Batam kembali menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Bukan karena gegap gempita pembangunan gedung pencakar langit baru, bukan pula sekadar catatan capaian investasi yang terus meningkat di angka statistik, melainkan karena sebuah utas sederhana di platform X pada 6 Juli 2026 oleh akun @RizkiDwika. Tulisan tersebut hadir seperti cermin yang tiba-tiba diletakkan di depan wajah kota, memaksa kita semua untuk menoleh kembali pada pertanyaan ia ajukan tentang sejauh mana Batam benar-benar tumbuh selaras dengan jati dirinya sebagai kota kepulauan.

Sebagai seorang wisatawan yang baru tiga kali menjejakkan kaki di tanah ini, pengamatan Rizki Dwika terasa begitu jujur dan bebas dari pretensi birokrasi maupun kepentingan politik. Ia melihat Batam melalui kacamata yang jarang digunakan oleh mereka yang terlalu lama terbiasa dengan rutinitas. Melalui kacamata pengalamannya setelah berjalan kaki, melihat ruang publik yang inklusif, hingga merasakan suasana keintiman dengan lingkungan pesisir. 

Ia melihat sebuah kota dengan modal luar biasa untuk menjadi destinasi kelas dunia. Tetapi di saat yang sama, ia merasakan adanya potensi besar yang masih tertidur lelap dan menunggu untuk dibangkitkan oleh segenap pemangku kepentingannya.

Salah satu apresiasi diberikan kepada kawasan Harbour Bay Citywalk. Kawasan yang dikelola oleh pihak swasta ini mampu menghadirkan suasana yang nyaman, dengan jalur pedestrian yang memeluk garis pantai, deretan kafe, dan ruang terbuka yang memanjakan mata saat matahari terbenam. Bagi wisatawan, kawasan ini memberikan pengalaman ruang yang sebanding dengan destinasi modern seperti Pantai Indah Kapuk (PIK) di Jakarta, tempat di mana fungsi komersial dan pengalaman manusia berjalan kaki bisa bersinergi dengan harmonis.

Namun, kontras yang tajam segera muncul ketika ia beralih mencari pantai publik yang mudah diakses. Rencananya untuk menikmati pasir pantai di kawasan Nongsa yang berjarak sekitar tiga puluh menit berkendara, terpaksa kandas setelah membaca beragam ulasan mengenai kurangnya fasilitas dan kebersihan. Baginya, adalah sebuah ironi besar jika Batam yang dikelilingi laut justru tidak memiliki ruang pesisir yang cukup tertata, bersih, dan ramah bagi masyarakat maupun turis untuk sekadar menikmati sore.

“Coba garis pantainya bisa dikelola.”

Kalimat pendek yang ia tuliskan itu sesungguhnya mengandung kritik cukup dalam. Secara geografis, Batam adalah entitas yang lahir dari pelukan laut. Kehidupan masyarakatnya tidak pernah terpisahkan dari irama pasang surut air laut. Laut bukan sekadar batas wilayah, melainkan halaman depan yang seharusnya menyambut dengan megah kepada setiap wisatawan yang datang. Namun ketika ruang-ruang pesisir ini terabaikan, Batam sejatinya sedang mengalami "kebutaan" terhadap identitas terpentingnya sendiri.

Harapan yang disampaikan oleh wisatawan ini kepada Pemerintah Kota Batam dan BP Batam sejatinya menjadi cerminan dari tantangan besar yang kita hadapi hari ini. Di satu sisi, Batam melesat menjadi hub industri dan perdagangan bertaraf internasional. Namun, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dari 454 pulau yang berada di jalur strategis Selat Malaka sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, kita masih berjuang untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan kualitas ruang publik pesisir.

Di sinilah pertanyaan itu menguat. Apakah Batam selama ini tumbuh sebagai kota kepulauan yang menghadap ke laut, atau justru terjebak menjadi kota daratan yang memunggungi laut dan bergantung sepenuhnya pada aspal serta kendaraan pribadi?

Untuk menjawab keresahan tersebut, kita perlu menarik napas panjang dan menilik kembali sosok yang menjadi arsitek utama kota ini: B. J. Habibie. Peran Habibie dalam membesarkan Batam sejak 1978 hingga 1998 tidak bisa dipandang sekadar sebagai upaya membangun kawasan industri. Ia sedang merancang sebuah masterpiece sebuah kota masa depan yang mengintegrasikan industri, pelabuhan, permukiman, pendidikan, hingga teknologi dalam satu napas perencanaan yang sesuai nature-nya.

