Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Noorhaidi Hasan, menjadi khatib Salat Idul Fitri 1447 H di Masjid Istiqlal pada Sabtu (21/3/2026). Dalam khutbahnya di hadapan ribuan jemaah dan sejumlah pejabat negara, ia menyinggung berbagai program pemerintah, mulai dari pemberantasan korupsi, perbaikan pendidikan, hingga program makan bergizi gratis (MBG) sebagai langkah strategis yang patut diapresiasi, seraya mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada integritas pelaksanaannya.

Khutbah itu tidak sekadar menjadi ritual keagamaan tahunan, melainkan juga ruang artikulasi moral atas arah kebijakan publik. Noorhaidi menempatkan agama sebagai cermin yang memantulkan harapan sekaligus kritik. “Merupakan langkah penting yang perlu diapresiasi demi mewujudkan bangsa yang lebih adil, sehat, dan sejahtera,” ujarnya, merujuk pada sejumlah program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Di antara program yang disorot, MBG menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan publik dalam beberapa bulan terakhir. Program ini, yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak dan menekan angka stunting, secara umum mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Sejumlah pengamat kebijakan sosial menilai program ini sebagai langkah progresif dalam investasi sumber daya manusia jangka panjang.

Namun dukungan tersebut tidak datang tanpa catatan. Sejumlah ekonom dan peneliti kebijakan publik mengingatkan potensi tantangan implementasi, mulai dari akurasi penyaluran, kesiapan anggaran, hingga risiko politisasi bantuan sosial. Salah satu kritik yang kerap muncul menyebut bahwa program besar seperti MBG harus disertai tata kelola yang transparan agar tidak menjadi beban fiskal tanpa dampak signifikan. Seorang peneliti kebijakan publik dalam sebuah wawancara media nasional menyatakan, “Program makan bergizi gratis sangat baik secara konsep, tetapi keberhasilannya bergantung pada desain distribusi dan pengawasan yang ketat.”

Di sisi lain, pemerintah melalui sejumlah pejabatnya menegaskan komitmen untuk memastikan program berjalan efektif. Dalam beberapa kesempatan, perwakilan pemerintah menyebut bahwa MBG dirancang berbasis data dan akan diawasi lintas lembaga. “Ini adalah investasi jangka panjang untuk generasi masa depan, sehingga pelaksanaannya harus akuntabel dan tepat sasaran,” ujar seorang pejabat kementerian terkait dalam pernyataan resminya.

Selain isu domestik, Noorhaidi juga menyinggung posisi Indonesia di panggung global, khususnya dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Ia mengapresiasi langkah diplomasi Indonesia yang aktif dalam forum internasional. Pernyataan ini sejalan dengan sikap konsisten pemerintah Indonesia yang selama ini mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui jalur diplomatik dan kemanusiaan.

Meski menyampaikan apresiasi, Noorhaidi tidak menutup khutbahnya dengan nada pujian semata. Ia justru menegaskan bahwa program sebaik apa pun tidak akan berarti tanpa fondasi moral yang kuat. “Program yang baik memerlukan manusia-manusia yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral,” katanya.

Pesan tersebut menjadi semacam garis bawah dari keseluruhan khutbah bahwa kebijakan publik bukan hanya soal desain dan anggaran, tetapi juga tentang integritas manusia yang menjalankannya. Dalam konteks ini, ibadah puasa Ramadan diposisikan sebagai latihan spiritual yang seharusnya melahirkan kesadaran etis dalam kehidupan sosial. Puasa, menurut Noorhaidi, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, melainkan juga membangun kejujuran, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Salat Id di Istiqlal turut dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar, serta Ketua MPR Ahmad Muzani. Sementara itu, Presiden Prabowo tidak hadir di Jakarta karena memilih melaksanakan salat Id di Aceh Tamiang, di kawasan hunian sementara bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor.

Khutbah di Istiqlal itu menghadirkan satu refleksi penting bahwa relasi antara agama dan negara tidak pernah benar-benar selesai dibicarakan. Agama memberi arah moral, sementara negara mengelola realitas yang seringkali penuh kompromi. Di antara keduanya, selalu ada ruang yang menuntut kejujuran, ruang di mana kebijakan diuji bukan hanya oleh hasilnya, tetapi juga oleh niat dan cara mencapainya.

Dan mungkin, di situlah makna terdalam Idul Fitri menemukan relevansinya yang bukan sekadar kembali ke fitrah sebagai individu, tetapi juga sebagai bangsa, yang terus belajar menyeimbangkan antara idealisme dan kenyataan, antara harapan dan tanggung jawab dan penuh martabat sebagai bangsa. (Red)