Sejak dilantik sebagai Presiden Indonesia pada Oktober 2024, Prabowo Subianto tercatat menyampaikan puluhan pidato dalam berbagai forum nasional maupun internasional. Analisis terhadap sekitar 70 video pidato yang disampaikan antara akhir 2024 hingga awal Februari 2026 menunjukkan pola retorika yang cukup konsisten. Pengamatan tersebut mencoba menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, kata apa yang paling sering diucapkan Presiden, apa pesan yang ingin ditekankan, dan bagaimana retorika itu mencerminkan arah kebijakan pemerintahannya.

Dari penelusuran sejumlah pidato, satu kata tampak muncul paling sering: “rakyat.” Dalam puluhan pidato yang dianalisis, kata ini disebut ratusan kali, menandakan bahwa narasi mengenai kepentingan rakyat menjadi salah satu poros utama komunikasi politik Presiden. 

Selain “rakyat”, sejumlah kata lain juga muncul berulang kali dalam pidato resmi, seperti “Indonesia”, “negara”, “ekonomi”, dan “bangsa.” Dalam salah satu pidato kenegaraan, kata “Indonesia” disebut hingga puluhan kali, diikuti “negara” dan “rakyat,” yang menegaskan fokus retorika pada identitas nasional dan kepentingan publik. 

Tema-tema yang sering muncul dalam pidato tersebut juga relatif konsisten tentang kedaulatan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, pembangunan pendidikan, serta ketahanan pangan. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden juga menyinggung pentingnya pemerintahan yang berpihak pada masyarakat luas. Pada peringatan Hari Guru Nasional, misalnya, Prabowo menyatakan, “Setiap rupiah milik rakyat Indonesia harus dinikmati oleh rakyat Indonesia.” Pernyataan itu mencerminkan pola retorika yang menempatkan pemerintah sebagai pengelola amanah publik.

Bagi sebagian pengamat politik, pidato seorang presiden bukan sekadar seremonial, melainkan cara untuk membaca arah pemerintahan. Menurut sejumlah analis, gaya komunikasi Prabowo cenderung menekankan narasi nasionalisme, kemandirian ekonomi, dan solidaritas sosial. Dalam berbagai forum internasional, misalnya di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden menegaskan pentingnya kesetaraan manusia dan solidaritas global. Dalam pidatonya ia mengatakan, “Kita berbeda ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul sebagai satu keluarga manusia.” 

Pesan semacam ini menunjukkan upaya memposisikan Indonesia sebagai bagian dari komunitas global yang menjunjung nilai kemanusiaan. Retorika nasionalisme juga cukup kuat dalam pidato Prabowo mengingatkan sejarah kolonialisme Indonesia untuk menegaskan pentingnya keadilan internasional dan kedaulatan negara. Menurut sejumlah tokoh politik memandang gaya pidato Presiden sebagai bentuk komunikasi yang tegas dan mudah dipahami publik.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, misalnya, memuji salah satu pidato Presiden di forum internasional sebagai representasi sikap Indonesia di panggung global. Ia menyebut momen tersebut sebagai “sebuah kehormatan bagi Indonesia.” Pendukung pandangan ini menilai retorika yang menekankan kata “rakyat” menunjukkan komitmen pemerintah terhadap agenda kesejahteraan sosial. Dalam perspektif bahwa pidato berfungsi sebagai sarana membangun legitimasi politik sekaligus menyampaikan visi pemerintahan.

Namun tidak semua pihak melihatnya secara positif. Sejumlah analis politik mengingatkan bahwa retorika yang kuat belum tentu berbanding lurus dengan implementasi kebijakan. Sebagian pengamat menilai bahwa penggunaan kata-kata populis seperti “rakyat” atau “bangsa” dalam pidato politik seringkali menjadi strategi komunikasi untuk memperkuat dukungan publik. Dalam perspektif kritis, retorika tersebut perlu diuji melalui kebijakan konkret dan hasil nyata di lapangan.

Ada pula kritik yang menyebut pidato presiden terkadang memadukan posisi sebagai kepala negara sekaligus tokoh politik partai, sehingga batas antara komunikasi kenegaraan dan komunikasi politik menjadi kabur. Fenomena ini dinilai lazim dalam politik modern, tetapi tetap memerlukan pengawasan publik agar tidak mengaburkan akuntabilitas pemerintahan. Pidato seorang presiden adalah lebih dari sekadar rangkaian kata, juga menjadi cermin cara seorang pemimpin memandang bangsa yang dipimpinnya.

Kata “rakyat” yang berulang dalam pidato Prabowo menunjukkan bahwa narasi tentang kesejahteraan dan kedaulatan menjadi fondasi retorika pemerintahannya. Namun dalam demokrasi, kata-kata selalu diuji oleh kenyataan apakah janji yang diucapkan di podium benar-benar menjelma menjadi kebijakan yang dirasakan masyarakat.

Di situlah makna pidato menjadi lebih dari sekadar retorika. Tetapi harus menjadi kontrak moral antara kekuasaan dan publik dan menjadi pengingat bahwa setiap kalimat yang diucapkan pemimpin akan diukur oleh sejarah dan pengalaman rakyatnya sendiri. (Red)