Badan Gizi Nasional (BGN) membantah adanya penghentian penyaluran dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, termasuk Batam dan Banda Aceh, dilaporkan menghentikan sementara operasionalnya karena mengaku belum menerima dana operasional. Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan pencairan anggaran telah dilakukan secara bertahap sejak Jumat, 5 Juni 2026, dan kembali dilanjutkan pada Senin, 8 Juni 2026. Polemik ini muncul ketika sebagian dapur MBG mengaku mengalami kesulitan menjaga operasional akibat keterlambatan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan layanan harian kepada para penerima manfaat.

Pernyataan Nanik disampaikan usai pelantikannya di Istana Merdeka, Jakarta. Ia menilai sebagian informasi yang beredar mengenai terhambatnya dana MBG tidak sepenuhnya sesuai fakta. "Ada bagian dari hoaks. Semua sudah dicairkan dari mulai Jumat," kata Nanik kepada wartawan. Ia menjelaskan bahwa sebagian SPPG menerima dana lebih awal pada Jumat, sementara pencairan lainnya dilakukan pada awal pekan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memastikan bahwa sejumlah SPPG yang sebelumnya dilaporkan mengalami kendala juga telah menerima dana yang ditunggu. Menurut BGN, persoalan yang terjadi lebih berkaitan dengan proses administrasi dan teknis pencairan daripada penghentian anggaran secara keseluruhan. 

Nanik bahkan menyebut lembaganya menerima laporan pencairan dana dalam jumlah besar pada hari yang sama. "Kalau tidak salah kami dapat laporan sekitar Rp5 triliun dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah, masalah teknis saja," ujarnya.

Namun, penjelasan dari pusat tersebut tidak sepenuhnya menghapus fakta bahwa sejumlah dapur MBG masih menghentikan aktivitasnya di lapangan. Di Banda Aceh, misalnya, tujuh dari 37 dapur MBG dilaporkan menghentikan operasional sementara mulai Senin (8/6). Koordinator SPPG Wilayah Banda Aceh, Muhammad Reza, mengatakan dana operasional yang digunakan untuk menjalankan kegiatan dapur telah habis, sementara dana pengganti belum masuk ke rekening virtual account (VA) pengelola. Akibatnya, dapur tidak memiliki cukup dana untuk membeli bahan baku dan menyiapkan distribusi makanan.

"Saldo belum dikirim, jadi otomatis dana utama yang dipakai untuk melaksanakan operasional di dapur tidak ada. Jadi mereka sedang menunggu top up dana oleh pihak BGN pusat," kata Reza. Meski demikian, Reza juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak pusat, dana operasional tersebut dijanjikan akan segera ditransfer sehingga operasional dapur dapat kembali berjalan. Sebagian dapur lain tetap beroperasi karena masih memiliki cadangan dana yang cukup untuk menutup kebutuhan sementara.

Kepala BGN Regional Aceh, Mustafa Kamal, turut membenarkan bahwa sejumlah dapur memang sempat mengalami kendala akibat menipisnya saldo operasional. Namun ia menyebut proses pencairan sedang berlangsung dan beberapa rekening telah mulai menerima dana.

Polemik ini memperlihatkan adanya jarak antara narasi kebijakan di tingkat pusat dan pengalaman pelaksana di lapangan. Dari perspektif pemerintah, dana telah dicairkan dan tidak ada penghentian program secara nasional. Namun dari sudut pandang pengelola dapur, keterlambatan beberapa hari saja dapat berdampak langsung terhadap kemampuan mereka membeli bahan makanan, membayar operasional, dan memastikan distribusi makanan tetap berjalan tepat waktu.

Di sinilah letak tantangan terbesar program MBG yang kini menjadi salah satu proyek sosial terbesar pemerintah. Program ini tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran negara, tetapi juga pada kecepatan distribusi dana, ketepatan administrasi, serta kualitas komunikasi antara pusat dan pelaksana di daerah.

Para pendukung program menilai gangguan yang terjadi merupakan konsekuensi wajar dari sebuah program nasional berskala besar yang masih dalam tahap penyempurnaan. BGN sendiri menegaskan bahwa tidak pernah ada instruksi penghentian operasional dapur MBG dan koordinasi dengan seluruh mitra terus dilakukan agar layanan tetap berjalan.

Sebaliknya, sejumlah pengelola SPPG berpendapat bahwa persoalan teknis tidak bisa dianggap sepele ketika menyangkut layanan yang harus berjalan setiap hari. Keterlambatan pencairan, meskipun hanya bersifat administratif, tetap dapat menghentikan operasional dapur jika tidak tersedia dana cadangan yang memadai.

Polemik ini memberi pelajaran penting bahwa keberhasilan program gizi nasional tidak hanya diukur dari berapa triliun rupiah anggaran yang disiapkan, tetapi juga dari seberapa lancar dana itu bergerak hingga ke dapur-dapur yang setiap pagi harus memastikan makanan tersedia di meja para penerima manfaat.

Bagi masyarakat, yang terpenting bukanlah perdebatan apakah dana sudah dicairkan atau belum, melainkan apakah anak-anak tetap menerima makanan bergizi tepat waktu. Sebab dalam program sebesar MBG, kepercayaan publik dibangun bukan hanya melalui pernyataan resmi, tetapi melalui konsistensi layanan yang benar-benar dirasakan di lapangan. 

Ketika dapur berhenti memasak, meski hanya sehari, publik akan bertanya. Dan ketika pertanyaan itu muncul, transparansi serta tata kelola yang baik menjadi nutrisi yang sama pentingnya dengan makanan bergizi itu sendiri. (Red)