Dalam berbagai dokumen perencanaan masa itu, Batam diproyeksikan sebagai mitra sekaligus pelengkap bagi Singapura, sebuah pusat pertumbuhan ekonomi yang efisien. Mewujudkan mimpi itu, Habibie membangun infrastruktur dasar mulai dari jalan raya yang lebar, waduk-waduk raksasa, hingga instalasi listrik dan utilitas bawah tanah, jauh sebelum kebutuhan itu melonjak secara masif. Visi jangka panjang inilah yang membuat Batam tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan kota-kota baru lainnya di Indonesia. Hingga detik ini, kita masih merasakan manfaat dari jaringan jalan yang lebar dan ketersediaan air baku yang terencana dengan baik.

Namun, di balik megahnya infrastruktur tersebut, ada satu gagasan visioner yang perlahan mulai memudar dari percakapan publik tentang konsep Sea Water City.

Konsep ini bukanlah sekadar istilah teknis. Ia adalah filosofi pembangunan yang menempatkan air laut sebagai elemen penggerak ekonomi, tata ruang, dan kebudayaan kota. Para pengamat perkotaan meyakini bahwa Sea Water City adalah ruh utama dalam rancangan awal Batam. Gagasan ini mengisyaratkan bahwa setiap sudut kota harus berorientasi pada laut, bukan memagarinya dengan tembok beton, melainkan menjadikannya sebagai sarana transportasi, ruang rekreasi, dan identitas visual yang ikonik.

Ketika kita berbicara mengenai masa depan, mungkin inilah saatnya untuk melakukan reorientasi pembangunan. Jika saat ini Batam lebih banyak menoleh ke arah jalan raya, sudah waktunya bagi kita untuk kembali menatap cakrawala laut. Melalui penataan garis pantai seperti yang dikritik oleh wisatawan tersebut, bukan sekadar tentang estetika, melainkan tentang mengembalikan "jiwa" Batam sebagai kota kepulauan.

Pembangunan berkelanjutan di era sekarang menuntut kita untuk tidak lagi memisahkan antara kepentingan industri dan kenyamanan ruang publik. Jika kota-kota pesisir dunia seperti Singapura, Sydney, atau Vancouver mampu menyulap garis pantai mereka menjadi ruang publik yang bernilai ekonomi sekaligus ekologis, mengapa Batam tidak bisa melakukan hal yang sama?

Perlu kita mempertimbangkan bahwa kota yang besar tidak hanya diukur dari seberapa banyak pabrik yang berdiri atau seberapa tinggi gedung yang menjulang. Kota yang besar adalah kota yang mampu memberikan ruang bagi warganya untuk merenung di tepi laut, menikmati ketenangan sore tanpa harus terhalang pagar-pagar industri.

Memperbaiki Batam berarti mengakui bahwa kita telah terlalu lama membelakangi laut. Inilah saatnya untuk merajut kembali memori dan visi besar B. J. Habibie dengan sentuhan baru. Menjadikan laut sebagai halaman depan yang hidup, tertata, dan dicintai oleh setiap orang yang datang berkunjung. Karena Batam tidak akan pernah benar-benar "menjadi" jika ia lupa dari mana ia berasal. Kita perlu kembali ke khittah, kepada luasnya samudera yang merangkul pulau-pulau di dalamnya.

Saat Laut Menjadi Identitas Kota

Banyak orang mengenal Batam melalui etalase ekonominya sebagai kota industri yang sibuk, kawasan perdagangan bebas yang dinamis, hingga menjadi gerbang transit utama menuju Singapura. Predikat-predikat tersebut tentu tidak keliru. Namun, jika kita menelusuri kembali lembaran perencanaan awal kota ini, Batam sejatinya tidak pernah dirancang hanya untuk menjadi sekadar mesin industri. Di balik pembangunan kawasan pabrik, pelabuhan, bandara, hingga jaringan jalan yang lebar, terdapat sebuah visi besar yang menjadi fondasi intelektual kota ini, yaitu Sea Water City—sebuah konsepsi kota yang menempatkan laut sebagai pusat orientasi kehidupan, bukan sekadar batas wilayah.

