampuan sebuah kota untuk memahami serta mengeksplorasi potensi dirinya sendiri tanpa harus selalu meniru model daerah lain.

Letak pertanyaan terpentingnya apakah masih memaknai kemajuan sebagai sesuatu yang tampak megah secara fisik, atau kita mulai belajar melihatnya dari sesuatu yang bekerja diam-diam di dalam sistem. Seperti melalui kebijakan yang adil dan literasi yang tinggi. Karena itulah yang paling menentukan masa depan sebuah kota dan negara. Peringkat IDSD ini hanyalah sebuah kompas. Tetapi arah perjalanan tetap ditentukan oleh kemauan untuk terus berinovasi dan berbenah diri. (Red)