Pada 23 November 1917, di aula pertemuan Universitas Leiden, Belanda, seorang pemuda Indonesia berusia 22 tahun berdiri di hadapan rekan–rekannya dan mengucapkan pernyataan yang kemudian menjadi salah satu benih identitas nasional: “Wij Indonesier” — Kami Orang Indonesia. Kalimat itu bukan hanya sekadar ungkapan. Tapi sebagai benih suara politik dan identitas baru di tengah dominasi istilah kolonial Nederlandsch-Indie untuk mendefinisikan bumi Nusantara. 

Pemuda itu bernama Haji Bagindo Dahlan Abdullah, seorang putra Pariaman, Sumatera Barat. Saat itu, ia menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Hindia (Indische Vereeniging), sebuah organisasi pelajar Indonesia di Leiden. Keberaniannya menyatakan “kami orang Indonesia” dalam forum ilmiah-politikal di negeri penjajah merupakan salah satu titik awal munculnya kesadaran kolektif tentang “bangsa Indonesia” sebagai entitas sendiri, jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan 1945. 

Sejarawan mencatat bahwa kalimat itu bukan hanya pernyataan retorik. Ia dipandang sebagai tuntutan akan pengakuan politik terhadap hak-hak rakyat Hindia Belanda yang selama ini dipandang sebagai pribumi, bukan warga bangsa yang setara. 

Lahir pada 15 Juni 1895 di Pariaman sebagai anak tertua dari sepuluh saudara, Dahlan mendapatkan pendidikan kolonial di Bukittinggi bersama tokoh-tokoh lain, termasuk Tan Malaka. Pendidikan elite itu membuka cakrawala pemikirannya dan mempertemukannya dengan jaringan intelektual yang memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak bangsa. 

Saat kembali ke Indonesia setelah studinya di Leiden, Dahlan tak hanya menjadi pendidik dan aktivis politik, tetapi juga menjadi bagian penting organisasi perjuangan seperti Partai Indonesia Raya (Parindra) dan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Peran serta Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan tokoh lainnya, menunjukkan Dahlan berada di jantung pergerakan kebangsaan yang tak cukup terekspos oleh narasi sejarah arus utama. 

Selain kiprahnya di bidang politik, Dahlan juga memberikan warisan kebudayaan yang tak kalah abadi. Pada tahun 1922, ia merupakan salah satu penerjemah pertama karya surat-surat R.A. Kartini dari bahasa Belanda (Door Duisternis tot Licht) ke dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang —sebuah frasa yang kemudian menjadi simbol pencerahan dan aspirasi kemajuan perempuan dan bangsa. 

Judul terjemahan ini jauh melampaui sekadar makna literal. Tapi menjadi ikon literasi dan simbol semangat kebangsaan yang memengaruhi cara generasi baru Indonesia memandang masa depan. Namun, sumbangsih Dahlan di bidang ini seringkali luput dari perhatian banyak orang, sementara karya tersebut kini lebih identik dengan nama Kartini atau penerjemah lain di era berikutnya. 

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Dahlan Abdullah menjabat sebagai Wakil Pemimpin Pemerintahan Kota Jakarta. Dalam situasi yang masih kacau akibat agresi Belanda pasca-Perang Dunia II, ia dikenal tegas menolak bekerja sama dengan NICA (Belanda) yang kembali berupaya merebut kekuasaan. Keteguhan prinsip inilah yang membuatnya dipenjara pada tahun 1946, sementara keluarganya mengalami penderitaan materi yang mendalam akibat boikot politiknya. 

Saat republik masih baru lahir, Presiden Soekarno menunjuk Dahlan sebagai Duta Besar Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk Irak, Syria, Trans-Jordania, dan Lebanon pada 1950. Namun perjalanan diplomatiknya hanya berlangsung singkat. Setelah dua bulan menjalankan tugas, ia meninggal dunia di Baghdad pada 12 Mei 1950 akibat serangan jantung. 

Atas saran Haji Agus Salim, jenazah Dahlan tidak dibawa pulang ke Indonesia. Ia dimakamkan dengan upacara kebesaran di kompleks Masjid Syekh Abdul Qadir Gilani di Baghdad sebagai simbol persahabatan abadi antara Indonesia dan Irak. Ribuan warga Baghdad menghadiri pemakamannya, sebuah penghormatan yang menunjukkan bahwa kehadiran Indonesia di panggung diplomatik dunia telah dimulai sejak awal republik. 

Warisan Dahlan adalah cermin berbagai dimensi perjuangan: pemikiran politik, pembentukan identitas nasional, sumbangsih kebudayaan, pendidikan, dan diplomasi. Namun hingga kini, banyak pihak menilai peranannya masih kurang mendapat tempat semestinya dalam narasi sejarah Indonesia yang diajarkan di sekolah-sekolah. Masyarakat Sumatera Barat bahkan berharap namanya dicantumkan dalam penulisan sejarah Indonesia yang resmi sebagai bentuk pengakuan atas jasa besar yang telah ia titipkan bagi bangsa. 

Dalam retrospeksi, kisah Dahlan Abdullah bukan hanya tentang satu nama yang terlupakan, melainkan tentang proses panjang bagaimana sebuah bangsa menemukan suaranya. Dari Leiden sampai ke Proklamasi, dari Bandung sampai ke Baghdad. Ini adalah kisah tentang identitas yang lahir dari keberanian memperdebatkan gagasan di ruang-ruang intelektual, dan tentang dedikasi tanpa pamrih bagi sebuah tanah air yang baru saja mulai dimimpikan. (Red)