Kepala Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Lina Alexandra, menilai Kementerian Luar Negeri Indonesia masih memiliki ruang besar untuk memperkuat efektivitas diplomasi luar negeri dengan menajamkan fokus pada kawasan regional, khususnya ASEAN. Penilaian ini disampaikan sebagai respons atas Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono sehari sebelumnya.

Dalam CSIS Media Briefing: Merespons Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2026 di Jakarta, Kamis, Lina mengatakan bahwa diplomasi Indonesia akan lebih optimal apabila dijalankan dengan prioritas yang jelas, fokus yang terukur, serta selaras dengan kapasitas nasional.

“Kami melihat banyak peluang yang seharusnya bisa diambil oleh Kementerian Luar Negeri jika diplomasi dijalankan dengan lebih fokus, memiliki prioritas yang jelas, dan disesuaikan dengan kapasitas Indonesia,” ujar Lina.

Lina menilai salah satu indikator penting dari kejelasan prioritas tersebut adalah penguatan diplomasi regional melalui ASEAN. Menurutnya, ambisi global Indonesia bukanlah sesuatu yang keliru, namun seharusnya dibangun dari pijakan regional yang lebih konkret dan terlihat.

“Peran diplomasi Indonesia yang diwarnai ambisi global tidak salah, tetapi seharusnya dimulai dengan cakupan regional yang lebih visible,” katanya.

Ia mencatat bahwa dalam PPTM 2026, pembahasan mengenai ASEAN kembali muncul secara terbatas dan cenderung normatif. ASEAN, kata Lina, hanya disinggung secara sekilas di bagian akhir dan lebih banyak berbentuk harapan ketimbang strategi.

“Seperti tahun lalu, ASEAN kembali muncul agak di belakang, porsinya tidak terlalu besar, dan lagi-lagi hanya berupa wishing list: ASEAN harus sentral, ASEAN harus kuat, dan seterusnya,” ujarnya.

CSIS juga menyoroti tingginya ekspektasi kawasan terhadap peran Indonesia dalam menjaga stabilitas regional, meskipun Indonesia saat ini tidak menjabat sebagai Ketua ASEAN. Salah satu contoh yang disebut Lina adalah penanganan krisis antara Thailand dan Kamboja, di mana Indonesia dinilai memiliki modal pengalaman diplomatik yang kuat.

“Indonesia sangat diharapkan untuk tetap menunjukkan kepemimpinan bersama Ketua ASEAN. Harapan ini wajar, mengingat pengalaman diplomasi Indonesia dalam berbagai krisis kawasan,” kata Lina.

Ia menambahkan, ekspektasi tersebut akan semakin relevan mengingat Indonesia dijadwalkan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN mulai 1 Januari 2028, posisi strategis yang menuntut kesiapan konseptual dan kepemimpinan regional yang solid.

Selain aspek politik dan keamanan, Lina juga menyoroti minimnya penekanan terhadap Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dalam PPTM 2026. RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia yang melibatkan 15 negara Asia-Pasifik dan mencakup sekitar 30 persen populasi global serta 30 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.

Menurut Lina, RCEP seharusnya menjadi instrumen penting diplomasi ekonomi Indonesia dan ASEAN dalam menghadapi ketidakpastian global, terutama di tengah perang dagang Amerika Serikat dan China serta kecenderungan proteksionisme yang meningkat.

“RCEP adalah platform yang dipimpin ASEAN dan sangat krusial untuk menavigasi ketidakpastian global. Sayangnya, ini tidak cukup digarisbawahi dalam PPTM 2026,” ujarnya.

CSIS juga menilai terdapat kesenjangan antara gambaran tantangan global dan respons strategis Indonesia dalam PPTM 2026. Lina menyoroti penggunaan konsep multiplex world, yang dipinjam dari pemikiran akademisi Amrita Acharya, tanpa penjelasan operasional yang memadai. “Apa sebenarnya yang dimaksud dengan multiplex itu? Bagaimana konsep ini diterjemahkan menjadi strategi diplomasi Indonesia?” kata Lina.

Ia menilai, dalam situasi ketika Amerika Serikat semakin mengedepankan pendekatan bilateral yang kerap mengabaikan aturan hukum internasional, seharusnya terdapat penjelasan yang lebih konkret mengenai bagaimana Indonesia mendorong kerja sama kolektif dengan negara lain untuk menghadapi turbulensi global tersebut.

“Bagaimana Indonesia tidak hanya bersikap sendiri, tetapi mendorong kerja sama bersama negara-negara lain untuk menavigasi turbulensi global, itu tidak kami temukan secara jelas dalam PPTM ini,” ujarnya.

Pernyataan CSIS ini menempatkan diplomasi Indonesia pada sebuah titik refleksi: antara ambisi global dan kebutuhan konsolidasi regional. Di tengah dunia yang semakin terfragmentasi dan tidak pasti, ASEAN dinilai tetap menjadi fondasi strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan, membangun kepercayaan, dan memperkuat posisi tawar di tingkat global.

Bagi Indonesia, tantangan ke depan bukan hanya merumuskan narasi besar tentang ketidakpastian dunia, tetapi juga menghadirkan strategi yang konkret, terukur, dan relevan, dimulai dari kawasan terdekatnya sendiri. (Red)