Kritik tajam terhadap gaya hidup mewah pejabat publik kembali mengemuka di ruang publik, menciptakan diskursus serius mengenai integritas aparatur negara. Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan, menjadi salah satu tokoh yang vokal menyoroti fenomena hedonisme ini. 

Dalam pernyataannya pada Sabtu, 14 Maret 2026, ia menyoroti tren penggunaan fasilitas negara, mulai dari acara berbuka puasa pemerintah daerah yang tampak glamor hingga pengadaan kendaraan dinas bernilai miliaran rupiah, sebagai indikasi pergeseran paradigma menjadikan jabatan publik sebagai sarana legitimasi menikmati kemewahan, alih-alih sebagai instrumen pengabdian.

Kritik ini hadir tepat di saat masyarakat luas tengah bergulat dengan tekanan ekonomi yang tidak ringan. Inflasi, tantangan biaya hidup menjelang hari besar keagamaan, serta dampak bencana alam di sejumlah daerah menuntut adanya kepekaan sosial yang tinggi dari para pemimpin. Di tengah situasi inilah, seruan Presiden Prabowo Subianto untuk menahan diri dari pesta dan perayaan berlebihan menjelang Idul Fitri menjadi pengingat penting mengenai urgensi solidaritas nasional.

Menurut Djohermansyah, fenomena ini bukan sekadar masalah anggaran, melainkan cerminan dari "patologi birokrasi" yang masih mempertahankan mentalitas kolonial. Ia menyoroti jejak feodalisme yang membayangi sebagian pejabat, di mana posisi aparatur seringkali disalahartikan sebagai "pangreh praja"—penguasa yang harus dilayani, bukan "pamong praja"—abdi yang melayani rakyat.

"Ketika anggaran publik digunakan untuk membiayai kesenangan pribadi, seperti pengadaan fasilitas hiburan berupa meja biliar atau perangkat karaoke di kantor instansi, maka terjadi pergeseran fungsi jabatan yang sangat mendasar," ujar Djohermansyah. Praktek aji mumpung atau memanfaatkan jabatan untuk kepuasan pribadi selama masa kekuasaan masih ada, secara perlahan namun pasti mengikis kepekaan sosial. Hal ini bukan hanya memperlebar jarak psikologis antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga mencederai rasa keadilan sosial. Jika pemimpin hidup di "dunia yang berbeda" dengan rakyatnya, maka empati akan menjadi barang langka.

Presiden Prabowo Subianto, dalam sidang kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 13 Maret 2026, menegaskan pentingnya teladan. Presiden secara khusus meminta para pejabat tidak menggelar acara open house yang berlebihan. Prabowo mengingatkan bahwa dalam situasi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan, pejabat negara harus memiliki sense of crisis (kepekaan terhadap krisis). Meski demikian, Presiden tetap memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi untuk berputar, menekankan bahwa kegiatan sosial masih diperlukan selama tidak dilakukan secara bermewah-mewahan yang melukai nurani rakyat.

Di sisi lain, muncul diskursus mengenai kebutuhan operasional dan protokoler. Sejumlah pakar administrasi publik berpendapat bahwa pejabat daerah memiliki tuntutan representatif negara yang memerlukan fasilitas tertentu. Namun, perdebatan sering berhenti pada titik krusial di mana batas antara "kebutuhan operasional" dan "pemborosan"? 

Kasus pembatalan pengadaan kendaraan dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp 8,5 miliar yang sempat memicu polemik pada awal Maret 2026 menjadi pelajaran berharga bahwa suara publik kini menjadi kontrol sosial yang semakin efektif bagi setiap kebijakan pengadaan barang pemerintah.

Persoalan gaya hidup pejabat bukan sekadar soal regulasi atau standar harga, melainkan ujian moral tentang legitimasi kekuasaan. Kekuasaan yang sah tidak hanya ditentukan oleh legalitas prosedural, tetapi juga oleh penerimaan moral di mata rakyat. Kesederhanaan bukanlah sebuah kekurangan, tapi sebuah pernyataan politik yang paling murni. Ketika seorang pejabat memilih untuk hidup sederhana dan menunjukkan empati, ia sebenarnya sedang membangun jembatan kepercayaan dengan rakyatnya.

Di era transparansi ini, setiap fasilitas dan gaya hidup pejabat menjadi bahasa politik yang sangat mudah diterjemahkan oleh masyarakat. Jika kemewahan terus dipertontonkan di tengah ketimpangan, maka jarak antara negara dan rakyat akan semakin lebar. Sebaliknya, saat pejabat mampu menempatkan diri setara dengan standar hidup masyarakat yang dilayaninya, di sanalah letak kekuatan sesungguhnya dari sebuah pemerintahan, bahwa kekuasaan yang tidak lagi berjarak, tetapi melekat dalam denyut nadi kehidupan rakyatnya. 

Sebab kepemimpinan bukan tentang seberapa besar fasilitas yang kita miliki, melainkan seberapa besar manfaat yang kita berikan saat jabatan itu berakhir. (Red)