Saat malam beranjak dini hari di Jakarta, langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menuju ruang kerja Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Di balik jam kerja yang tak biasa itu, bukan sekadar pertemuan administratif semata, tapi karena tersimpan urgensi besar untuk memastikan proses pemulihan pascabanjir dan longsor yang mengguncang Aceh dan wilayah lain di Pulau Sumatera sejak akhir November 2025. Di tengah situasi yang berjalan agar lebih efektif lagi dan menyentuh kebutuhan langsung masyarakat terdampak.

Pertemuan di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat, Rabu malam (28/1/2026) itu berlangsung penuh fokus membahas strategi lanjutan penanganan pascabencana. Mulai dari pembangunan hunian baru hingga alokasi anggaran daerah. “Kami berdiskusi secara mendalam terkait percepatan rekonstruksi fasilitas umum dan hunian warga,” ujar Teddy Indra Wijaya usai pertemuan itu, seperti tercantum dalam rilis resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (29/1/2026).

Diskusi ini muncul di tengah skala bencana Sumatera yang tergolong masif. Berdasarkan data terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), korban tewas akibat banjir dan tanah longsor di tiga provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai 1.201 jiwa, dengan 142 orang masih hilang, serta lebih dari 113.900 warga masih mengungsi hingga akhir Januari 2026. Aceh Utara menjadi salah satu wilayah dengan jumlah korban tertinggi, mencapai 246 orang meninggal dunia.

Salah satu fokus utama pertemuan Mualem dan Teddy adalah pemulihan hunian warga terdampak. Pemerintah mencatat telah membangun hampir 4.000 unit rumah baru, serta memperbaiki rumah yang masih layak huni untuk keluarga yang memilih tetap tinggal di lokasi asal mereka. Namun, angka itu baru sebagian dari kebutuhan yang sangat besar di lapangan.

Lebih jauh, pemerintah juga menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mempercepat pembangunan hunian layak. Pada Desember 2025, pemerintah menugaskan BUMN membangun sekitar 15.000 rumah untuk korban banjir dan longsor di Sumatera, sebagai bagian dari upaya pemulihan jangka menengah. 

Sejalan dengan itu, pemerintah pusat membentuk tim khusus pemulihan sumber air bersih pascabanjir, yang dinamakan “Kuala Task Force”, untuk memastikan akses air minum bagi warga tetap terpenuhi di Aceh dan Sumatera Utara, wilayah yang masih menghadapi krisis air bersih pascabanjir besar. 

Pendanaan dan Tantangan Anggaran

Isu anggaran menjadi pokok pembicaraan lain dalam pertemuan itu. Teddy dan Mualem mengevaluasi prosedur pencairan dana daerah yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto, termasuk langkah untuk menghindari pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) bagi wilayah terdampak bencana di Sumatera. Ini penting untuk memastikan pemerintah daerah memiliki ruang fiskal memadai demi mempercepat pemulihan.

Di luar itu, belakangan muncul keputusan legislatif yang cukup mengejutkan, yaitu anggaran untuk badan SAR nasional (Basarnas) justru mengalami pemotongan 4,5% di tengah momentum kebutuhan tinggi akan respon bencana. Pemotongan tersebut disetujui sebagai bagian dari realokasi anggaran yang memprioritaskan program lain di pemerintahan. 

Bencana akhir November 2025 itu disebabkan oleh hujan ekstrem yang melanda kawasan barat laut Pulau Sumatera, menyebabkan banjir bandang dan longsor merusak permukiman, fasilitas umum, hingga infrastruktur penting. Data BNPB dan lembaga penelitian menunjukkan curah hujan mencapai rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, yang memperburuk potensi bencana hidrometeorologi. 

Kerugian ekonomi juga tidak sedikit. Misalnya, di Sumatera Barat saja kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah akibat kerusakan fasilitas dan rumah warga. Suara dari lapangan, seorang warga Aceh Utara, Ibrahim (43), yang rumahnya rusak parah akibat banjir, menceritakan, “Air datang begitu cepat, kami tidak sempat menyelamatkan apa pun. Rumah saya hanyut, dan kini saya tinggal di tenda darurat bersama keluarga,” kata Ibrahim saat ditemui di posko pengungsi, menggambarkan realitas berat yang masih dihadapi oleh ribuan korban.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Ridwan Fadmi, menyatakan,

“Pemulihan tidak hanya soal bangunan, tetapi juga memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang terpukul,”

yang menekankan bahwa rekonstruksi harus mencakup aspek yang lebih luas daripada sekedar fisik semata.

Dalam wajah-wajah yang berserak di pos pengungsian, terdapat cerita kehilangan, ketangguhan, dan harapan yang tak kunjung padam. Pemulihan pascabanjir dan longsor di Aceh serta Sumatera bukan sekadar angka korban dan jumlah rumah yang dibangun. Tetapi cerminan sistem ketangguhan bencana nasional, sinergi antar-pemerintah, serta komitmen untuk memastikan setiap warga kembali berdiri dengan martabat.

Setiap jutaan rupiah yang dicairkan, setiap alat berat yang digerakkan, dan setiap rumah yang dibangun setidaknya harus mengandung dua hal, yaitu keamanan dari bencana di masa depan dan ruang hidup yang memberi rasa aman, bukan sekadar atap rumah di atas kepala warga. Karena pembangunan pascabencana bukanlah titik akhir, tetapi awal dari cerita baru tentang masyarakat yang bangkit dari bencana. (Red)