Pernyataan anggota DPR Mulan Jameela yang mengkritik guru karena dinilai terlalu menuntut kenaikan gaji tanpa diiringi peningkatan kualitas memicu polemik di ruang publik dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan itu kemudian mendapat respons dari Lita Gading yang menilai kritik tersebut tidak tepat sasaran. Perdebatan ini muncul di tengah fakta bahwa kesejahteraan dan kualitas guru di Indonesia masih menjadi persoalan struktural yang belum sepenuhnya terselesaikan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang terlibat, dan bagaimana publik merespons isu ini?

Dalam pernyataannya, Mulan Jameela menekankan bahwa guru seharusnya tidak hanya menuntut kenaikan gaji, tetapi juga meningkatkan kualitas diri sebagai pendidik. Pandangan ini, jika dilihat secara normatif, memang tidak sepenuhnya keliru. Profesionalisme guru memang menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun, ketika gagasan ini dilemparkan ke ruang publik tanpa melihat konteks sosiologis yang lebih luas, ia seolah menjadi narasi yang kering akan empati.

Kritik tersebut segera menuai reaksi keras, salah satunya dari psikolog Lita Gading. Ia mempertanyakan legitimasi moral dari pernyataan tersebut dan menyoroti pentingnya empati dalam berbicara tentang profesi guru. Dalam sebuah tanggapan yang beredar di media sosial, ia menyatakan secara tegas, “Jangan merendahkan guru. Profesi ini adalah fondasi peradaban. Kritik boleh, tapi harus pada tempatnya.” Tanggapan Lita Gading ini mencerminkan keresahan kolektif masyarakat yang melihat guru bukan sekadar unit produksi dalam sistem pendidikan, melainkan manusia yang memikul beban peradaban.

Pandangan yang berseberangan pun muncul memperkaya diskusi ini. Sebagian publik setuju bahwa kualitas guru memang perlu terus ditingkatkan secara berkala. Data dari Global Education Monitoring Report oleh UNESCO menunjukkan bahwa kualitas pengajaran memiliki korelasi kuat dengan hasil belajar siswa. Bahkan dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa investasi pada pelatihan guru dapat meningkatkan performa pendidikan secara signifikan. Peningkatan kompetensi melalui sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan memang menjadi prasyarat mutlak bagi kemajuan bangsa di era disrupsi.

Namun di sisi lain, banyak pihak menilai bahwa tuntutan peningkatan kualitas tidak bisa dilepaskan dari persoalan kesejahteraan yang mendasar. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta laporan berbagai organisasi profesi guru menunjukkan bahwa masih banyak guru honorer di Indonesia yang menerima gaji jauh di bawah standar layak, bahkan di beberapa daerah hanya berkisar ratusan ribu rupiah per bulan. Dalam konteks ini, tuntutan kenaikan gaji bukan sekadar soal materi atau konsumerisme, tetapi juga soal martabat dan penghargaan terhadap profesi yang sering dijuluki “pahlawan tanpa tanda jasa.”

Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika kita melihat aspek psikologi kerja. Seorang pengamat pendidikan dari Universitas Indonesia pernah menyatakan, “Tidak realistis menuntut kualitas tinggi dari tenaga pendidik yang hidup dalam tekanan ekonomi. Kesejahteraan dan kualitas adalah dua hal yang saling berkaitan, bukan untuk dipertentangkan.” Bagaimana mungkin seorang guru dapat berinovasi di dalam kelas jika pikiran mereka masih terbebani oleh kebutuhan pokok yang belum terpenuhi atau cicilan yang menumpuk? Ada korelasi psikologis yang kuat antara rasa aman secara finansial dengan produktivitas kreativitas di ruang kelas.

Di sinilah letak persoalan yang lebih dalam. Perdebatan ini tidak semata soal siapa yang benar atau salah secara personal, melainkan tentang bagaimana sistem pendidikan kita memposisikan guru dalam struktur kenegaraan. Kritik terhadap individu seringkali menjadi tabir yang menutupi persoalan struktural yang lebih besar. Mulai dari sistem rekrutmen politik yang tidak selalu berbasis meritokrasi, standar kualitas pejabat publik yang beragam, hingga kebijakan pendidikan yang belum konsisten dalam jangka panjang.

Dampaknya, sebagian publik bahkan mengalihkan kritik pada sistem politik itu sendiri. Mereka mempertanyakan bagaimana standar kualitas calon pejabat publik ditentukan, serta sejauh mana partai politik melakukan seleksi berbasis kompetensi sebelum menempatkan seseorang di kursi legislatif. Dalam konteks ini, kritik terhadap guru justru berbalik menjadi kritik tajam terhadap kualitas pengambil kebijakan. Masyarakat mulai membandingkan fasilitas yang diterima oleh para wakil rakyat dengan perjuangan para guru di pelosok negeri yang bertaruh nyawa demi literasi.

Sayangnya, di ruang publik yang hiruk-pikuk, diskusi ini pun kerap bergeser dari substansi kebijakan ke ranah personal. Alih-alih membahas solusi konkret seperti perbaikan kurikulum pelatihan atau skema penggajian nasional, perdebatan sering kali berubah menjadi serangan karakter. Fenomena ini menunjukkan bagaimana diskursus publik kita masih sangat rentan terhadap polarisasi dan simplifikasi persoalan yang seharusnya dibedah secara teknokratis dan humanis.

Polemik ini membuka kembali pertanyaan lama yang fundamental bagi keberlangsungan bangsa kita yang sedang membangun sistem pendidikan yang benar-benar adil. Tentu menuntut guru untuk berkualitas adalah hal yang wajar dan merupakan hak setiap murid untuk mendapatkan pengajaran terbaik. Namun jika menutup mata terhadap realitas kesejahteraan mereka, membiarkan mereka berjuang sendirian di garis kemiskinan, adalah bentuk ketidakadilan sistemik yang nyata.

Mungkin, yang perlu kita renungkan bukan sekadar siapa yang salah dalam pernyataan ini, tetapi bagaimana kita, sebagai masyarakat dan negara, memandang guru. Apakah mereka hanya dilihat sebagai pekerja yang harus memenuhi target-target administratif dan angka-angka statistik, atau sebagai penjaga nyala api masa depan yang layak mendapatkan penghormatan dan dukungan penuh?

Sebab di balik ruang kelas yang sederhana, di balik papan tulis yang mulai usang, ada harapan jutaan anak bangsa yang terus ditulis ulang setiap hari. Semua itu dilakukan oleh mereka, para guru, yang kerap tuntut untuk memberi lebih banyak, namun sangat jarang kita dengarkan suaranya secara sepenuhnya. Perbaikan pendidikan Indonesia tidak akan pernah tercapai melalui telunjuk yang saling menyalahkan, melainkan melalui tangan yang saling merangkul untuk membenahi pondasi kesejahteraan dan kualitas secara beriringan. (Red)