Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari per minggu bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM), menyusul lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Kebijakan ini dirancang pascalibur Idul Fitri 1447 Hijriah dan diharapkan juga diikuti sektor swasta, meski hingga kini masih dalam tahap finalisasi dan belum ditetapkan waktu implementasinya.

Rencana tersebut mengemuka usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (19/3/2026). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tingginya harga minyak global menjadi alasan utama pemerintah mendorong efisiensi konsumsi energi, termasuk melalui perubahan pola kerja.

“Perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home,” ujar Airlangga. Menurutnya, skema awal yang tengah disiapkan adalah penerapan WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah juga mendorong sektor swasta untuk mengadopsi kebijakan serupa sebagai bagian dari upaya kolektif mengurangi konsumsi BBM nasional.

Langkah ini merupakan respons langsung atas arahan Presiden Prabowo yang sebelumnya menekankan pentingnya penghematan energi di tengah ketidakpastian global. Dalam sidang kabinet pada 13 Maret 2026, ia menyatakan, “Kita harus melakukan langkah-langkah proaktif menghadapi dampak perang.. dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM.”

Secara makro, kebijakan ini dinilai memiliki potensi menekan konsumsi BBM, terutama dari sektor transportasi harian pekerja. Data dari berbagai kajian energi menunjukkan bahwa mobilitas pekerja perkotaan menyumbang porsi signifikan dalam konsumsi bahan bakar harian. Dengan mengurangi satu hari perjalanan, pemerintah berharap terjadi penurunan konsumsi yang cukup berarti.

Namun, efektivitas kebijakan ini tidak lepas dari perdebatan. Ekonom energi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), misalnya, menilai bahwa dampak penghematan BBM dari WFH bersifat terbatas jika tidak diiringi kebijakan struktural lain. “WFH bisa membantu, tapi dampaknya tidak akan signifikan tanpa reformasi sektor transportasi publik dan efisiensi industri,” ujarnya dalam sebuah diskusi kebijakan energi.

Sementara kalangan pelaku usaha mengingatkan potensi dampak terhadap produktivitas. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut fleksibilitas kerja memang relevan, tetapi tidak semua sektor bisa menerapkannya secara optimal. “Untuk sektor jasa digital mungkin efektif, tapi manufaktur dan sektor padat karya tidak bisa sepenuhnya mengikuti pola ini,” katanya.

Pemerintah sendiri menyadari bahwa kebijakan ini bersifat adaptif terhadap situasi global. Airlangga menegaskan bahwa penerapan WFH akan sangat bergantung pada dinamika harga minyak dan perkembangan konflik geopolitik. “Nanti kita lihat situasinya, harga minyak dan kondisi perang. Kita akan mengikuti perkembangan,” ujarnya.

WFH merupakan bagian dari strategi respons krisis yang lebih luas. Dalam fleksibilitas kerja menjadi instrumen kebijakan energi, bukan hanya kebijakan ketenagakerjaan. Meski di balik wacana efisiensi ini terselip pertanyaan sejauh mana krisis global mengubah cara kita bekerja dan hidup. WFH, yang dulu dianggap sebagai privilese era pandemi, kini kembali hadir sebagai strategi menghadapi ketidakpastian energi.

Jika kebijakan ini hanya berhenti pada penghematan sesaat, ia mungkin tak lebih dari solusi tambal sulam. Sebaliknya, jika dijadikan pintu masuk menuju transformasi sistem kerja, transportasi, dan energi yang lebih berkelanjutan, maka krisis ini bisa menjadi momentum perubahan. Perang yang jauh di Timur Tengah ternyata merambat hingga ke ruang kerja di Indonesia, mengubah rutinitas, menggeser kebiasaan, dan memaksa negara untuk menata ulang cara warganya bergerak, bekerja, dan mengonsumsi energi. 

Sebuah pengingat bahwa dalam dunia yang saling terhubung, jarak geografis tak lagi menjadi batas dari dampak sebuah konflik. (Red)