Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan komoditas pertanian strategis di Papua, terutama kelapa sawit, sebagai bagian dari upaya mempercepat kemandirian energi nasional. Sawit dinilai masih memiliki peran penting sebagai bahan baku bahan bakar nabati (BBN) yang dapat menggantikan ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat mengumpulkan para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025). Dalam pertemuan itu, Presiden menekankan bahwa Papua memiliki potensi lahan dan sumber daya alam yang besar untuk dikembangkan sebagai basis produksi energi terbarukan sekaligus pangan.

Selain kelapa sawit, Prabowo juga menyebut tebu dan singkong sebagai komoditas alternatif. Ketiganya dapat diolah menjadi bioenergi, terutama etanol, yang selama ini mulai dilirik banyak negara sebagai solusi transisi energi.

“Kita berharap di daerah Papua harus tanam kelapa sawit supaya bisa hasilkan BBM dari kelapa sawit. Dan juga tebu hasilkan etanol, singkong atau cassava bikin etanol,” ujar Prabowo.

Menurut Presiden, pengembangan komoditas tersebut bukan semata soal energi, tetapi juga strategi pemerataan pembangunan. Dengan basis pertanian dan energi yang kuat, daerah-daerah di Papua diharapkan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Provinsi mandiri secara ekonomi, pangan, dan energi. Optimisme itu sejalan dengan agenda besar pemerintahannya yang menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas utama.

Prabowo memperkirakan hasil nyata dari kebijakan ini baru akan terlihat dalam jangka menengah, sekitar lima tahun ke depan. Dalam rentang waktu tersebut, ia menilai daerah-daerah dapat mulai merasakan dampak kemandirian, baik dari sisi produksi pangan maupun pengurangan ketergantungan pada energi fosil impor. “Dalam lima tahun, daerah-daerah bisa berdiri di atas kaki sendiri karena swasembada pangan dan energi,” tegasnya.

Lebih jauh, Prabowo menyoroti besarnya beban negara akibat impor BBM. Setiap tahun, Indonesia mengeluarkan ratusan triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan energi. Jika sebagian kebutuhan tersebut dapat digantikan oleh bioenergi dari sawit, tebu, dan singkong, maka potensi penghematan dinilai sangat signifikan.

“Kita keluarkan ratusan triliun buat impor BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, singkong, tebu, dan ditopang tenaga surya dan tenaga air, berapa ratus triliun kita hemat per tahun? Bisa Rp 520 triliun,” jelas Prabowo.

Ia bahkan membayangkan, bila penghematan mencapai Rp 500 triliun, setiap kabupaten berpeluang memperoleh tambahan anggaran hingga Rp 1 triliun. Dana sebesar itu, menurutnya, dapat menjadi akselerator pembangunan daerah.

Meski demikian, Prabowo mengingatkan bahwa rencana besar tersebut tidak bisa diwujudkan secara instan. Pengembangan bioenergi dan pertanian skala besar membutuhkan perencanaan matang, kesiapan infrastruktur, teknologi, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Tanpa itu, potensi besar Papua justru berisiko menimbulkan persoalan baru.

Di titik inilah kebijakan ini menuntut kehati-hatian sekaligus kebijaksanaan. Papua bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan juga rumah bagi ekosistem dan masyarakat adat yang telah hidup berdampingan dengan alam selama berabad-abad. Gagasan kemandirian energi dan pangan akan menemukan maknanya yang utuh bila pembangunan berjalan seiring dengan keadilan ekologis dan sosial. Bukan hanya menjadikan tanah subur sebagai mesin produksi, tetapi juga memastikan kesejahteraan manusia dan alam tetap terjaga. 

(Sadur berita dari detik.com)