Pemadaman listrik bergilir yang melanda Jawa, Madura, dan Bali selama 8-20 Juni 2026 memicu gangguan aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Gangguan tersebut terjadi akibat kombinasi kendala teknis pembangkit serta terganggunya pasokan batu bara kalori medium yang menjadi bahan bakar utama sejumlah PLTU milik PT PLN (Persero). Pemerintah semula membantah adanya masalah pasokan batu bara, namun pada 15 Juni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya mengakui bahwa PLN mengalami kesulitan memperoleh batu bara dengan spesifikasi yang dibutuhkan pembangkit.

Selama hampir dua pekan, pemadaman bergilir atau yang populer disebut masyarakat sebagai "byar-pet" terjadi di berbagai daerah. Kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, Bekasi, Depok, hingga Bandung mengalami gangguan listrik yang memicu keluhan luas di media sosial. Pelaku usaha kecil hingga industri mengeluhkan kerugian akibat terhentinya produksi dan pelayanan yang mendadak.

Fenomena ini menjadi ironi tersendiri. Indonesia merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia, tetapi justru menghadapi gangguan pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik dalam negeri.

Masalah serupa sebenarnya telah muncul sebelumnya. Pada Mei 2026, sebagian wilayah Sumatera mengalami blackout yang dipicu rusaknya belasan menara transmisi akibat cuaca ekstrem. Namun, gangguan di Jawa kali ini berbeda. Persoalannya tidak semata teknis, melainkan juga menyangkut rantai pasok energi primer.

Pada awal krisis, pemerintah menepis dugaan bahwa pemadaman dipicu oleh kelangkaan batu bara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 11 Juni menegaskan bahwa pasokan energi primer masih mencukupi. "Kalau dikatakan masalah batu bara langka, itu enggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton," kata Bahlil.

Sehari kemudian, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika juga menyatakan stok batu bara untuk pembangkit secara umum masih aman.

Namun, pernyataan tersebut berubah beberapa hari kemudian. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 Juni, Bahlil mengakui adanya masalah pasokan batu bara kalori menengah sekitar 5.200 kcal/kg GAR yang dibutuhkan sejumlah PLTU. Pemerintah pun membentuk tim pengadaan yang melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Minerba, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo juga meminta maaf kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa selain pasokan batu bara kalori medium yang tersendat, terdapat gangguan pada dua pembangkit besar milik produsen listrik swasta. "Pertama-tama, kami atas nama PT PLN ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir," kata Darmawan.

Menurut Bahlil, salah satu penyebab menipisnya pasokan adalah perbedaan harga batu bara untuk kebutuhan domestik (Domestic Market Obligation/DMO) dengan harga internasional. Selisih harga tersebut membuat sebagian produsen lebih tertarik menjual batu bara ke pasar ekspor yang menawarkan keuntungan lebih tinggi. Pemerintah mencatat kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun, sementara kontrak yang telah diamankan baru sekitar 134 juta ton.

Sejumlah pengamat energi menilai persoalan tidak sesederhana soal harga. Mereka menyoroti kebijakan pengaturan produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dianggap mengurangi fleksibilitas produsen dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Di kalangan masyarakat, muncul pula kritik mengenai transparansi tata kelola energi. Dalam berbagai diskusi publik dan media sosial, sebagian warga mempertanyakan bagaimana negara yang memiliki cadangan batu bara melimpah bisa mengalami kekurangan pasokan untuk pembangkit listrik.

Di sisi lain, pemerintah membantah adanya krisis struktural. Bahlil menjamin bahwa pasokan listrik nasional akan kembali normal. "Insyaallah enggak ada lagi pemadaman listrik bergilir," ujarnya.

Dampak pemadaman dirasakan luas. Pelaku UMKM kehilangan pelanggan, aktivitas produksi pabrik terganggu, dan sejumlah perusahaan mengalami kerugian besar akibat berhentinya operasi secara mendadak.

Keluhan terutama muncul karena jadwal pemadaman diumumkan secara mendadak, sehingga masyarakat dan pelaku usaha tidak memiliki waktu cukup untuk melakukan antisipasi. Sejumlah perusahaan bahkan melaporkan kerugian hingga puluhan miliar rupiah akibat terhentinya proses produksi.

Konsumen pun mulai mempertanyakan hak mereka untuk memperoleh kompensasi atas layanan listrik yang terganggu. Dalam sistem pelayanan publik modern, keandalan pasokan energi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga menyangkut hak masyarakat sebagai pelanggan.

Krisis listrik ini sesungguhnya memberikan pelajaran yang lebih besar daripada sekadar persoalan batu bara. Ia memperlihatkan bahwa ketahanan energi bukan hanya soal besarnya cadangan sumber daya alam. Sebuah negara dapat memiliki gunung-gunung batu bara, tetapi tetap rentan apabila tata kelola, perencanaan, dan koordinasi antar lembaganya tidak berjalan baik.

Listrik adalah sesuatu yang baru disadari nilainya ketika ia menghilang. Selama bertahun-tahun, masyarakat menganggap lampu yang menyala sebagai sesuatu yang biasa. Padahal, di belakang terang itu terdapat rantai panjang kebijakan, logistik, pembangkit, dan keputusan ekonomi yang saling berkaitan.

Peristiwa byar-pet selama Juni 2026 menjadi pengingat bahwa kemakmuran sumber daya tidak otomatis menjamin keamanan energi. Sebab, yang menentukan bukan hanya apa yang tersimpan di dalam bumi, melainkan bagaimana manusia mengelolanya.

Di situlah paradoks terbesar sebuah negeri yang memiliki salah satu cadangan batu bara terbesar di dunia, tetapi masih harus belajar tentang bagaimana menjaga agar lampu tetap menyala di setiap rumah kehidupan rakyatnya. (Red)