Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026). Penggeledahan yang dilakukan sejak dini hari itu berlangsung hanya beberapa jam setelah Presiden Prabowo Subianto merombak jajaran pimpinan BGN dengan mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana dan menunjuk Nanik S. Deyang sebagai penggantinya. Hingga siang hari, aktivitas kantor dibatasi, sejumlah pegawai tidak dapat mengakses area tertentu, sementara aparat keamanan berjaga di sekitar gedung.

Pantauan di lokasi menunjukkan suasana kantor relatif sepi. Pagar gedung tertutup dan akses menuju beberapa lantai dibatasi. Sejumlah pegawai terlihat menunggu di area luar gedung karena tidak diperkenankan memasuki ruang-ruang tertentu selama proses penggeledahan berlangsung. Menurut keterangan sejumlah pegawai, kegiatan penyidik terpusat di lantai dua yang merupakan area pimpinan BGN.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Muhammad Jefri, membenarkan adanya kegiatan tersebut. “Penyidik PIDSUS Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN.”

Namun hingga berita ini ditulis, Kejaksaan Agung belum menjelaskan perkara yang menjadi dasar penggeledahan maupun status hukum pihak-pihak yang terkait.

Penggeledahan ini menjadi sorotan karena terjadi sehari setelah Presiden Prabowo melakukan pergantian besar di tubuh BGN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan keputusan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap kinerja lembaga yang menjadi pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam keterangannya, Prasetyo menegaskan bahwa evaluasi dilakukan setelah pemerintah melakukan pemantauan selama hampir satu setengah tahun terhadap pelaksanaan program. “Ada persoalan yang berkaitan dengan disiplin dalam tata kelola, termasuk disiplin dalam menjaga standar kualitas makanan yang seharusnya dibangun oleh Badan Gizi Nasional.”

Selain Dadan Hindayana, dua wakil kepala BGN juga diganti. Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala.

Peristiwa ini tidak bisa dilepaskan dari besarnya perhatian publik terhadap program Makan Bergizi Gratis. Program yang mulai berjalan sejak Januari 2025 tersebut merupakan salah satu proyek sosial terbesar pemerintah dengan target menjangkau puluhan juta anak sekolah dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Nilai anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai sekitar 15 miliar dolar AS atau ratusan triliun rupiah per tahun.

Di sisi lain, program ini juga menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah kasus dugaan keracunan makanan di beberapa daerah memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pengawasan dan standar keamanan pangan. Data yang dikutip Reuters menyebutkan bahwa hingga April 2026 terdapat sedikitnya 33 ribu anak yang terdampak kasus keracunan yang dikaitkan dengan pelaksanaan program makan bergizi di berbagai wilayah.

Di kalangan politik, langkah Presiden mengganti pimpinan BGN memperoleh dukungan dari sejumlah anggota DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai pergantian tersebut merupakan bentuk respons pemerintah terhadap berbagai masukan masyarakat. “Pemerintah telah mendengarkan aspirasi masyarakat maupun penerima manfaat, serta masukan dari DPR dan kementerian terkait.”

Kelompok yang mendukung kebijakan ini berpendapat bahwa evaluasi dan pergantian pimpinan merupakan langkah yang diperlukan agar program strategis nasional tetap berjalan dengan baik dan mendapatkan kembali kepercayaan publik.

Di tengah minimnya informasi resmi mengenai perkara yang sedang ditangani, penggeledahan ini memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik. Apalagi, operasi penyidik berlangsung hanya sehari setelah Presiden Prabowo merombak jajaran pimpinan BGN. Berdasarkan keterangan petugas keamanan di lokasi, tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) disebut tiba sekitar pukul 02.00 WIB dengan menggunakan empat kendaraan. Sejumlah personel TNI juga terlihat melakukan pengamanan selama proses penggeledahan berlangsung.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mochamad Jeffry, membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Namun, ia belum bersedia menjelaskan perkara yang menjadi dasar tindakan penyidik. "Nanti secara resmi dirilis," kata Jeffry singkat kepada wartawan.

Situasi ini membuat publik menunggu kejelasan mengenai apakah penggeledahan berkaitan dengan aspek tata kelola program, pengadaan barang dan jasa, penggunaan anggaran, atau persoalan lain yang masih dalam proses penyelidikan.

Dari kalangan legislatif, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta masyarakat menunggu proses yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Dasco mengaku telah menerima informasi mengenai penggeledahan tersebut, namun belum mengetahui detail maupun kemungkinan adanya tindakan hukum lanjutan.

"Apapun itu, kami serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri," kata Dasco di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Pernyataan Dasco mencerminkan sikap kehati-hatian kalangan politik dalam merespons perkembangan kasus yang masih berada pada tahap awal. Di satu sisi, terdapat dukungan terhadap langkah penegakan hukum yang dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas program strategis nasional. Namun di sisi lain, muncul pula pandangan kritis yang mengingatkan bahwa pergantian pimpinan semata tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar apabila masalah yang terjadi berkaitan dengan sistem pengawasan, tata kelola, dan mekanisme pelaksanaan program.

Pandangan tersebut antara lain disuarakan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil dan pemerhati pendidikan yang menilai evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara menyeluruh. Mereka berpendapat bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada figur pimpinan, melainkan juga pada kualitas sistem pengawasan, transparansi anggaran, keamanan pangan, serta efektivitas distribusi manfaat kepada masyarakat.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional mengenai penggeledahan tersebut. Karena itu, masih terlalu dini untuk menyimpulkan hubungan langsung antara pergantian pimpinan dan langkah hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung. Yang jelas, dua peristiwa besar dalam rentang kurang dari 24 jam—yakni pergantian pucuk pimpinan dan penggeledahan kantor pusat—telah menempatkan Badan Gizi Nasional di bawah sorotan tajam publik. Lembaga yang mengelola salah satu program prioritas pemerintah kini menghadapi tantangan yang lebih besar dari sekadar penyaluran makanan bergizi, yakni membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang transparan, profesional, dan akuntabel.

Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari berapa juta porsi makanan yang tersalurkan atau seberapa besar anggaran yang digunakan. Yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut mampu dikelola secara bersih, terbuka, dan tepat sasaran. Sebab dalam kebijakan publik, kepercayaan masyarakat adalah modal yang nilainya jauh lebih besar daripada angka-angka dalam dokumen anggaran negara. (Red)