Ketegangan di Timur Tengah kembali memasuki babak baru setelah Israel melancarkan serangan militer terhadap Iran pada Sabtu pagi, 28 Februari 2026. Ledakan dilaporkan terdengar di ibu kota Teheran, sementara pemerintah Israel secara bersamaan mengumumkan keadaan darurat nasional sebagai langkah antisipatif terhadap potensi serangan balasan.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyebut operasi tersebut sebagai langkah keamanan strategis. Dalam pernyataan resmi militer yang disiarkan melalui kanal Telegram, pemerintah meminta warga bersiap menghadapi kemungkinan peluncuran rudal dan drone dari Iran. Aktivitas publik dibatasi, sekolah ditutup, dan sektor non-esensial dihentikan sementara.

Seorang pejabat Amerika Serikat yang dikutip oleh Al Jazeera menyebut serangan itu sebagai bagian dari operasi militer gabungan antara Washington dan Tel Aviv. Namun, hingga berita ini diturunkan, Gedung Putih belum mengeluarkan konfirmasi terbuka terkait keterlibatan langsung tersebut.

Namun yang membuat momentum ini terasa kontras adalah waktunya. Serangan terjadi ketika perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran sedang berlangsung di Jenewa, Swiss. Negosiasi tersebut membahas isu sensitif mengenai program nuklir dan pengembangan rudal balistik Iran.

Menteri Luar Negeri Oman, Badr al-Busaidi, yang menjadi mediator, sebelumnya menyampaikan adanya “kemajuan signifikan” dalam putaran perundingan terakhir. Sementara Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan kedua pihak menunjukkan keseriusan dan mulai menemukan titik temu dalam sejumlah isu teknis.

Putaran lanjutan direncanakan berlangsung di Wina, Austria. Namun, serangan ini berpotensi mengganggu momentum diplomatik yang mulai terbangun.

Menurut laporan ABC News yang mengutip sumber internal Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya telah menerima pengarahan dari Laksamana Madya Brad Cooper, Kepala Komando Pusat AS (CENTCOM), mengenai skenario serangan ke Iran yang dipimpin Israel. Dalam pertemuan itu juga hadir Jenderal Dan Caine, Ketua Kepala Staf Gabungan.

Sejumlah politisi Partai Republik, menurut sumber yang sama, mendorong agar Israel menjadi aktor utama dalam operasi militer tersebut. Meski demikian, belum ada kejelasan apakah Trump secara eksplisit menyetujui opsi itu. Wakil juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menanggapi spekulasi tersebut dengan mengatakan, “Media bisa terus berspekulasi tentang apa yang dipikirkan presiden sesuka mereka, tetapi hanya Presiden Trump yang tahu apa yang mungkin atau tidak mungkin ia lakukan.”

Pernyataan ini menegaskan satu hal keputusan strategis berada di ruang tertutup politik Washington, dan konsekuensinya terasa hingga ribuan kilometer jauhnya antara Washington dan Teheran.

Iran selama ini menegaskan bahwa program nuklirnya bertujuan damai. Namun, Israel dan sejumlah sekutu Barat menganggap pengayaan uranium Iran telah melampaui batas yang dianggap aman secara geopolitik. Data dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan kapasitas pengayaan Iran hingga level yang mendekati ambang teknis pembuatan senjata, meskipun belum ada bukti konklusif bahwa Teheran memproduksi bom nuklir.

Berdasarkan analis keamanan dari sejumlah lembaga think tank di Washington berpendapat bahwa serangan preventif diperlukan untuk mencegah Iran mencapai “breakout capacity”, yakni kemampuan teknis untuk memproduksi senjata nuklir dalam waktu singkat.

Sebaliknya, kalangan pengkritik menilai langkah militer justru berisiko memicu perang terbuka yang lebih luas. 

Sejumlah pengamat Timur Tengah memperingatkan bahwa Iran memiliki jaringan sekutu regional, termasuk kelompok bersenjata di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman, yang dapat membuka front konflik baru. Langkah Kedutaan Besar AS di Qatar yang menerapkan kebijakan “stay at home” bagi personelnya menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap potensi eskalasi regional.

Serangan ini juga tidak bisa dilepaskan dari konteks konflik Israel–Palestina yang masih berkecamuk di Gaza. Operasi militer Israel di wilayah tersebut telah menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar dan menuai kecaman internasional.

Iran selama ini dikenal sebagai salah satu pendukung utama kelompok perlawanan Palestina. Dalam kerangka geopolitik, serangan ke Iran dapat dibaca sebagai upaya mempersempit ruang manuver strategis Teheran dalam mempengaruhi konflik kawasan. Namun, apakah ini langkah defensif atau ofensif? Di sinilah perdebatan publik mengeras.

Dalam studi hubungan internasional, serangan preventif kerap dibenarkan atas nama deterrence, atau pencegahan melalui kekuatan. Tetapi sejarah Timur Tengah menunjukkan bahwa siklus aksi–reaksi kerap sulit dikendalikan.

Bagi sebagian pihak di Israel, operasi ini adalah pesan tegas, sebuah ancaman eksistensial yang tidak akan ditunggu hingga menjadi nyata. Bagi sebagian warga Iran, ini adalah pelanggaran kedaulatan yang menuntut respons.

Di tengah tarik-menarik itu, diplomasi tampak rapuh, tapi belum sepenuhnya runtuh.

Serangan ini bukan sekadar pertukaran rudal. Tapi sebuah pertemuan antara ketidakpercayaan lama, ambisi strategis, dan politik domestik yang saling berkelindan. Di meja perundingan, kata-kata disusun dengan hati-hati, sementara di langit Teheran dan Tel Aviv, siap mengguncang drone dan rudal yang bergerak lebih cepat daripada kalimat diplomatik.

Pertanyaan mendasarnya tetap sama apakah keamanan dapat dibangun melalui kekuatan semata, atau justru melalui keberanian untuk menahan diri? Di Timur Tengah, sejarah sering menunjukkan bahwa satu ledakan tidak pernah berdiri sendiri. Ia adalah gema dari masa lalu, dan mungkin, pertanda bagi masa depan yang belum pasti.

Dunia kini menahan napas, menunggu apakah langkah berikutnya adalah eskalasi, atau kembali ke meja dialog antara Iran dan Amerika, rival terkuatnya. (Red)