Perusahaan pelat merah asal China, China City Environment Protection Engineering Limited (CCEPC), mengungkapkan telah menguasai proyek pembangkit listrik hampir 14 gigawatt (GW) di Indonesia melalui 55 pembangkit yang tersebar di berbagai daerah. Proyek-proyek itu berjalan melalui skema Independent Power Producer (IPP) di tengah kebutuhan investasi listrik nasional yang diperkirakan mencapai Rp3.000 triliun dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Pemerintah dan PLN menilai kehadiran investor asing menjadi solusi atas keterbatasan modal negara, namun di sisi lain memunculkan perdebatan tentang kedaulatan energi, dominasi asing, dan arah masa depan transisi energi Indonesia. 

Ekspansi CCEPC menunjukkan betapa strategisnya pasar energi Indonesia di mata investor global, khususnya China. Executive Director PT CCEPC, Gao Hai, mengatakan perusahaannya telah membangun puluhan pembangkit listrik di Indonesia dan kini terus memperluas pengembangan teknologi sekaligus melibatkan tenaga kerja lokal. “55 pembangkit listrik yang sudah dibangun di Indonesia, terpencar di seluruh Indonesia. Dengan pengalaman yang sebanyak ini kita juga mengumpulkan teknisi-teknisi lokal untuk mengembangkannya,” ujar Gao dalam forum HIPMI, sebagaimana dikutip BloombergTechnoz. 

Secara total, kapasitas proyek pembangkit yang dikuasai CCEPC di Indonesia mencapai 13.975 megawatt atau sekitar 13,98 GW. Dari jumlah tersebut, sekitar 7,59 GW telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap konstruksi. Angka itu hampir menyamai separuh total kapasitas proyek pembangkit yang dibangun perusahaan tersebut di China, yang mencapai 26 GW. 

Besarnya perusahaan China di sektor listrik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya kebutuhan energi nasional. Pemerintah melalui RUPTL 2025–2034 menargetkan penambahan kapasitas listrik sebesar 69,5 GW dalam satu dekade ke depan. Dari total tersebut, sekitar 76 persen direncanakan berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi. 

Namun ambisi besar itu membutuhkan biaya yang juga sangat besar. Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, Rizal Calvary, secara terbuka mengakui bahwa PLN tidak memiliki kemampuan pendanaan yang cukup untuk membangun seluruh proyek sendiri. Karena itu, keterlibatan IPP, termasuk investor asing dianggap sebagai kebutuhan yang sulit dihindari. 

“Saya mau sampaikan, PLN tidak banyak duitnya. Sesuai dengan yang tertera di RUPTL, kita butuh investasi sebesar Rp2.600 triliun. Belum transmisi gardu induk sebesar Rp300 triliun. Dan untuk distribusinya Rp100 triliun,” kata Rizal. Ia juga menyebut sekitar 70–75 persen pembangkit listrik di Indonesia saat ini dimiliki oleh IPP. “Seluruh proyeknya dan apalagi adalah pembangkitan, itu adalah milik IPP,” ujarnya. 

Di satu sisi, argumen pemerintah dan PLN cukup jelas bahwa tanpa investor swasta dan asing, proyek-proyek ketenagalistrikan nasional berpotensi berjalan lambat. Kebutuhan listrik Indonesia terus tumbuh seiring industrialisasi, pembangunan kawasan ekonomi, hilirisasi mineral, hingga ekspansi pusat data dan industri kendaraan listrik. Kehadiran investor China dianggap membawa percepatan pembangunan infrastruktur energi, transfer teknologi, dan pembukaan lapangan kerja teknik di daerah-daerah proyek. 

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan China memang menjadi pemain dominan dalam proyek pembangkit, smelter, kereta cepat, hingga ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan sampai sejauh mana ketergantungan terhadap modal dan teknologi asing dapat dibenarkan?

Sejumlah pengamat energi menilai dominasi IPP asing dapat membuat posisi negara semakin lemah dalam penguasaan teknologi, pengendalian tarif jangka panjang, hingga arah kebijakan energi nasional. Ketika mayoritas proyek pembangkit berada di tangan investor luar, negara dikhawatirkan hanya menjadi regulator sekaligus pasar, bukan pemain utama. 

Kekhawatiran lain juga muncul terkait arah transisi energi Indonesia. Meski RUPTL terbaru disebut sebagai “RUPTL terhijau sepanjang sejarah”, sebagian kalangan menilai implementasinya masih menyisakan paradoks. Pemerintah memang menargetkan porsi besar energi terbarukan, tetapi proyek berbasis batu bara dan gas masih tetap berjalan dalam fase transisi. 

Di ruang publik dan forum-forum diskusi daring, pandangan masyarakat juga terbelah. Sebagian melihat masuknya investasi China sebagai konsekuensi realistis dari kebutuhan pembangunan nasional yang tidak bisa sepenuhnya ditanggung APBN maupun PLN. Namun sebagian lain menilai Indonesia terlalu mudah menyerahkan sektor-sektor strategis kepada kekuatan modal asing. 

Perdebatan itu sesungguhnya tidak hanya tentang listrik. Ia menyentuh pertanyaan bagaimana Indonesia membangun masa depannya di tengah kompetisi global dan keterbatasan domestik. Di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat, negara membutuhkan investasi besar, teknologi cepat, dan pembangunan yang efisien. Tetapi pada saat yang sama, publik juga ingin memastikan bahwa pembangunan tidak membuat Indonesia kehilangan kendali atas sektor-sektor vitalnya sendiri.

Karena itu, persoalan sebenarnya mungkin bukan sekadar apakah investor asing boleh masuk atau tidak, melainkan sejauh mana negara mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kedaulatan nasional. Sebab listrik bukan hanya soal megawatt dan angka investasi. Ia adalah soal siapa yang menguasai masa depan, siapa yang menentukan arah pembangunan, dan siapa yang paling diuntungkan ketika lampu-lampu di negeri ini terus menyala. (Red)