Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, Selasa (9/6/2026). Pertemuan yang juga dihadiri ekonom senior Chatib Basri itu berlangsung di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kondisi perekonomian nasional, pelemahan nilai tukar rupiah, serta beredarnya isu perombakan kabinet. Seusai pertemuan, Chatib menegaskan bahwa agenda pembahasan berfokus pada perkembangan ekonomi nasional dan berbagai langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Kehadiran Chatib Basri sempat memunculkan spekulasi bahwa mantan Menteri Keuangan tersebut akan menggantikan Menteri Keuangan saat ini, Purbaya Yudhi Sadewa. Namun kabar tersebut langsung ditepis olehnya. "Lho, masa jadi Menkeu? Saya enggak tahu," ujar Chatib kepada wartawan usai pertemuan.

Penjelasan serupa juga datang dari berbagai pihak yang menyebut pertemuan tersebut murni membahas kondisi ekonomi dan strategi memperkuat pertumbuhan nasional, bukan terkait reshuffle kabinet. Namun di balik bantahan mengenai isu politik tersebut, terdapat pesan ekonomi yang jauh lebih penting. Chatib mengungkapkan bahwa DEN menyampaikan sejumlah catatan strategis kepada Presiden, mulai dari kondisi makroekonomi, perkembangan nilai tukar rupiah, hingga evaluasi sejumlah program prioritas pemerintah.

Salah satu perhatian utama adalah pelemahan rupiah yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang, terutama komoditas yang memiliki ketergantungan terhadap impor. Menurut Chatib, dampak paling besar akan dirasakan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah. "Salah satu isu penting yang harus diperhatikan adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat pelemahan rupiah," kata Chatib.

Peringatan ini menjadi relevan karena stabilitas harga merupakan faktor yang langsung dirasakan masyarakat. Ketika rupiah melemah, biaya produksi dan distribusi dapat meningkat, yang pada akhirnya memengaruhi harga kebutuhan sehari-hari. Dalam konteks itulah Chatib juga menyinggung pentingnya efisiensi anggaran negara. Ia menyatakan bahwa pemerintah perlu menunjukkan disiplin fiskal sekaligus membangun kembali kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi yang dijalankan.

"Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran termasuk salah satu di antaranya di dalam kaitan dengan MBG," ujarnya. Pernyataan tersebut segera memunculkan kembali diskusi mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo yang sejak awal mendapat dukungan sekaligus kritik.

Di pihak pendukung, MBG dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi masalah gizi, serta mendorong aktivitas ekonomi daerah melalui rantai pasok pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahkan pernah menyatakan bahwa program tersebut mampu menggerakkan ekonomi desa dari sektor hortikultura, peternakan, hingga perdagangan lokal. Sementara Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut MBG sebagai program yang lebih mendesak untuk dijalankan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Namun kritik terhadap MBG terus berkembang. Sejumlah ekonom dan pengamat menilai program dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar itu harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan. Kritik lain muncul terkait efektivitas distribusi, tata kelola, transparansi pengadaan, hingga kekhawatiran bahwa manfaat ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan petani lokal di berbagai daerah.

Pemerintah sendiri telah melakukan sejumlah penyesuaian terhadap pelaksanaan MBG. Salah satunya adalah keputusan menyalurkan program hanya pada hari sekolah setelah evaluasi menunjukkan pola sebelumnya kurang efektif. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah juga terus melakukan perbaikan terhadap desain program. Karena itu, perdebatan mengenai MBG membawa pertanyaan penting tentang bagaimana memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang maksimal.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Dewan Ekonomi Nasional tampaknya memberikan sinyal bahwa pemerintah mulai memberi perhatian lebih besar terhadap tantangan ekonomi yang berkembang. Pelemahan rupiah, daya beli masyarakat, efisiensi fiskal, dan kepercayaan publik kini menjadi isu yang tidak bisa diabaikan. Demikian keberhasilan sebuah program nasional juga bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau tingginya ambisi politik yang menyertainya. Keberhasilan ditentukan oleh kemampuan program tersebut menjawab kebutuhan nyata masyarakat, memperkuat fondasi ekonomi, serta dijalankan dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pesan yang tersirat dari pertemuan di Istana itu tampak cukup jelas bahwa pemerintah tidak hanya membutuhkan program-program besar, tetapi juga keberanian untuk mengevaluasi, mengoreksi, dan memperbaiki kebijakan ketika kenyataan di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan awal. Sebab dalam ekonomi, seperti dalam kehidupan, keberanian mengakui kekurangan adalah langkah pertama menuju perbaikan yang sesungguhnya. (Red)