Pulau Sokotra kerap disebut sebagai "Galapagos-nya Samudra Hindia". Lanskapnya asing, pohon darah naga menjulang seperti simbol dunia lain, dan lautnya biru bening. Gambaran sebuah surga yang menggoda wisatawan berpetualang datang dari berbagai negara. Namun bagi tiga warga negara Indonesia (WNI), Sokotra mendadak berubah dari destinasi eksotis menjadi ruang tunggu tanpa kepastian.
Ketiga WNI tersebut terjebak di Pulau Sokotra, Yaman, sejak 3 Januari 2026. Mereka tidak dapat meninggalkan pulau itu setelah pemerintah Arab Saudi menutup wilayah udara Yaman menyusul eskalasi militer di wilayah selatan negara tersebut. Penutupan ini terjadi setelah serangan terhadap pelabuhan Makala pada 30 Desember 2025, sebuah titik penting dalam jalur logistik Yaman.
Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, menjelaskan bahwa ketiganya masuk ke Sokotra melalui jasa operator wisata yang berbasis di Uni Emirat Arab (UEA). Namun situasi keamanan yang memburuk membuat seluruh penerbangan dihentikan. “Mereka terjebak akibat wilayah udara Yaman ditutup oleh pemerintah Saudi,” ujar Heni dalam pertemuan dengan media di Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.
Meski terisolasi, Kemlu memastikan kondisi ketiga WNI tersebut dalam keadaan baik, sehat, dan aman. Komunikasi intensif terus dilakukan, baik langsung dengan para WNI maupun melalui perwakilan Indonesia di Muscat dan Abu Dhabi. Sejak 7 Januari, sebagian wilayah udara Yaman mulai dibuka kembali, dan pemerintah Indonesia berupaya agar ketiganya dapat segera pulang menggunakan penerbangan terdekat.
Kasus ini menyoroti sisi lain dari perjalanan lintas negara di kawasan konflik: batas tipis antara pariwisata dan geopolitik. Sokotra memang relatif jauh dari pusat konflik daratan Yaman, tetapi secara administratif dan politik tetap berada dalam pusaran konflik nasional yang tak pernah benar-benar reda.
Situasi Yaman sendiri kembali memanas sejak akhir Desember 2025. Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council/STC) dilaporkan merebut kendali atas provinsi Hadramaut dan Al-Mahra, dua wilayah strategis yang mencakup hampir setengah luas Yaman dan berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Perkembangan ini memperbesar kekhawatiran akan fragmentasi Yaman yang kian dalam.
Ketegangan tersebut diperparah oleh laporan koalisi pimpinan Arab Saudi yang menyebut pemimpin STC, Aidarous al-Zubaidi, melarikan diri ke Uni Emirat Arab melalui Somaliland. Menurut pernyataan koalisi, Al-Zubaidi berangkat diam-diam dari Aden menggunakan kapal laut menuju Berbera, lalu melanjutkan perjalanan udara ke Abu Dhabi dengan pesawat yang sempat mematikan sistem identifikasi penerbangan di atas Teluk Oman. Hingga kini, baik STC maupun UEA belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan tersebut.
Di tengah dinamika politik dan militer yang rumit itu, nasib warga sipil, termasuk warga negara asing, sering kali menjadi catatan kaki dari konflik besar. Juru bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, kembali mengingatkan WNI untuk menghindari wilayah konflik dan rawan keamanan. Hingga saat ini, tidak ada laporan WNI menjadi korban di Yaman Selatan, namun pemerintah terus memantau situasi yang masih jauh dari kondisi stabil.
Peristiwa terjebaknya tiga WNI di Sokotra menjadi pengingat bahwa globalisasi perjalanan tidak selalu diiringi globalisasi rasa aman. Di era ketika wisata bisa melintasi batas negara dengan mudah, konflik bersenjata tetap mampu menutup langit, memutus jalur pulang, dan memaksa manusia menunggu di pulau terpencil, menanti keputusan politik yang akan membuat suasana menjadi berbeda, dan bahkan bisa kehilangan nyawa.
Negara yang terlibat konflik harus mengutamakan keselamatan warga negara. Tidak hanya ambisi geopolitik sebagai prioritasnya. Kisah ini menyisakan refleksi lebih luas bahwa di dunia yang saling terhubung, konflik lokal tak pernah benar-benar lokal. Ia bisa menjangkau siapa saja, bahkan mereka yang hanya berniat melihat keindahan alam, dan ingin segera pulang untuk menghindari konflik dan ambisi geopolitik dari para segelintir elit dari negara yang terlibat. (Sal)