Kediaman Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, mendadak didatangi rombongan akademisi dan tokoh agama asal Papua pada akhir pekan lalu. Mereka datang khusus untuk mengundang Dedi menjadi pembicara utama dalam Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) III 2026 yang akan digelar di Jayapura pada 27–29 Mei mendatang. Forum tersebut mengangkat tema pembangunan Papua berbasis etnosains (ethnoscience) atau pendekatan pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, budaya, dan kearifan masyarakat adat.

Lembur Pakuan yang kental dengan arsitektur tradisional Sunda dan suasana agraris yang tenang hari itu seolah menjadi ruang temu kultural yang menjembatani dua wilayah subur di Nusantara. Kedatangan rombongan dari Papua itu membuat Dedi Mulyadi mengaku terkejut. Dengan gaya khasnya yang santai dan merendah, ia sempat mempertanyakan alasan dirinya diundang dalam forum nasional tersebut.

“Saya gubernur Jawa Barat, bukan menteri,” ujar Dedi sambil tersenyum ketika menerima rombongan tamu dari Papua.

Keterkejutan itu segera mencair menjadi sebuah dialog intelektual yang hangat. Perwakilan rombongan kemudian memperkenalkan diri sebagai Laus Deo Calvin Rumayom, dosen Fakultas Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih sekaligus Ketua Analisis Papua Strategis (APS). Menurut Laus, Papua membutuhkan paradigma pembangunan baru yang tidak semata bertumpu pada pendekatan keamanan atau proyek-proyek fisik, tetapi juga memberi ruang besar pada budaya lokal dan pengetahuan masyarakat adat.

“Kami ingin Papua tidak hanya dibangun dengan pendekatan keamanan. Kami ingin melihat model pembangunan yang berbasis pada kearifan lokal,” kata Laus dalam pertemuan tersebut.

Pernyataan Laus menjadi sebuah refleksi atas jalannya sejarah pembangunan di Bumi Cenderawasih. Selama bertahun-tahun, diskursus mengenai Papua sering kali didominasi oleh angka-angka makro, statistik investasi raksasa, dan pembangunan infrastruktur masif. Ketika paradigma tersebut mulai menemui titik jenuh secara sosiologis, tema itu menjadi menarik karena istilah etnosains sendiri mulai banyak dibicarakan dalam berbagai forum pembangunan daerah di Indonesia. Konsep ini pada dasarnya menempatkan budaya lokal, pola hidup masyarakat adat, pengetahuan tradisional, hingga relasi manusia dengan alam sebagai fondasi kebijakan pembangunan. Dalam konteks Papua, pendekatan ini dianggap penting karena selama bertahun-tahun pembangunan kerap dipersepsikan terlalu sentralistis dan seragam.

Sebagai sebuah wadah pemikir (think-tank) global yang digerakkan oleh putra-putri profesional Papua, APS mencoba menyelaraskan gagasan etnosains ini dengan cita-cita besar jangka panjang regional, termasuk visi Indonesia-sentris dan kesiapan menyongsong Papua Emas 2041. Komitmen tersebut akan dimanifestasikan secara konkret dalam waktu dekat. Konferensi APS III 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung di Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH), Kota Jayapura. Forum itu akan menghadirkan sejumlah diskusi tematik mulai dari masyarakat adat, pendidikan, kesehatan, perempuan Papua, ekonomi, hingga transportasi dan konektivitas wilayah. Gedung PYCH yang menjadi simbol modernitas pemuda Papua itu nantinya akan menjadi saksi bagaimana teori-teori pembangunan modern dipertemukan dengan kebijaksanaan lokal yang telah bertahan berabad-abad.

Alasan memilih sosok eksternal seperti pemimpin dari tataran Sunda untuk berbicara di tanah Papua tentu mengundang tanya di benak publik. Namun, bagi para inisiator konferensi, ada benang merah ideologis yang terlihat jelas. Laus menyebut pihaknya melihat sosok Dedi Mulyadi sebagai figur yang dianggap berhasil menjaga identitas budaya lokal sambil tetap menghadirkan perubahan pembangunan di Jawa Barat.

“Ketika kami melihat sosok pemimpin yang bukan hanya membawa perubahan tetapi juga mempertahankan eksistensi budaya, itu kami lihat ada di Kang Dedi,” ujar Laus.

Di titik inilah diskusi menjadi lebih luas. Selama beberapa tahun terakhir, Dedi Mulyadi memang dikenal sering mengangkat simbol-simbol budaya Sunda dalam kebijakan maupun aktivitas publiknya. Ia kerap menampilkan pendekatan budaya dalam komunikasi politik, mulai dari pelestarian lingkungan, kesenian tradisional, hingga tata ruang berbasis nilai lokal. Jejak kedekatan Dedi dengan Papua pun rupanya telah terbangun sejak lama melalui jalur rasa dan seni. Ia diketahui pernah bermalam menyusuri perbukitan Papua, bertemu para tokoh adat, hingga menggubah lagu "Surga di Tanah Papua" yang lahir sebagai bentuk empati kultural serta apresiasi terhadap kelestarian alam, seperti saat momentum penyelamatan ekologi di kawasan Raja Ampat.

Bagi sebagian kalangan, pendekatan tersebut dianggap berhasil membangun kedekatan emosional antara pemerintah dan masyarakat. Dedi dinilai mampu menghadirkan politik yang lebih membumi dan tidak sepenuhnya teknokratis. Pemimpin yang mau mendengar detak jantung kehidupan agraris dan masyarakat adat dirasa memiliki frekuensi yang sama dengan apa yang dibutuhkan Papua saat ini.

