Pemerintah terus mempercepat integrasi data kependudukan sebagai fondasi transformasi digital pelayanan publik. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil 2026 di Jakarta, Selasa (4/8/2026), Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kualitas data, kesiapan sumber daya manusia (SDM), serta kedisiplinan masyarakat dalam memperbarui data kependudukan. Di tengah perluasan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga akurasi data sekaligus keamanan informasi pribadi masyarakat.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M. Nashrul Wajdi mengatakan, kolaborasi BPS dan Dukcapil menjadi tulang punggung pembangunan sistem satu data nasional. Hampir setiap hari kedua lembaga saling bertukar data untuk mendukung penyusunan statistik sosial, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hingga berbagai kebijakan berbasis bukti. "Data kependudukan adalah data dasar untuk seluruh kegiatan pelayanan publik. Karena itu, akurasinya harus dipastikan," kata Nashrul.

Menurut Nashrul, konsolidasi terbaru DTSEN mencatat sekitar 290,1 juta data penduduk Indonesia. Namun, angka tersebut bukanlah data yang bersifat tetap. Basis data terus berubah mengikuti dinamika kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, maupun perubahan susunan keluarga.

Karena itu, ia mengingatkan agar seluruh instansi pemerintah menggunakan versi data yang sama dan paling mutakhir dalam penyusunan kebijakan. "Jangan sampai kita berdebat karena menggunakan versi data yang berbeda. DTSEN itu dinamis, setiap kali dirilis selalu kami konsolidasikan lagi dengan data Dukcapil," ujarnya.

IKD sebagai pintu integrasi layanan. Dalam ekosistem tersebut, Identitas Kependudukan Digital (IKD) diposisikan sebagai kunci integrasi berbagai layanan publik. Dengan identitas digital yang terhubung melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK), proses verifikasi identitas diharapkan berlangsung lebih cepat, akurat, dan efisien. "IKD adalah game changer. Ini menjadi pintu masuk bagi berbagai program digital pemerintah," kata Nashrul.

Langkah pemerintah sejak pertengahan 2026 memperluas uji coba digitalisasi perlindungan sosial ke 42 kabupaten/kota. Dalam skema tersebut, IKD menjadi salah satu instrumen verifikasi identitas penerima bantuan sehingga penyaluran bantuan sosial diharapkan semakin tepat sasaran serta mengurangi duplikasi data. 

Namun Nashrul menegaskan bahwa teknologi secanggih apa pun tidak akan menghasilkan layanan publik yang baik apabila data dasar yang digunakan masih bermasalah. Menurut BPS, sedikitnya terdapat tiga tantangan besar dalam membangun satu data nasional.

Pertama, rendahnya kesadaran masyarakat memperbarui data kependudukan ketika terjadi perubahan status, seperti pindah domisili, kelahiran, kematian, maupun perubahan kartu keluarga. "Kapan terakhir kita memutakhirkan data? Jangan-jangan kita sendiri masih abai ketika pindah domisili atau terjadi perubahan data keluarga," kata Nashrul.

Kedua, masih adanya ketidaksesuaian antara alamat tempat tinggal dengan alamat yang tercantum dalam administrasi kependudukan. Berdasarkan identifikasi BPS, sekitar 9 persen penduduk tinggal di alamat yang berbeda dengan data administrasi yang dimiliki pemerintah.

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan layanan publik, termasuk bantuan sosial maupun pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak tepat sasaran. "Kalau kita masuk ke era IKD, ketidaksesuaian data seperti ini bisa membuat masyarakat tidak memperoleh layanan yang seharusnya mereka terima."

Ketiga, pemerintah masih harus memastikan setiap peristiwa kependudukan tercatat tepat waktu agar seluruh kebijakan berbasis data tetap relevan. Nashrul mencontohkan proses penyaluran bantuan sosial yang kini tidak hanya mengandalkan DTSEN, tetapi juga diverifikasi silang dengan berbagai basis data lain melalui NIK, termasuk kepemilikan kendaraan maupun aset pertanahan. "Kalau kita sudah memiliki satu data yang terintegrasi, proses verifikasi akan jauh lebih mudah karena berbagai data bisa saling dikaitkan melalui NIK."

Selain kualitas data, pemerintah menilai kualitas SDM aparatur menjadi faktor yang tidak kalah penting. Direktur Bina Aparatur Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Erliani Budi Lestari mengatakan sekitar 90 persen pekerjaan Dukcapil kini telah bergantung pada sistem digital, sehingga aparatur dituntut memiliki kompetensi teknis, manajerial, sosial, sekaligus memahami tata kelola pemerintahan. "Pelayanan harus membahagiakan masyarakat. Cepat, tepat, tidak berbelit-belit, dan setiap urusan harus bisa diselesaikan dengan baik," kata Erliani.

Menurutnya, keberhasilan transformasi digital juga bergantung pada dukungan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur serta meningkatkan kapasitas aparatur. "Kalau komitmen kepala daerah tidak ada, akan sulit bagi Dukcapil menjalankan berbagai program transformasi layanan yang sedang didorong pemerintah."

Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi menyampaikan hal senada. Ia menilai transformasi digital bukan hanya soal membangun aplikasi, tetapi juga membangun manusia yang mampu mengoperasikan sekaligus menjaga sistem tersebut. "Kebijakan yang baik tidak hanya didukung oleh infrastruktur, sarana, dan metode kerja, tetapi juga harus didukung SDM yang baik."

Menurut Teguh, Ditjen Dukcapil secara rutin menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, hingga program Dukcapil Belajar sebagai forum berbagi praktik terbaik antardaerah. Dukcapil juga bekerja sama dengan Bank Dunia untuk meningkatkan kapasitas aparatur, termasuk dalam bidang keamanan siber. "Keamanan data bukan pekerjaan yang selesai sekali dikerjakan. Ancamannya terus berkembang sehingga penguatan kapasitas di bidang cyber security juga harus dilakukan secara berkelanjutan."

Transformasi menuju identitas digital memang menjanjikan pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana, dan terintegrasi. Namun sejumlah kalangan juga mengingatkan bahwa digitalisasi harus diiringi perlindungan data pribadi yang kuat. Pemerintah sendiri menegaskan digitalisasi bantuan sosial dibangun dengan prinsip keamanan dan integrasi lintas kementerian agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih akurat tanpa menambah beban administrasi. 

Di sisi lain, sebagian masyarakat masih menyuarakan kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi, potensi penyalahgunaan identitas digital, hingga maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan aktivasi IKD. Kekhawatiran tersebut banyak muncul dalam diskusi publik dan forum daring, yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital masih perlu terus dibangun melalui transparansi, edukasi, dan penguatan keamanan siber. 

Keberhasilan IKD akan diukur dari seberapa cepat layanan menjadi digital dan ukuran sesungguhnya adalah apakah data yang digunakan benar-benar akurat, masyarakat merasa aman mempercayakan identitasnya kepada negara, dan apakah pelayanan publik menjadi lebih adil bagi setiap warga? Sebab, di balik jutaan data yang tersimpan dalam sistem, terdapat kehidupan nyata masyarakat yang menjadi dasar setiap keputusan pembangunan. Teknologi hanyalah alat, sementara kepercayaan publik dan kualitas data tetap menjadi fondasi utama transformasi digital Indonesia. (Red)