Sejumlah influencer, aktivis digital, dan perusahaan jasa media dari berbagai negara, termasuk kawasan Asia seperti Indonesia, melayangkan tuntutan terhadap jaringan propaganda Israel yang dikenal sebagai Hasbara, setelah pembayaran kerjasama kampanye opini publik global dilaporkan tertunda hingga miliaran rupiah. Sengketa ini mencuat di tengah meningkatnya sorotan internasional terhadap konflik di Jalur Gaza, dengan klaim bahwa sistem rekrutmen dan pengelolaan kampanye dilakukan secara tidak terorganisir, sehingga memicu krisis kepercayaan di internal jaringan tersebut.

Di balik intensitas perang narasi global yang mengiringi konflik Israel–Palestina, kini muncul cerita lain yang tak kalah rumit tentang persoalan pembayaran dan manajemen kerja. Sejumlah pihak yang terlibat dalam kampanye digital pro-Israel mengaku belum menerima bayaran, meski telah menjalankan tugas mereka. Mulai dari produksi konten, pengelolaan opini publik, hingga mobilisasi digital lintas negara.

Para penggugat berasal dari berbagai latar belakang. Ada perusahaan penyedia studio produksi, konsultan media, hingga influencer yang direkrut untuk memperkuat pesan-pesan tertentu di ruang digital. Dua perusahaan bahkan dilaporkan menuntut pembayaran hingga dua juta shekel (sekitar Rp10 miliar), terkait penyediaan fasilitas produksi dan dukungan logistik kampanye.

Salah satu perusahaan mengklaim telah membiayai perjalanan aktivis ke Den Haag, yang disebut digunakan untuk mendukung kampanye tandingan terhadap demonstrasi pro-Palestina menjelang proses hukum internasional. “Kami membiayai penerbangan dan produksi, tetapi pembayaran yang dijanjikan tak kunjung terealisasi,” ujar perwakilan perusahaan tersebut dalam pernyataan yang dikutip sejumlah media.

Seorang kontraktor yang terlibat dalam proyek ini menggambarkan kondisi kerja yang kacau. Ia menyebut bahwa “pekerjaannya selalu berantakan,” merujuk pada koordinasi yang lemah dan perubahan instruksi yang kerap terjadi. Pernyataan ini memperlihatkan adanya persoalan struktural dalam pengelolaan kampanye digital berskala global tersebut.

Seorang mantan pejabat komunikasi pemerintah Israel, pria berkewarganegaraan Inggris-Israel yang hingga Maret 2024 masih menjabat sebagai juru bicara, juga mengakui adanya masalah pembayaran. Ia menyatakan bahwa keterlambatan tersebut dipicu oleh kompleksitas birokrasi dan mekanisme pendanaan lintas lembaga. “Ada keterlambatan administratif, tetapi bukan berarti ada niat untuk tidak membayar,” ujarnya.

Namun penjelasan itu tidak sepenuhnya meredakan kritik. Sejumlah pengamat menilai bahwa persoalan ini mencerminkan problem yang lebih dalam tentang ketergantungan pada jaringan informal dalam membangun opini global. Dalam situasi konflik yang semakin disorot dunia, strategi komunikasi yang terburu-buru dinilai berisiko mengorbankan profesionalisme dan akuntabilitas.

Pendukung kebijakan komunikasi Israel berargumen bahwa kampanye global semacam ini merupakan bagian dari diplomasi publik yang sah. Mereka menilai bahwa di era digital, negara memang perlu melibatkan berbagai aktor non-negara, termasuk influencer, untuk menyampaikan perspektifnya. “Ini bukan propaganda semata, tetapi upaya menjelaskan posisi negara di tengah disinformasi global,” kata seorang analis komunikasi politik.

Sebaliknya, kritik datang dari kelompok yang melihat praktik ini sebagai bentuk manipulasi opini publik. Mereka mempertanyakan transparansi dan etika penggunaan influencer dalam konflik bersenjata. “Ketika narasi dibayar, publik berhak tahu siapa yang membayar dan untuk tujuan apa,” ujar seorang aktivis media independen.

Kasus ini membuka lapisan baru dalam perdebatan tentang perang informasi di era digital. Ia bukan hanya soal siapa yang benar atau salah dalam konflik, tetapi juga tentang bagaimana kebenaran itu dikonstruksi, didistribusikan, dan dalam beberapa kasus ditransaksikan. 

Sengketa ini menghadirkan pertanyaan yang lebih luas dalam perang narasi ini. Di manakah batas antara strategi dan tanggung jawab. Ketika suara-suara digital dibentuk oleh kontrak dan bayaran, maka kepercayaan publik menjadi taruhan yang paling mahal, dan ketika kepercayaan itu retak, tak ada kampanye yang benar-benar mampu memperbaikinya dengan cepat. (Red)