Munculnya Fatimah Azzahra sebagai salah satu figur Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang belakangan ramai diperbincangkan publik kembali memunculkan pertanyaan lama yang biasa. Apakah tokoh-tokoh mahasiswa yang vokal pada akhirnya akan menempuh jalan politik, sebagaimana pernah dilalui Tsamara Amany? 

Pertanyaan itu mengemuka di tengah menguatnya peran media sosial dalam membentuk figur publik, serta semakin terbukanya ruang bagi aktivis muda untuk memasuki dunia politik dan sorotan publik. Di era digital yang kian matang, batas antara ruang akademis, aktivisme digital, dan panggung politik elektoral menjadi semakin kabur, menciptakan sebuah ekosistem baru di mana popularitas gagasan dapat dikonversi menjadi modal politik yang terbangun dalam semalam tiba bahkan sebelum fajar.

Misalnya kita mengingat Tsamara Amany sebagai nama yang bukanlah sosok asing dalam lanskap politik Indonesia. Ia yang kemudian dikenal sebagai salah satu ikon generasi muda di Partai Solidaritas Indonesia (PSI), bahkan pernah menjabat sebagai Ketua DPP PSI. 

Sebelum dikenal sebagai politikus, Tsamara telah lebih dahulu menarik perhatian publik ketika masih menjadi mahasiswa S1 di Universitas Paramadina. Sejak masa kuliah, Tsamara dikenal aktif menyampaikan gagasan di ruang publik. Ia kerap tampil dalam forum diskusi, debat di televisi, hingga media sosial untuk menyuarakan isu pemberantasan korupsi, transparansi pemerintahan, demokrasi, serta toleransi. Keberaniannya berargumentasi membuat namanya cepat dikenal, terutama di kalangan anak muda.

Kemunculan Tsamara kala itu seolah mendefinisikan ulang cara generasi Z dan Milenial memandang politik praktis, yang bukan lagi sebagai ruang kaku milik generasi tua, melainkan sebuah panggung dinamis yang bisa diintervensi dengan retorika segar dan pendekatan digital. Dinamika ini akhirnya terus berevolusi hingga paruh kedua dekade 2020-an, di mana algoritma media sosial memegang kendali penuh atas narasi publik, menciptakan ruang amplifikasi yang jauh lebih masif bagi suara-suara kritis dari dalam kampus.

Di sisi lain, Fatimah Azzahra yang kini menjadi salah satu wajah gerakan mahasiswa juga memperoleh perhatian luas. Sikap kritis yang disampaikan melalui pernyataan maupun aksi mahasiswa menempatkannya sebagai bagian dari tradisi panjang aktivisme kampus di Indonesia. Dalam sejarahnya, banyak tokoh nasional memulai kiprah dari organisasi mahasiswa sebelum kemudian memasuki dunia politik, birokrasi, akademik, maupun masyarakat sipil. Kita mengingat bagaimana Angkatan '66, Angkatan '74 melalui Malari, hingga puncaknya Angkatan '98 yang berhasil menumbangkan Rezim Orde Baru, menjadi cetak biru bagaimana kampus selalu berfungsi sebagai benteng moral sekaligus laboratorium kepemimpinan nasional.

Namun, perjalanan seorang aktivis kampus tidak selalu berujung pada karier politik. Sebagian memilih tetap berada di dunia akademik, menjadi peneliti, jurnalis, aktivis organisasi masyarakat sipil, profesional, atau pengusaha. Karena itu, menyamakan perjalanan Fatimah dengan Tsamara masih terlalu dini. Keduanya hidup dalam konteks sosial, politik, dan tantangan zaman yang berbeda. 

Jika Tsamara tumbuh di era awal konsolidasi media sosial di mana optimisme terhadap partai baru masih sangat tinggi, Fatimah hari ini berdiri di atas lanskap politik yang jauh lebih kompleks, di mana skeptisisme publik terhadap institusi politik formal berada pada titik yang cukup menantang, dan gerakan mahasiswa dituntut untuk lebih substansial ketimbang sekadar viral.

