Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan ambisinya mendorong Indonesia menuju swasembada energi. Salah satu langkah yang ia tawarkan adalah memperluas pemanfaatan bioenergi, termasuk melalui penanaman kelapa sawit di Papua. Kebijakan ini, menurut Prabowo, berangkat dari target besar pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini membebani keuangan negara.

Prabowo menyebut, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat besar dan tersebar di berbagai wilayah. Papua, kata dia, tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga berpeluang menjadi lumbung energi nasional jika dikelola dengan tepat. Selain sawit, pemerintah juga mendorong pengembangan tebu dan singkong sebagai bahan baku bioetanol, serta pemanfaatan tenaga surya dan tenaga air, khususnya di wilayah terpencil.

“Daerah-daerah yang sulit dijangkau seharusnya tidak terus bergantung pada pengiriman BBM yang mahal. Dengan tenaga surya, tenaga air, dan bioenergi, tiap daerah bisa mandiri,” ujar Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara.

Menurut Presiden, kebijakan ini juga dirancang agar daerah penghasil energi dapat menikmati langsung manfaat ekonomi dari energi yang diproduksi di wilayahnya sendiri. Minihidro dan pembangkit surya, lanjutnya, kini semakin terjangkau secara teknologi dan biaya, sehingga realistis untuk diterapkan di kawasan terpencil.

Di sisi fiskal, Prabowo menyoroti besarnya anggaran yang tersedot untuk impor BBM. Dalam arahannya kepada kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP), ia mengungkapkan nilai impor BBM Indonesia saat ini mencapai sekitar Rp 520 triliun per tahun. Jika ketergantungan impor bisa ditekan setidaknya separuh, negara berpotensi menghemat hingga Rp 250 triliun.

“Bayangkan jika kita bisa tanam sawit, singkong, tebu, lalu maksimalkan tenaga surya dan air. Ratusan triliun rupiah bisa kita hemat setiap tahun,” kata Prabowo.

Pemerintah pun memasang target konkret. Pada 2026, Indonesia ditargetkan tidak lagi mengimpor solar, disusul dengan penghentian impor bensin pada tahap berikutnya. Prabowo optimistis target tersebut dapat tercapai, mengingat potensi EBT Indonesia yang melimpah.

Namun, dorongan terhadap sawit tidak lepas dari kontroversi. Pernyataan Prabowo ini kembali mengemuka setelah sejumlah pihak menuding ekspansi perkebunan sawit sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November lalu. Meski demikian, Prabowo tetap menilai kelapa sawit sebagai solusi strategis, terutama di tengah ancaman krisis energi global.

Dalam pidatonya pada peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke-61, 5 Desember 2025, ia menyinggung potensi gangguan pasokan energi akibat konflik di Selat Hormuz dan kawasan Yaman. Menurutnya, situasi geopolitik global menuntut Indonesia untuk tidak lagi bergantung pada impor. “Kita diberi karunia kelapa sawit. Sawit bisa jadi solar, bisa jadi bensin. Teknologinya kita punya,” ujarnya.

Prabowo juga menilai persoalan energi kerap menjadi lebih rumit saat terjadi bencana alam. Distribusi BBM ke wilayah terdampak, katanya, sering terkendala infrastruktur yang rusak, sehingga membutuhkan biaya logistik yang jauh lebih besar.

Sejak tahun lalu, Prabowo telah menyebut kelapa sawit sebagai aset strategis negara dan meminta aparat memperketat pengawasan terhadap komoditas ini. Ia juga menepis kekhawatiran soal deforestasi akibat perluasan sawit. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025–2029, ia menyatakan bahwa sawit adalah tanaman berdaun yang menyerap karbon dioksida, sehingga tidak seharusnya langsung dicap sebagai ancaman lingkungan.

Sikap serupa ditunjukkannya terhadap kebijakan Uni Eropa yang membatasi impor sawit dari Indonesia. Prabowo menyebut pembatasan tersebut justru akan berdampak pada industri negara-negara Eropa sendiri, mulai dari cokelat, detergen, hingga kosmetik.

Di tengah optimisme pemerintah, para pengamat lingkungan dan masyarakat sipil mengingatkan bahwa pengembangan bioenergi, khususnya sawit, harus dilakukan secara hati-hati. Papua memiliki ekosistem hutan yang rapuh dan nilai ekologis serta sosial yang tinggi. Tanpa tata kelola yang ketat, perluasan perkebunan dikhawatirkan dapat memicu konflik lahan, merusak lingkungan, dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat adat.

Pada titik inilah kebijakan energi diuji. Kemandirian energi memang menjadi kebutuhan strategis, tetapi ia tidak bisa dilepaskan dari prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis. Sawit, surya, air, dan bioenergi lainnya dapat menjadi jalan keluar, sepanjang dirancang dengan perencanaan matang, pengawasan ketat, dan keberpihakan pada lingkungan serta masyarakat lokal. Jika tidak, ambisi swasembada energi berisiko melahirkan persoalan baru di masa depan. Jika tidak dipikirkan secara jangka panjang, ketika energi tercapai, tetapi alam dan manusia justru membayar harganya dengan nilai dan risikonya yang jauh lebih tinggi. 

(Sadur berita dari Tempo.co)