Di tengah bencana, informasi bukan sekadar kabar. Ia adalah penanda hidup dan mati, penentu cepat atau lambatnya bantuan, sekaligus cermin empati negara kepada warganya. Karena itu, ketika Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyebut informasi bencana yang beredar di media sosial sebagai sesuatu yang “hanya mencekam di media sosial”, publik wajar bereaksi. Pernyataan itu bukan sekadar soal diksi, melainkan soal cara pandang negara terhadap suara warga di saat krisis.

Ucapan tersebut muncul ketika laporan warga tentang kondisi darurat banjir justru kian masif. Media sosial dipenuhi foto, video, dan kesaksian langsung dari lokasi bencana. Bukan dari sudut pandang statistik, melainkan dari pengalaman tubuh yang basah, perut yang kosong, dan kecemasan akan hari esok. Di titik ini, pernyataan yang meragukan informasi warga terdengar seperti penyangkalan atas realitas yang sedang dialami banyak orang.

Meski kemudian Suharyanto menyampaikan permintaan maaf, polemik tidak serta-merta mereda. Permintaan maaf memang penting, tetapi yang lebih mendasar adalah pertanyaan: mengapa jurnalisme warga masih kerap dipandang sebelah mata oleh otoritas? Padahal, dalam situasi bencana, jurnalisme warga sering kali menjadi sumber informasi paling awal dan paling jujur.

Sejarah penanganan bencana menunjukkan bahwa laporan resmi negara kerap tertinggal oleh dinamika lapangan. Prosedur berjenjang, validasi administratif, dan kehati-hatian birokratis membuat informasi bergerak lebih lambat. Sebaliknya, warga yang berada di lokasi bencana berbicara dari pengalaman langsung. Mereka merekam apa yang mereka lihat, alami, dan rasakan. 

Jurnalisme warga lahir dari keterpaksaan, bukan ambisi; dari kebutuhan untuk didengar, bukan untuk sensasi. Kondisi ini terlihat jelas dalam berbagai unggahan media sosial, termasuk laporan dari wilayah Aceh Tamiang yang beredar luas. 

Dalam sejumlah unggahan, warga menggambarkan bantuan yang belum merata, keterbatasan air bersih, hingga kondisi lingkungan yang mulai memburuk. Ada warga yang terpaksa mengonsumsi air banjir yang dicampur teh, ada pula keluhan soal bau tak sedap dari genangan yang tak kunjung surut. Gambaran ini bertolak belakang dengan narasi resmi yang menyebut situasi berangsur terkendali.

Di sinilah persoalan kepercayaan menjadi krusial. Ketika negara meragukan jurnalisme warga, yang dipertaruhkan bukan hanya akurasi informasi, tetapi juga legitimasi pengalaman korban. Seolah-olah penderitaan baru sah diakui jika telah melewati meja birokrasi dan konferensi pers. Padahal, dalam etika kemanusiaan, kesaksian korban seharusnya menjadi titik awal, bukan objek kecurigaan.

Data terbaru mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tersebut dilaporkan mencapai 1.178 orang, sementara 148 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Angka-angka ini menegaskan satu hal: bencana bukan ilusi media sosial. Ia nyata, berdarah, dan menyisakan luka panjang. Jika di tengah fakta sekeras ini jurnalisme warga masih diragukan, maka yang bermasalah bukan sekadar informasi, melainkan cara pandang kita terhadap penderitaan sesama.

Esai ini bukan hendak mengagungkan media sosial sebagai sumber kebenaran mutlak. Jurnalisme warga tentu memiliki keterbatasan: potensi bias, emosi, dan ketidaklengkapan konteks. Namun, meremehkannya sama kelirunya dengan menelan mentah-mentah setiap unggahan. Hal yang dibutuhkan adalah dialog, verifikasi, dan kemauan negara untuk menjadikan laporan warga sebagai bahan koreksi, bukan ancaman.

Bencana seharusnya menjadi ruang kolaborasi, bukan arena saling curiga. Negara membutuhkan mata dan telinga warga, sebagaimana warga membutuhkan kehadiran negara. Ketika jurnalisme warga tidak dipercaya, yang sesungguhnya hilang bukan hanya informasi, melainkan jembatan empati antara penguasa sebagai pelayan rakyat dengan rakyatnya.

Kepercayaan publik tidak bisa dibangun dengan meredam suara warga, melainkan dengan mendengarkannya, terutama ketika suara itu datang dari tengah lumpur, banjir, dan kehilangan. Dalam situasi seperti itu, meragukan jurnalisme warga sama artinya dengan meragukan jeritan korban itu sendiri. (Sal)