Pengamat politik dari berbagai lembaga riset terkemuka, seperti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Indikator Politik Indonesia, pernah menyampaikan bahwa aktivisme mahasiswa merupakan salah satu jalur penting dalam proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Menurut mereka, banyak pemimpin Indonesia lahir dari tradisi gerakan mahasiswa, tetapi pilihan karier mereka setelah lulus sangat bergantung pada idealisme, peluang, dan dinamika politik yang terus berubah. 

Data dari riset partisipasi politik anak muda juga menunjukkan bahwa meskipun ketertarikan generasi muda terhadap isu-isu sosial-politik sangat tinggi di ranah digital, hal itu tidak selalu berbanding lurus dengan keinginan mereka untuk masuk dan bergabung menjadi anggota partai politik formal.

Namun pandangan berbeda datang dari sejumlah aktivis masyarakat sipil yang mengingatkan bahwa masuknya aktivis ke dunia politik praktis juga memiliki tantangan. Mereka menilai idealisme yang dibangun di kampus kerap berhadapan dengan realitas kompromi politik, kepentingan partai, hingga tuntutan elektoral. 

Dalam realitas yang kerap dianalisis oleh para sosiolog politik, sistem kepartaian yang berbiaya tinggi (high-cost politics) sering memaksa para idealis muda untuk melakukan negosiasi pragmatis demi bertahan dalam struktur kekuasaan. Karena itu, tidak sedikit aktivis yang memilih tetap berada di luar struktur kekuasaan agar dapat menjaga independensi dalam mengawal kebijakan publik.

Tsamara sendiri, yang dalam beberapa tahun terakhir memilih jalur baru di luar struktur partai politik formal, termasuk perannya sebagai Staf Khusus Menteri BUMN dan fokus pada isu-isu kesetaraan gender serta kepemudaan, pernah mengatakan bahwa politik merupakan salah satu cara untuk menghadirkan perubahan melalui kebijakan publik. Baginya, berada di dalam sistem memberikan daya tawar eksekutif untuk mengubah regulasi secara langsung.

Di sisi lain, sejumlah mantan aktivis mahasiswa berpendapat bahwa perubahan tidak hanya dapat dilakukan dari dalam sistem politik, tetapi juga melalui pendidikan, advokasi, riset, media, dan pemberdayaan masyarakat. Jalur-jalur non-governmental organization (NGO), jurnalisme investigatif, serta gerakan grassroots (akar rumput) terbukti tetap menjadi jangkar krusial dalam menjaga keseimbangan demokrasi (checks and balances). Perdebatan mengenai jalur perubahan inilah yang terus hidup dalam demokrasi.

Pertanyaan kemudian bagi kita, apakah Fatimah akan mengikuti jejak Tsamara, kita belum memiliki jawaban pasti. Masa depan seseorang tidak dapat diprediksi hanya dari popularitas atau keberaniannya bersuara ketika masih menjadi mahasiswa. Kiprah Fatimah di BEM UI hari ini adalah sebuah penanda penting bahwa mata air kritis dari universitas belum kering. Yang dapat diamati hari ini adalah bahwa keduanya sama-sama hadir pada zamannya sebagai representasi generasi muda yang berani menyampaikan pandangan di ruang publik.

Sejarah memang sering menghadirkan pola yang tampak serupa. Akan tetapi, sejarah tidak pernah benar-benar berulang dengan cara yang sama. Yang berubah bukan hanya pelakunya, melainkan juga lanskap politik, teknologi informasi, harapan masyarakat, dan tantangan yang dihadapi setiap generasi. Pada dekade ini, tantangan anak muda jauh lebih multidimensional. Mulai dari isu keadilan iklim, ketimpangan ekonomi digital, hingga upaya mempertahankan substansi demokrasi di tengah gempuran polarisasi.

Lalu ketika masa kuliah ditutup dan panggung formal ditawarkan, yang paling menentukan bukanlah seberapa cepat seseorang menjadi terkenal, melainkan seberapa konsisten ia menjaga integritas, keberanian berpikir kritis, dan keberpihakan pada kepentingan publik ketika sorotan mulai meredup. 

Jalan mana pun yang nantinya dipilih, baik di dalam riuhnya sistem pemerintahan maupun sunyinya jalan perjuangan di luar kekuasaan, konsistensi nurani tetaplah satu-satunya kompas yang tersisa. Panjang umur perjuangan di nyawa-nyawa generasi muda yang terus melantangkan suara-suara. (Red)