Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi geopolitik setelah menyatakan bahwa pemimpin tertinggi baru Iran harus mendapat persetujuan Washington. Pernyataan itu muncul beberapa jam sebelum badan ulama Iran, Assembly of Experts, secara resmi memilih Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru Republik Islam menggantikan ayahnya, Ali Khamenei, yang wafat di tengah serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. 

Dalam wawancara dengan ABC News, Trump secara terbuka menyatakan bahwa pemimpin Iran berikutnya harus sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat. “Dia harus mendapatkan persetujuan dari kami. Jika dia tidak mendapatkan persetujuan dari kami, dia tidak akan bertahan lama,” kata Trump. Pernyataan tersebut menegaskan sikap keras Washington terhadap masa depan kepemimpinan Iran di tengah perang yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah.

Pemilihan Mojtaba Khamenei terjadi hanya beberapa hari setelah wafatnya Ali Khamenei dalam serangan militer yang memicu eskalasi konflik regional. Sesuai konstitusi Iran, pemimpin tertinggi dipilih oleh Assembly of Experts, sebuah dewan beranggotakan 88 ulama yang memiliki mandat untuk menentukan suksesi kepemimpinan tertinggi negara tersebut. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa keputusan itu diambil dalam sidang internal dewan ulama tersebut. 

Mojtaba, seorang ulama tingkat menengah yang selama ini memiliki pengaruh kuat di lingkaran elit politik dan militer Iran, telah lama dipandang sebagai kandidat potensial untuk menggantikan ayahnya. Namun proses suksesi ini berlangsung di tengah perang yang masih memanas. Sejumlah laporan menyebut konflik telah menewaskan ribuan orang di kawasan, termasuk warga sipil dan personel militer dari berbagai negara. Eskalasi militer itu membuat pergantian kepemimpinan di Teheran menjadi isu yang bukan hanya domestik, tetapi juga geopolitik global.

Pemerintah Iran dengan cepat menolak klaim bahwa Washington memiliki peran dalam menentukan pemimpin negara mereka. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa proses tersebut sepenuhnya merupakan urusan internal Republik Islam. “Ini terserah rakyat Iran untuk memilih pemimpin baru mereka,” ujar Araghchi. Ia menambahkan bahwa rakyat Iran telah memilih anggota Assembly of Experts, sehingga keputusan suksesi berada sepenuhnya di tangan lembaga tersebut.

Sikap serupa juga disuarakan oleh sejumlah pejabat Iran yang menilai pernyataan Trump sebagai bentuk tekanan politik terhadap kedaulatan negara mereka. Beberapa analis bahkan menyebut retorika tersebut sebagai upaya Washington untuk mempengaruhi arah politik Iran pascaperang.

Di Amerika Serikat sendiri, sikap Trump tidak sepenuhnya mendapat dukungan bulat. Sebagian politisi garis keras memandang tekanan terhadap Iran sebagai langkah strategis untuk mencegah negara itu mengembangkan program nuklir. Trump sendiri menegaskan alasan keamanan global di balik pernyataannya.

“Saya tidak ingin orang-orang harus kembali lima tahun lagi dan melakukan hal yang sama, atau lebih buruk lagi membiarkan mereka memiliki senjata nuklir,” ujarnya. 

Namun sejumlah analis hubungan internasional mengkritik pendekatan tersebut. Menurut mereka, pernyataan bahwa Washington harus “menyetujui” pemimpin negara lain berpotensi memperburuk ketegangan geopolitik dan memicu resistensi dari masyarakat Iran.

Trita Parsi, analis kebijakan luar negeri dari Quincy Institute, misalnya menilai bahwa Trump sebenarnya menginginkan pemimpin Iran yang bersedia mengikuti agenda kebijakan Amerika. Namun ia menilai kemungkinan itu kecil. “Tidak tampak bahwa ia akan menemukan sosok seperti itu dari dalam sistem politik Iran saat ini,” kata Parsi. 

Penunjukan Mojtaba Khamenei juga memicu perdebatan di dalam Iran sendiri. Beberapa pengamat menilai suksesi ini berpotensi menimbulkan kesan “dinasti politik”, sesuatu yang secara ideologis sebenarnya ditolak oleh Revolusi Islam 1979. Meski demikian, Mojtaba disebut memiliki dukungan kuat dari jaringan elit politik dan militer, termasuk Islamic Revolutionary Guard Corps, yang selama ini menjadi salah satu pilar kekuatan negara. 

Faktor inilah yang membuat sebagian analis melihat kepemimpinannya sebagai simbol kesinambungan sistem politik Iran, meski berada di bawah tekanan internasional yang semakin besar. Kontroversi mengenai siapa yang “berhak” menentukan pemimpin Iran memperlihatkan satu realitas lama dalam politik global tentang kekuasaan yang tidak hanya dipertarungkan di dalam negara, tetapi juga di antara negara.

Pernyataan Trump menunjukkan bagaimana kekuatan besar sering mencoba mempengaruhi arah politik negara lain demi kepentingan strategisnya. Namun reaksi keras dari Teheran menegaskan bahwa kedaulatan nasional tetap menjadi prinsip yang dijaga dengan ketat, terutama di tengah konflik yang belum mereda.

Namun sejauh mana kekuatan global boleh mempengaruhi nasib politik sebuah bangsa? Di titik itulah geopolitik bertemu dengan dilema moral. Sebab dalam dunia yang saling terhubung, kekuasaan sering melampaui batas negara, tetapi legitimasi tetap lahir dari rakyat yang berada di dalamnya. (Red)