Masuknya investasi pusat data (data center) dan industri kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) senilai lebih dari Rp120 triliun di Batam memunculkan pertanyaan publik mengenai kesiapan infrastruktur daerah, terutama ketersediaan air bersih dan listrik. Menjawab kekhawatiran tersebut, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pemerintah tidak akan mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat demi mengejar investasi. Setiap investor, kata dia, diwajibkan menyiapkan solusi infrastruktur pendukung sebelum proyek dijalankan agar pasokan air dan listrik bagi warga tetap terjamin.

Kekhawatiran masyarakat bukan tanpa alasan. Data center, terutama yang menopang layanan komputasi awan (cloud) dan kecerdasan buatan, dikenal sebagai industri yang mengonsumsi energi listrik dalam jumlah sangat besar. Sebagian fasilitas juga membutuhkan air untuk sistem pendingin, meski teknologi terbaru mulai mengarah pada sistem pendingin yang lebih efisien.

Amsakar mengatakan, aspek utilitas menjadi salah satu pembahasan utama dalam setiap proses negosiasi investasi. Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan besarnya nilai investasi, tetapi juga memastikan kesiapan jaringan listrik, pasokan air, hingga dampaknya terhadap pelayanan publik.

"Kalau seandainya kita menerima investasi, lalu air tidak ada langkah antisipasi dan listrik juga tidak ada langkah antisipasi, itu justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap harapan kita menjadikan Batam sebagai lokomotif investasi nasional," kata Amsakar, Rabu (8/7).

Menurutnya, pemerintah tidak akan memberikan persetujuan apabila investor belum memiliki skema yang jelas untuk memenuhi kebutuhan utilitas proyeknya. Di sejumlah kawasan yang jaringan air bersihnya masih terbatas, investor bahkan diminta ikut membangun infrastruktur pendukung agar kebutuhan industrinya tidak membebani sistem pelayanan yang sudah ada.

Sikap tersebut, kata Amsakar, telah diterapkan saat BP Batam membahas rencana investasi perusahaan data center global, DayOne. Selain membicarakan nilai investasi, pemerintah juga meminta kepastian mengenai kesiapan penyediaan listrik dan air bersih sebelum proyek dijalankan. Langkah itu sejalan dengan pengembangan proyek DayOne di Kabil Industrial Tech Park (KITP). 

Pada April 2026, BP Batam, PT PLN Batam, dan DayOne menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan kapasitas 511 MVA atau setara sekitar 450 MW, yang disebut sebagai pasokan listrik terbesar untuk pelanggan data center di Indonesia. Pasokan tersebut akan diberikan secara bertahap selama periode 2026–2027 guna mendukung operasional kampus data center hyperscale kedua DayOne di Batam. 

Dalam kesempatan itu, Amsakar menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur merupakan faktor utama dalam menarik investasi digital. "BP Batam berkomitmen menghadirkan iklim investasi yang kondusif melalui percepatan perizinan dan penyediaan infrastruktur pendukung yang terintegrasi. Masuknya proyek pusat data berskala besar ini membuktikan bahwa Batam siap menjadi hub digital dunia," ujarnya. 

Dari sisi penyedia listrik, Direktur Utama PT PLN Batam, Kwin Fo, menilai kolaborasi tersebut justru menjadi bagian dari penguatan infrastruktur kawasan. "Kami meyakini bahwa sinergi antara PLN Batam dan DayOne dengan dukungan penuh dari BP Batam akan semakin memperkuat posisi Batam sebagai kawasan investasi unggulan dan pusat pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara," kata Kwin Fo. 

Meski demikian, sejumlah kalangan mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada besarnya investasi. Di berbagai negara, pembangunan data center kerap menuai penolakan masyarakat karena dinilai meningkatkan konsumsi listrik, penggunaan air, hingga potensi kebisingan di sekitar kawasan operasional. Kekhawatiran serupa juga mulai muncul dalam diskusi publik di Indonesia, terutama terkait jaminan bahwa ekspansi industri digital tidak mengurangi kualitas layanan dasar bagi masyarakat. 

Sementara pelaku industri berpendapat bahwa kebutuhan energi dan air untuk data center seharusnya dapat diantisipasi melalui pembangunan infrastruktur baru, bukan mengambil porsi layanan yang sudah diperuntukkan bagi masyarakat. Pendekatan inilah yang kini diklaim menjadi syarat utama BP Batam kepada setiap investor. Ke depan, tantangan Batam bukan hanya menarik investasi bernilai besar, tetapi memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan keberlanjutan lingkungan dan kualitas pelayanan publik. 

Investasi digital memang membuka peluang menjadikan Batam sebagai pusat ekonomi digital regional. Namun, keberhasilan itu akan diukur bukan hanya dari besarnya modal yang masuk, melainkan juga dari kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan hak dasar masyarakat atas air bersih, listrik, serta lingkungan yang tetap layak dihuni. (Red)