Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menyiapkan pembangunan delapan halte baru Trans Batam pada 2026 dengan total anggaran sekitar Rp720 juta. Halte-hal tersebut akan dibangun di sejumlah titik strategis menyusul penambahan armada serta dibukanya layanan Trans Batam menuju Bandara Internasional Hang Nadim. Pembangunan yang ditargetkan mulai bulan depan itu diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap transportasi publik sekaligus memperkuat konektivitas antarkawasan di Kota Batam. Namun, sejumlah kalangan mengingatkan bahwa keberhasilan transportasi massal tidak hanya ditentukan oleh banyaknya halte, melainkan juga kualitas layanan, ketepatan waktu, serta kemudahan masyarakat menjangkaunya.

Pembangunan halte baru menjadi salah satu langkah lanjutan setelah Pemerintah Kota Batam memperkuat layanan Trans Batam dengan penambahan 19 armada baru yang mulai beroperasi tahun ini. Armada tersebut digunakan untuk memperkuat sejumlah koridor utama sekaligus mengintegrasikan layanan menuju Bandara Internasional Hang Nadim, sehingga masyarakat memiliki pilihan transportasi umum yang lebih murah, terjadwal, dan terhubung dengan simpul-simpul mobilitas penting di Batam.

Kepala UPT Trans Batam, Bambang Sucipto, mengatakan rencana pembangunan halte mengalami penambahan dari semula lima titik menjadi delapan titik setelah dilakukan penyesuaian dalam perubahan anggaran.

"Awalnya lima halte, kemudian bertambah menjadi delapan halte pada perubahan anggaran. Pembangunannya ditargetkan mulai bulan depan," ujar Bambang.

Menurut Bambang, setiap halte diperkirakan menelan biaya sekitar Rp90 juta sehingga total anggaran mencapai sekitar Rp720 juta. Saat ini proses pengadaan masih berlangsung dan pemerintah menargetkan seluruh halte selesai dibangun pada tahun ini.

"Nilai satu halte sekitar Rp90 juta dan sekarang masih dalam proses lelang. Target kami seluruhnya bisa selesai tahun ini," katanya.

Beberapa lokasi yang telah dipastikan menjadi titik pembangunan antara lain Bundaran Basecamp menuju Batam Centre, depan Masjid Agung Raja Hamidah, depan Aviari Batuaji, serta Simpang Batu Besar menuju Nongsa. Tiga lokasi lainnya masih dalam tahap kajian berdasarkan kebutuhan pelayanan dan analisis lalu lintas.

Dishub juga mengevaluasi sejumlah koridor dengan tingkat mobilitas tinggi. Salah satunya berada di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, mulai kawasan Kepri Mall hingga Polresta Barelang. Kawasan tersebut dinilai ideal memiliki delapan halte tambahan, masing-masing empat halte di setiap sisi jalan. Namun rencana tersebut belum masuk dalam program pembangunan tahun ini.

Menurut Bambang, apabila direalisasikan, halte akan ditempatkan di jalur lambat atau frontage road, bukan di badan jalan utama, sehingga aktivitas naik dan turun penumpang tidak mengganggu kelancaran arus kendaraan.

Selain itu, Dishub mengusulkan pembangunan halte di kawasan industri baru di depan Imperium melalui skema kolaborasi dengan pihak swasta. Model kerja sama tersebut diharapkan dapat mempercepat penyediaan infrastruktur tanpa seluruhnya bergantung pada anggaran pemerintah daerah.

Langkah memperluas jaringan halte sejalan dengan pengembangan Trans Batam yang kini telah melayani rute menuju Bandara Internasional Hang Nadim. Pemerintah menilai integrasi tersebut penting karena bandara merupakan pintu gerbang utama Batam bagi wisatawan maupun pelaku usaha. Dengan tarif yang tetap terjangkau dan layanan yang lebih terhubung, masyarakat diharapkan semakin terdorong beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, sebelumnya memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota Batam dalam memperkuat sistem transportasi massal.

"Pengembangan transportasi massal bukan hanya soal menyediakan sarana angkutan, tetapi merupakan investasi sosial yang berdampak langsung terhadap produktivitas masyarakat," ujar Aan Suhanan.

Meski demikian, pengembangan infrastruktur juga memunculkan catatan kritis. Sejumlah pemerhati transportasi menilai pembangunan halte seharusnya dibarengi peningkatan frekuensi perjalanan, ketepatan jadwal, integrasi antarmoda, serta kemudahan akses pejalan kaki menuju halte. Tanpa itu, halte berpotensi hanya menjadi bangunan fisik yang belum mampu mengubah kebiasaan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi.

Pandangan serupa juga banyak muncul dalam berbagai diskusi publik mengenai transportasi perkotaan. Salah satu tantangan terbesar transportasi umum di Indonesia bukan hanya jumlah armada atau halte, melainkan persoalan last mile connection—yakni kemudahan masyarakat berjalan kaki atau berpindah moda dari rumah menuju halte dan sebaliknya.

Delapan halte baru memang bukan proyek yang besar jika dibandingkan dengan kebutuhan transportasi Batam yang terus berkembang. Namun, halte-halte itu dapat menjadi simbol perubahan apabila benar-benar menjadi titik temu antara kebutuhan warga, perencanaan kota, dan pelayanan publik yang konsisten.

Transportasi publik yang baik bukan sekadar menyediakan bus untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Ia adalah upaya membangun kepercayaan masyarakat bahwa meninggalkan kendaraan pribadi bukan berarti kehilangan kenyamanan. Ketika halte dibangun, armada ditambah, jadwal semakin pasti, dan seluruh sistem saling terhubung, maka yang sesungguhnya sedang dibangun bukan hanya jaringan jalan, melainkan budaya baru sebuah kota dengan budaya yang lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan. (Red)