Ketegangan bersenjata antara Israel yang didukung Amerika Serikat dengan Iran memicu kekhawatiran terhadap keselamatan warga sipil di kawasan Timur Tengah, termasuk warga negara Indonesia. Merespons situasi tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Rabu (4/3/2026) mengimbau masyarakat asal Jawa Barat yang berada di kawasan tersebut agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta segera menghubungi pemerintah daerah jika membutuhkan bantuan bisa menghubungi nomor telepon 082126030038.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Dedi menyampaikan bahwa pemerintah provinsi membuka jalur komunikasi khusus bagi warga yang menghadapi kesulitan di tengah situasi konflik. Ia menyebutkan hotline yang dapat dihubungi oleh warga Jawa Barat di Timur Tengah.

“Saudara-saudara saya yang berada di kawasan Timur Tengah yang berasal dari Jawa Barat yang hari ini dilanda konflik bersenjata, apabila ada kesulitan yang dihadapi silakan hubungi hotline Jabar,” ujar Dedi melalui akun @dedimulyadi71.

Menurut Dedi, langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan keselamatan warganya di luar negeri. Ia juga berharap masyarakat tetap menjaga kesehatan dan ketenangan di tengah suasana yang tidak menentu. “Kami ingin memastikan warga Jawa Barat tetap aman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, nyaman, dan tetap khusyuk menjalankan ibadah puasa,” katanya.

Imbauan dari Kedutaan Besar RI

Selain pemerintah daerah, perwakilan diplomatik Indonesia juga meningkatkan kewaspadaan. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran mengeluarkan surat imbauan kepada warga negara Indonesia yang tinggal di Iran agar memperhatikan perkembangan keamanan di wilayah masing-masing.

Dalam surat tersebut, KBRI meminta seluruh WNI segera mengambil langkah konkret untuk melindungi diri dan keluarga, termasuk membatasi aktivitas di luar rumah jika situasi keamanan memburuk. KBRI juga meminta para WNI untuk secara berkala memperbarui informasi kondisi mereka melalui kanal koordinasi resmi yang disediakan oleh kedutaan.

“Seluruh WNI diharapkan terus memberikan pembaruan situasi di wilayah masing-masing dan mematuhi arahan dari otoritas keamanan setempat,” demikian bunyi imbauan yang disampaikan pihak kedutaan. Konflik yang melibatkan Iran dan Israel dengan dukungan Amerika Serikat dinilai sejumlah analis berpotensi memicu eskalasi lebih luas di kawasan Timur Tengah. Ketegangan militer di wilayah ini selama beberapa dekade sering berdampak pada keamanan warga sipil serta stabilitas ekonomi global, termasuk jalur perdagangan energi.

Pengamat hubungan internasional dari Centre for Strategic and International Studies, misalnya, menilai pemerintah Indonesia perlu memperkuat sistem perlindungan bagi diaspora di wilayah rawan konflik. “Ketika konflik meningkat, prioritas pertama adalah perlindungan warga negara. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan komunikasi darurat berjalan efektif,” ujar seorang peneliti CSIS dalam kajian terkait perlindungan WNI di luar negeri.

Namun, ada pula pandangan yang menilai imbauan pemerintah daerah perlu diikuti koordinasi lebih kuat dengan pemerintah pusat. Beberapa pakar kebijakan publik mengingatkan bahwa perlindungan WNI di luar negeri pada dasarnya merupakan kewenangan diplomatik pemerintah nasional melalui kementerian luar negeri dan kedutaan besar.

Langkah yang diambil Dedi Mulyadi menunjukkan bagaimana isu global dapat menjangkau tingkat pemerintahan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah diaspora Indonesia yang bekerja, belajar, atau menjalankan usaha di Timur Tengah terus meningkat, termasuk yang berasal dari Jawa Barat. Komunikasi langsung dari kepala daerah dapat memberikan rasa kedekatan psikologis bagi warga yang berada jauh dari tanah air. Meski demikian, koordinasi dengan lembaga diplomatik tetap menjadi kunci agar penanganan krisis berjalan efektif.

Konflik geopolitik sering terasa jauh bagi masyarakat di dalam negeri. Namun bagi mereka yang tinggal atau bekerja di wilayah yang bergejolak, perang bukan sekadar berita di layar televisi, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan keluarga. Di tengah ketegangan yang belum mereda di Timur Tengah, imbauan pemerintah, baik pusat maupun daerah menjadi pengingat bahwa perlindungan warga negara tidak berhenti di batas geografis. Warga diaspora di mana pun berada dalam situasi genting seperti ini, yang paling dibutuhkan bukan hanya kebijakan, tetapi juga kehadiran negara yang terasa nyata. (Red)