Saat PDIP menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I sekaligus merayakan HUT ke-53 PDI Perjuangan, suasana tak hanya dipenuhi semangat politik partai. Di balik tema besar “Satyam Eva Jayate”, Kebenaran akan Menang, membawa diskursus panjang tentang peran lingkungan hidup dan keadilan ekologis yang mengemuka sebagai salah satu titik fokus pidato Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. 

Menurut Megawati, pembangunan nasional tidak boleh dilihat semata sebagai urusan angka pertumbuhan ekonomi. Di hadapan kader di Jakarta, dia menegaskan bahwa keadilan ekologis keseimbangan antara rakyat, alam, dan pembangunan, harus menjadi fondasi dari setiap kebijakan publik. Model pembangunan yang berfokus pada eksploitasi sumber daya, tanpa memperhatikan fungsi hutan atau keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, justru berpotensi menimbulkan bencana dan ketidakadilan sosial. 

Pidato Megawati di Rakernas I menjadi momen di mana kritik terhadap model pembangunan yang tidak berpihak pada lingkungan dan rakyat kecil disampaikan secara tegas. Dia mengaitkan kerusakan lahan hulu seperti pembukaan hutan besar-besaran untuk monokultur, dengan gelombang banjir ekstrem dan longsor yang baru-baru ini menghantam provinsi-provinsi di Pulau Sumatra. Ia menolak pola pembangunan yang menghancurkan fungsi ekologis tanah dan hutan, serta menciptakan ketidaksetaraan struktural. 

Pidato ini hadir bersamaan dengan posisi PDIP yang mendorong pembentukan subkomisi khusus lingkungan dalam rakernas untuk merumuskan strategi mitigasi dan pendekatan kebijakan yang lebih mempertimbangkan risiko ekologis. 

Dalam diskursus tentang kelestarian alam, salah satu contoh konkret yang sering dikemukakan adalah Kebun Raya Megawati Soekarnoputri di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Kawasan seluas sekitar 221 hektar ini merupakan hasil reklamasi bekas tambang emas PT Newmont Minahasa Raya, yang kemudian dikembangkan sebagai area konservasi dan penelitian untuk memperkukuh biodiversitas setelah operasi tambang berakhir pada awal 2000-an. 

Transformasi eks-areal tambang ini tidak hanya menjadi simbol upaya rehabilitasi lingkungan, tetapi juga mencerminkan tantangan besar yang dihadapi ketika area konservasi bertemu dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Meski sudah menjadi kebun raya, kawasan ini berkali-kali digempur oleh aktivitas pertambangan emas ilegal (PETI) yang merusak vegetasi, mencemari tanah dan air, serta menimbulkan potensi konflik sosial. 

Aktivitas tambang tanpa izin di kawasan kebun raya ini telah memicu respon aparat penegak hukum. Polres Minahasa Tenggara memasang baliho larangan keras, menyatakan bahwa PETI bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi ancaman serius terhadap lingkungan dan keselamatan warga sekitar. Upaya ini bukan hanya sekadar imbauan, aparat berharap bisa meningkatkan kesadaran warga sebelum menempuh langkah penindakan hukum yang lebih tegas. 

Langkah penutupan akses tambang ilegal bahkan telah dilakukan oleh pemda setempat dalam beberapa kesempatan, bekerja sama dengan polisi dan TNI, untuk menghentikan aktivitas yang terus mengganggu proyek pembangunan dan konservasi di kebun raya. 

Namun tak dapat dipungkiri, tantangan tetap besar. Di beberapa periode sebelumnya, konflik sampai berujung fatal; insiden kericuhan di area tambang ilegal beberapa waktu lalu dilaporkan menewaskan puluhan orang. 

Kisah kebun raya ini tak sekadar merupakan masalah lokal. Ini adalah cermin nyata dari dilema struktural antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan tujuan konservasi jangka panjang. Ketika masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap pekerjaan formal terdesak oleh kebutuhan hidup, kegiatan tambang ilegal menjadi godaan yang sulit dihindari, terutama ketika sumber daya mineral di bawah kaki mereka tampak berkilau dan berharga. 

Di sisi lain, pemerintah daerah dan aktivis lingkungan menghadapi tekanan untuk menjaga ekosistem yang tak ternilai demi generasi mendatang. Kondisi ini semakin memperlihatkan pentingnya kebijakan holistik yang berpihak pada kesejahteraan bersama, bukan hanya pertumbuhan ekonomi angka tinggi, jika tanpa memperhatikan kapabilitas ekologisnya.

Narasi yang tersusun dari Rakernas PDIP, kebun raya, dan konflik di lapangan membawa pada sebuah pertanyaan mendasar: Apa arti pembangunan sejati bagi bangsa Indonesia? Apakah pembangunan hanya diukur dari produk domestik bruto (PDB) dan infrastruktur megah, atau juga harus mencakup pelestarian alam, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak komunitas lokal?

Kisah kebun raya yang lahir dari lahan bekas tambang itu seharusnya menjadi inspirasi: bahwa regenerasi alam mungkin, tapi hanya jika ada komitmen bersama dan tindakan konkret dari berbagai pihak: pemerintah pusat, daerah, aparat hukum, kelompok masyarakat setempat, hingga partai politik yang memengaruhi wacana publik.

Pembangunan bukan hanya soal apa yang kita tinggalkan di peta ekonomi, tetapi apa yang kita wariskan pada alam dan generasi yang datang setelah kita. Bukan sekadar sebidang hutan, tetapi juga kesadaran kolektif tentang tanggung jawab kita terhadap bumi ini. (Red)