Tak butuh waktu lama bagi sebuah video singkat untuk berubah menjadi polemik nasional. Setelah videonya viral di media sosial karena memperlihatkan aksi memamerkan kartu yang disebut sebagai “kartu sakti” saat razia lalu lintas, seorang anggota Bhayangkari berinisial RA akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.

Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu (7/2/2026). Dalam video klarifikasi, ia mengakui bahwa unggahan tersebut telah memicu kegaduhan dan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. “Saya secara sadar memohon maaf kepada semua pihak atas postingan video saya di media sosial yang viral dan membuat gaduh,” ujarnya dalam rekaman video tersebut. 

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menjatuhkan nama baik organisasi Bhayangkari maupun institusi Polri, serta berjanji tidak akan mengulangi tindakan serupa. Namun, sebagaimana sering terjadi di era media sosial, permintaan maaf datang setelah opini publik terbentuk dan perdebatan telah terlanjur meluas.

Kisah ini bermula dari sebuah video yang diunggah ulang oleh berbagai akun media sosial. Dalam rekaman tersebut, RA terlihat menceritakan pengalamannya saat terjaring razia lalu lintas di kawasan Bundaran Tugu Juang. Alih-alih sekadar menjelaskan proses pemeriksaan, ia justru memperlihatkan kartu anggota Bhayangkari yang disebutnya sebagai “kartu sakti”. Kalimat yang menyertai video “kena razia guys, keluarkan kartu sakti” yang memicu tafsir bahwa kartu tersebut digunakan sebagai simbol keistimewaan. 

Video itu kemudian menyebar luas, menuai kritik tajam dari warganet. Banyak pihak mempertanyakan etika penggunaan identitas organisasi dalam situasi yang berpotensi menimbulkan kesan perlakuan khusus di hadapan hukum. Meski dalam video yang sama ia menunjukkan bahwa surat kendaraan lengkap dan sesuai aturan, penyebutan “kartu sakti” telah terlanjur memicu persepsi publik tentang adanya privilege simbolik. 

Kartu Tanda Anggota (KTA) Bhayangkari pada dasarnya adalah identitas organisasi yang menunjukkan keterlibatan seseorang dalam komunitas keluarga besar Polri. Namun dalam konteks ruang publik, simbol institusi sering kali memiliki makna sosial yang lebih luas.

Dalam kasus ini, bukan hanya tindakan yang menjadi sorotan, tetapi narasi yang dibangun di media sosial. Istilah “kartu sakti” menimbulkan kesan bahwa relasi dengan institusi negara dapat menjadi jalan pintas untuk menghindari prosedur umum. Kritik publik bukan semata soal pelanggaran hukum formal, tetapi tentang persepsi keadilan. Masyarakat menilai bahwa hukum idealnya berlaku setara, tanpa ruang bagi simbol status untuk memengaruhi perlakuan aparat.

Fenomena ini juga mencerminkan perubahan budaya digital. Aktivitas sehari-hari kini mudah berubah menjadi konten, bahkan ketika berada dalam situasi resmi seperti razia lalu lintas.

Pengamat komunikasi digital sering menyebut fenomena ini sebagai “performative sharing” yaitu kecenderungan merekam dan membagikan pengalaman demi validasi sosial. Dalam konteks ini, batas antara pengalaman personal dan representasi institusi menjadi kabur. Ironisnya, keinginan membuat konten yang terlihat unik atau lucu justru dapat berujung pada krisis reputasi. Seperti dalam kasus ini, satu kalimat yang terdengar santai dapat diterjemahkan publik sebagai simbol arogansi.

Respons warganet yang keras menunjukkan bahwa masyarakat semakin sensitif terhadap isu integritas institusi negara. Dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum sering dipengaruhi oleh viralitas di media sosial. Kasus ini bukan hanya tentang satu individu, tetapi tentang bagaimana simbol institusi dipersepsikan oleh publik digital yang kritis.

Permintaan maaf RA memang menjadi langkah penting untuk meredam polemik, namun peristiwa ini juga menjadi refleksi bahwa keluarga besar institusi negara menghadapi tuntutan etika publik yang semakin tinggi. Di balik kontroversi “kartu sakti”, ada pelajaran sosial yang lebih dalam. Di era digital, identitas bukan sekadar milik pribadi, tapi membawa beban representasi.

Simbol institusi dapat menjadi kehormatan, tetapi juga tanggung jawab. Apa yang terlihat ringan bagi individu dapat dibaca berbeda oleh masyarakat yang sensitif terhadap isu kesetaraan.

Peristiwa ini mengingatkan bahwa ruang publik digital adalah arena tafsir kolektif. Setiap unggahan bukan hanya cerita pribadi, tetapi juga cermin relasi kuasa, persepsi keadilan, dan harapan masyarakat terhadap integritas.

Bukan viralitas yang menentukan nilai sebuah tindakan, melainkan kesadaran bahwa hukum dan etika publik berdiri di atas prinsip yang sama bahwa semua orang ingin diperlakukan setara. (Red)