Wali Kota New York, Zohran Mamdani, muncul di antara ribuan perawat yang memprotes di luar rumah sakit besar pada Senin pagi, 12 Januari 2026, ketika hampir 15.000 perawat dari jaringan rumah sakit swasta besar di kota itu melakukan mogok kerja terbesar dalam sejarah profesi keperawatan lokal. Aksi itu berlangsung setelah negosiasi kontrak antara New York State Nurses Association (NYSNA) dan manajemen rumah sakit mengalami kebuntuan, terutama terkait kebutuhan staf yang aman, tunjangan kesehatan yang memadai, dan perlindungan dari kekerasan di tempat kerja. Tuntutan yang menurut para perawat merupakan jantung dari pekerjaan mereka sehari-hari. 

Dalam pidatonya kepada wartawan, Mamdani menegaskan bahwa para perawat tidak sedang meminta “gaji jutaan dolar”, tetapi meminta agar hak mereka terhadap pensiun yang aman, perlindungan di tempat kerja, dan gaji serta tunjangan kesehatan yang layak diberikan dengan adil. Pernyataan ini mencerminkan cara pandangnya bahwa para pekerja garis depan ini, yang sering kali dipuji sebagai pahlawan dalam berbagai krisis kesehatan, masih menghadapi tantangan hidup nyata di kota dengan biaya hidup tinggi seperti New York. 

Barisan perawat berkumpul di luar beberapa rumah sakit besar, termasuk NewYork-Presbyterian/Columbia, Mount Sinai, dan Montefiore Medical Center, dengan spanduk dan teriakan yang mendesak agar keselamatan pasien dan pekerja diberikan prioritas dalam setiap negosiasi kontrak. Banyak di antara mereka menyuarakan bahwa kondisi kerja saat ini. Termasuk rasio staf-pasien yang terlalu tinggi dan frekuensi kekerasan di tempat kerja telah membuat mereka berada dalam posisi yang tidak hanya melelahkan secara fisik tetapi juga berbahaya bagi keseluruhan kualitas perawatan kesehatan. 

Presiden NYSNA, Nancy Hagans, secara terbuka menuduh manajemen rumah sakit enggan mengatasi masalah inti yang dihadapi perawat, bahkan setelah pengalaman dari mogok sebelumnya pada 2023 yang sempat menghasilkan kenaikan upah dan perbaikan rasio staf. “Manajemen rumah sakit lebih memilih untuk menggunakan keuntungan finansialnya untuk memperkuat posisi tawar mereka sendiri daripada memperbaiki kondisi yang kami hadapi setiap hari di lantai rumah sakit,” kata Hagans dalam salah satu pernyataannya yang dibagikan melalui asosiasi serikat. 

Respons dari pihak rumah sakit berbeda. Seorang juru bicara salah satu jaringan rumah sakit besar mengklaim bahwa tuntutan tersebut, termasuk permintaan kenaikan upah signifikan dan perubahan struktural lainnya, adalah “tidak realistis secara ekonomi” dan berpotensi membebani operasi rumah sakit di tengah musim flu yang berat. Rumah sakit-rumah sakit itu juga telah mengambil langkah darurat, seperti mendatangkan perawat sementara dan menyesuaikan layanan non-darurat untuk menjaga kelancaran operasi meskipun picket line aktif di beberapa fasilitas. 

Penolakan pihak rumah sakit ini tidak lepas dari kekhawatiran mereka tentang angka biaya yang melonjak jika tuntutan serikat dipenuhi sepenuhnya. Menurut laporan beberapa media, manajemen rumah sakit memperkirakan bahwa memenuhi tuntutan tersebut dapat menambah biaya layanan secara signifikan selama beberapa tahun mendatang, yang kemudian dipandang memperberat beban keuangan institusi. 

Kritik terhadap keterlibatan pejabat publik juga mengemuka. Beberapa tokoh politik dan pengamat kesehatan menyatakan kekhawatiran bahwa dukungan politik langsung oleh seorang wali kota terhadap aksi mogok dapat memunculkan ketegangan antara prioritas politis dan kebutuhan operasional layanan publik. Namun, pendukung Mamdani menilai kehadirannya sebagai wujud solidaritas terhadap tenaga kesehatan yang selama ini menjadi tulang punggung layanan darurat dan kesehatan masyarakat. 

Sementara itu, serikat pekerja dan sejumlah pejabat publik lain, termasuk Jaksa Agung New York, Letitia James dan City Comptroller Mark Levine, menunjukkan dukungan mereka kepada para perawat, menyebut bahwa permintaan mereka bukan sekadar tuntutan tenaga kerja, tetapi sebuah langkah penting untuk menjamin keselamatan pasien dan keberlanjutan sistem kesehatan di tengah tekanan pandemi dan tingginya kasus flu. Dukungan semacam ini menekankan bahwa perbaikan kondisi kerja perawat juga berarti perbaikan pada kualitas layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. 

Mogok yang sedang berlangsung ini bukan hanya tentang negosiasi kontrak, tetapi juga tentang apa yang dianggap layak dan adil dalam sistem kesehatan modern, bagaimana tenaga kerja yang paling dekat dengan pasien diakui dan dihargai, serta bagaimana tanggung jawab kolektif masyarakat terhadap mereka yang menjaga kesehatannya sendiri. Harapan banyak pihak adalah bahwa dialog yang terus berlangsung tidak hanya akan menghasilkan kontrak yang lebih adil, tetapi juga membentuk pemahaman baru bahwa investasi dalam kualitas layanan kesehatan adalah investasi dalam kehidupan semua orang. (Red)