Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke desa-desa terpencil Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan perluasan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjadi 500 ribu sambungan rumah tangga yang akan dipasang listrik gratis oleh negara. Angka ini naik signifikan dari rencana awal yang hanya menargetkan 200–300 ribu sambungan. 

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR pada 22 Januari 2026, Bahlil menegaskan bahwa memperluas listrik hingga ke pelosok bukan sekadar target angka, tetapi agenda penting untuk memastikan kehadiran negara terasa oleh masyarakat yang selama puluhan tahun hidup tanpa akses energi. “Kalau semua target tercapai, tetapi masih ada desa yang belum berlistrik, saya merasa gagal sebagai menteri,” ujarnya. 

Pemerintah memang mencatat bahwa rasio elektrifikasi nasional telah mendekati 100 persen, atau mencapai 99,83 persen pada akhir 2024. Namun angka itu menyembunyikan ketimpangan antar wilayah. Sebagian besar daerah perkotaan sudah hampir sepenuhnya berlistrik, sementara beberapa desa di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) masih tertinggal. 

Program Listrik Desa (Lisdes) ditargetkan menjangkau lebih dari 10.000 desa dan dusun yang belum teraliri listrik, dengan sambungan untuk sekitar 780 ribu rumah tangga antara 2025–2029, sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero). Infrastruktur baru ini akan dibangun melalui kombinasi pembangkit dan jaringan distribusi di lokasi-lokasi sulit.

Listrik bukan sekadar pencahayaan. Bahlil dan para pemangku kepentingan menekankan bahwa dengan listrik, sekolah dapat memperpanjang jam belajar, klinik kesehatan bisa menjaga alat medis berjalan, dan usaha mikro/perempuan dapat mulai membuka peluang ekonomi dari desa. Presiden Jokowi sebelumnya memerintahkan agar semua desa berlistrik dalam empat hingga lima tahun, dengan fokus pada energi berkelanjutan yang mendukung pembangunan dan kualitas hidup masyarakat. 

Dalam praktiknya, pemerintah bersama PT PLN dan pemangku lokal juga telah menghubungkan ribuan rumah di wilayah jauh seperti Minahasa (Sulawesi Utara) dan Fakfak (Papua Barat), membantu keluarga pra-sejahtera yang sebelumnya tidak mampu memasang sambungan sendiri. 

Bahlil menyatakan bahwa anggaran Kementerian ESDM akan diatur ulang untuk mendukung prioritas listrik desa dan BPBL, bahkan dengan menggeser dari program lain jika perlu. Tantangan pembiayaan ini nyata: estimasi investasi untuk melistriki lebih dari 10.000 desa bisa mencapai puluhan triliun rupiah dalam beberapa tahun ke depan. 

Upaya percepatan elektrifikasi bukan semata soal angka statistik, tetapi tentang keadilan sosial. Ketika anak-anak di desa terpencil mulai belajar di bawah lampu yang stabil, atau ketika klinik kecil dapat menyimpan vaksin dengan aman, itu berarti negara telah hadir dalam kehidupan warganya yang paling sederhana namun paling mendasar.

Di era modern ini, listrik bukan lagi kemewahan, melainkan hak dasar warga negara. Prioritas pembangunan energi yang menyentuh akar kehidupan rakyat mencerminkan kematangan sebuah bangsa yang tak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga keberpihakan pada setiap warganya tanpa kecuali. (Red)