Malaysia dan Cina secara terbuka mendesak Amerika Serikat untuk segera membebaskan Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya, menyusul laporan penangkapan keduanya dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat pada Sabtu dini hari waktu setempat. Peristiwa ini segera memicu reaksi keras dari sejumlah negara dan memperuncing ketegangan geopolitik internasional.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dalam pernyataannya di Kuala Lumpur pada Ahad, 4 Januari 2026, menilai penangkapan Presiden Maduro sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Ia menyebut operasi militer tersebut sebagai tindakan yang tidak lazim dan berbahaya dalam hubungan antarnegara.

“Saya mengikuti perkembangan di Venezuela dengan keprihatinan mendalam. Presiden Venezuela dan istrinya telah ditangkap dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat berskala besar. Ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan penggunaan kekuatan yang tidak sah terhadap negara berdaulat,” ujar Anwar, seperti dikutip dari Antara.

Anwar menegaskan bahwa apa pun alasan politik atau keamanan yang dikemukakan, penggulingan paksa terhadap kepala pemerintahan yang sah melalui intervensi eksternal menciptakan preseden berbahaya. Menurutnya, tindakan semacam itu berpotensi meruntuhkan prinsip dasar hubungan internasional yang selama ini dijaga melalui Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya prinsip kedaulatan dan non-intervensi.

“Merupakan hak rakyat Venezuela untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri. Sejarah telah menunjukkan bahwa perubahan kepemimpinan yang dipaksakan dari luar justru sering membawa ketidakstabilan, konflik berkepanjangan, dan penderitaan sosial yang lebih dalam,” kata Anwar.

Malaysia, lanjutnya, memandang penghormatan terhadap hukum internasional sebagai fondasi utama bagi perdamaian global, terutama bagi negara-negara berkembang yang kerap menjadi korban tarik-menarik kepentingan kekuatan besar.

Sikap senada disampaikan oleh Pemerintah Cina. Kementerian Luar Negeri Cina, sebagaimana dilaporkan The Hindu, mendesak Amerika Serikat untuk segera membebaskan Presiden Maduro dan istrinya serta menjamin keselamatan pribadi keduanya. Beijing menilai deportasi dan penahanan tersebut bertentangan dengan norma dan hukum internasional.

“Cina menyerukan kepada Amerika Serikat untuk menjamin keselamatan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, segera membebaskan mereka, dan menghentikan upaya penggulingan pemerintahan Venezuela,” demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Cina.

Sehari sebelumnya, juru bicara Kemlu Cina juga mengecam keras penggunaan kekuatan secara terbuka oleh Amerika Serikat terhadap negara berdaulat. Menurut Beijing, tindakan tersebut tidak hanya mencederai kedaulatan Venezuela, tetapi juga mengancam stabilitas kawasan Amerika Latin yang selama ini diliputi ketegangan politik dan ekonomi.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela sendiri bukanlah hal baru. Dalam lebih dari satu dekade terakhir, hubungan kedua negara memburuk akibat sanksi ekonomi, tuduhan pelanggaran HAM, serta perselisihan terkait legitimasi pemerintahan di Caracas. Namun, laporan penangkapan langsung terhadap seorang presiden yang masih menjabat menandai eskalasi yang jauh lebih serius dibandingkan tekanan diplomatik dan ekonomi sebelumnya.

Di tengah dinamika ini, seruan Malaysia dan Cina mencerminkan kekhawatiran global atas melemahnya tatanan hukum internasional. Peristiwa ini kembali mengingatkan dunia bahwa penggunaan kekuatan militer di luar mekanisme hukum internasional bukan hanya soal satu negara, melainkan ujian bagi komitmen bersama terhadap keadilan, kedaulatan, dan perdamaian dunia. (Red)