Namun di sisi lain, pendekatan budaya ala Dedi Mulyadi juga tidak lepas dari kritik. Sejumlah pengamat dan anggota DPRD Jawa Barat sempat mempertanyakan beberapa narasi budaya yang diangkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk terkait perayaan “Milangkala Tatar Sunda” yang dinilai sebagian pihak kurang memiliki landasan sejarah yang kuat. Kritik-kritik semacam ini menjadi pengingat penting bahwa formalisasi budaya ke dalam ranah kebijakan publik selalu berada di bawah analisis para pakar dan pengamat.

Di media sosial dan forum publik, sebagian warga bahkan menilai pendekatan budaya Dedi lebih menyerupai “neo-Sunda”, yakni upaya membangun kembali identitas budaya melalui sintesis tradisi lama dan estetika baru. Kritik itu muncul karena ada kekhawatiran romantisme budaya justru berpotensi mengaburkan kompleksitas sejarah yang sesungguhnya. Ada ketakutan bahwa ketika tradisi dikemas terlalu populis demi kepentingan panggung komunikasi, nilai sakral dan beban historis yang orisinal justru tereduksi menjadi sekadar komoditas visual.

Pandangan pro dan kontra itu menunjukkan bahwa pembangunan berbasis budaya memang bukan konsep yang sederhana. Mengangkat budaya lokal dalam pembangunan dapat menjadi kekuatan besar untuk menjaga identitas masyarakat, tetapi juga menyimpan tantangan agar tidak jatuh menjadi simbolisme semata. Kebijakan publik yang hanya bersandar pada estetika luar tanpa menyentuh substansi keadilan sosial rentan melahirkan alienasi baru bagi masyarakatnya.

Di Papua, persoalan itu bahkan jauh lebih sensitif. Papua bukan hanya wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, tetapi juga ruang hidup bagi ratusan suku dan bahasa yang memiliki relasi sangat kuat dengan tanah adat, hutan, dan tradisi komunal. Struktur sosial matrilinial maupun patrilinial yang unik, sistem hukum adat yang hidup (living law), serta filosofi bahwa tanah adalah "ibu" yang memberi kehidupan, membuat intervensi pembangunan dari luar tidak bisa dilakukan secara serampangan. Karena itu, banyak kalangan menilai pembangunan Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain di Indonesia.

Dedi Mulyadi sendiri dalam pertemuan tersebut menyinggung kesamaan antara Papua dan Jawa Barat sebagai wilayah yang sama-sama dianugerahi kekayaan alam besar. “Papua itu kaya. Jangan bilang orang Papua malas. Mereka hidup di tanah yang semua tersedia dari alam,” ujar Dedi.

Pernyataan itu mendapat respons positif dari sebagian kalangan Papua karena dianggap mencoba melihat masyarakat Papua dari perspektif budaya, bukan stigma. Pembalikkan stigma ini krusial, mengingat selama beberapa dekade, narasi marginalisasi sering kali berakar dari salah kaprah cara pandang luar terhadap pola hidup subsisten masyarakat adat yang sebenarnya merupakan bentuk harmoni tertinggi dengan alam.

Meski demikian, sejumlah pengamat juga mengingatkan bahwa pembangunan Papua tidak cukup hanya diselesaikan lewat pendekatan simbolik dan narasi budaya. Masalah ketimpangan ekonomi, akses pendidikan, layanan kesehatan, konflik sosial, hingga persoalan hak-hak masyarakat adat tetap membutuhkan kebijakan konkret dan keberpihakan politik yang nyata. Etnosains tidak boleh berhenti sebagai jargon akademis, tetapi harus mampu diterjemahkan menjadi sistem ketahanan pangan berbasis pangan lokal, kurikulum pendidikan kontekstual yang menghargai bahasa ibu, serta jaminan perlindungan wilayah kelola adat dari eksploitasi skala besar.

Di tengah situasi itu, konferensi etnosains di Jayapura menjadi menarik karena memperlihatkan adanya upaya mencari jalan tengah antara pembangunan modern dan identitas lokal. Papua tampaknya ingin didengar bukan hanya sebagai wilayah yang kaya sumber daya, tetapi juga sebagai ruang kebudayaan dengan cara pandang sendiri terhadap kehidupan. Pertemuan di Subang minggu lalu merefleksikan gerakan arus balik tentang kesadaran bahwa daerah-daerah di Indonesia harus saling belajar dan menguatkan dalam merawat keindonesiaan yang majemuk.

Barangkali di situlah makna paling penting dari pertemuan antara Papua dan Dedi Mulyadi. Bahwa pembangunan tidak selalu harus dimulai dari beton, angka pertumbuhan ekonomi, atau proyek-proyek raksasa. Kadang pembangunan justru dimulai dari kesediaan mendengar cara masyarakat memaknai tanahnya, hutannya, lautnya, dan sejarahnya sendiri. Pembangunan yang sejati adalah dialog yang setara, sebuah proses memanusiakan manusia melalui pengakuan atas pengetahuan yang mereka warisi dari leluhurnya.

Sebab ketika pembangunan tercerabut dari akar budaya, yang lahir seringkali hanyalah gedung-gedung baru tanpa rasa memiliki. Tetapi ketika pembangunan tumbuh dari identitas masyarakatnya, ia berpeluang menjadi lebih manusiawi, lebih bertahan lama, dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari warga yang menjalaninya. Sebab masa depan Papua, dan juga masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa mampunya kita mendiktekan modernitas, melainkan seberapa bijaksananya kita meletakkan fondasi kemajuan di atas tanah kearifan lokal yang telah lama menghidupi bangsa ini. (Red)