Konsep Sea Water City lahir bukan tanpa urgensi. Secara administratif, Batam adalah gugusan kepulauan yang terdiri dari 454 pulau. Karakteristik geografis ini memberikan keunikan yang sangat kontras dibandingkan kota-kota besar lain di Indonesia yang lazimnya tumbuh di atas dataran luas. Di sini, laut bukanlah pemisah atau penghalang fisik, melainkan penghubung alami (konektivitas) yang seharusnya menjadikan selat, teluk, dan pesisir sebagai koridor mobilitas serta ruang publik yang menyatukan masyarakat di berbagai pulau.

Dalam catatan perencanaan masa awal Otorita Batam, berkembang pemikiran visioner untuk menempatkan pulau utama sebagai pusat industri, perdagangan, dan jasa, sementara kawasan permukiman didorong untuk berkembang secara lebih luas dan asri di pulau-pulau sekitarnya. Kuncinya terletak pada sistem transportasi laut yang cepat, terjadwal, dan terintegrasi. Dengan pola ini, moda transportasi utama tidak harus melulu jalan raya, melainkan kapal penumpang kecil hingga menengah yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu sistem angkutan publik yang terpadu. Dengan cara itu, laut diperlakukan sebagaimana kota-kota daratan memperlakukan jalan raya sebagai urat nadi mobilitas harian.

Gagasan ini mungkin terdengar futuristis, tetapi sesungguhnya merupakan praktik urbanisme yang telah lama teruji di berbagai kota kepulauan dunia. Di Stockholm, Swedia, kapal penumpang merupakan bagian tak terpisahkan dari jaringan transportasi publik yang menembus kepulauan. Di Venesia, Italia, kanal-kanal menjadi nadi kehidupan yang abadi, sementara di Hong Kong, layanan ferry bertindak sebagai pelengkap sistem MRT yang presisi. Bahkan di Singapura, yang hanya berjarak sekitar 20 kilometer dari Batam, kawasan pesisirnya disulap menjadi ruang publik paling aktif yang secara konsisten menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya. Batam, dengan modal geografis yang tidak kalah unggul, memiliki segala potensi untuk menerapkan model serupa.

Sayangnya, dalam lintasan sejarah pembangunannya, Batam justru bergerak mengikuti arus arus urbanisasi konvensional. Pembangunan kota semakin berorientasi pada kendaraan pribadi (car-centric). Jaringan jalan raya yang terus diperlebar, flyover bermunculan di banyak titik, dan perumahan meluas ke penjuru pulau. Namun pada saat yang sama, ruang bagi pejalan kaki, pesepeda, transportasi laut perkotaan, hingga kawasan pesisir publik tidak tumbuh secepat deru pertumbuhan infrastruktur jalan raya.

Akibatnya, Batam mulai menghadapi persoalan klasik kota-kota besar di Indonesia. Seperti jarak antar-kawasan terasa semakin jauh dan tidak manusiawi jika ditempuh dengan berjalan kaki. Dominasi mobil sebagai kebutuhan utama menjadi tak terelakkan, sementara sistem angkutan publik, meskipun telah hadir melalui Bus Trans Batam, masih memiliki tantangan besar dalam hal cakupan rute, integrasi antarmoda, frekuensi, hingga kenyamanan pengguna.

Fenomena ini diperparah oleh pola investasi properti yang agresif, di mana ruko-ruko mendominasi wajah perkotaan di sepanjang koridor jalan utama sebagai sebuah tren yang sering disebut sebagai "rukonisasi". 

Dalam paradigma ini, ruang publik seolah hanya menjadi pelengkap, bukan prioritas utama dalam perencanaan. Padahal, sebuah kota yang nyaman dan beradab tidak diukur dari seberapa banyak gedung beton yang berdiri, melainkan dari seberapa besar ruang yang diberikan bagi manusia untuk berinteraksi.

Sebuah kota yang baik adalah kota yang ramah bagi warganya, tempat orang bisa berjalan kaki dengan teduh, menikmati sore di ruang terbuka, membawa anak bermain, hingga sekadar memandang laut tanpa harus membayar biaya masuk hotel atau restoran. 

Dalam konteks inilah, kritik sederhana mengenai pantai publik di Batam menjadi sangat relevan. Ia bukan sedang menuntut proyek mercusuar yang mahal, melainkan sebuah kebutuhan dasar akan ruang publik yang bersih, aman, dan inklusif.

Harapan tersebut sesungguhnya adalah indikator kualitas sebuah kota. Sebab kota-kota terbaik di dunia hampir selalu memberikan akses luas bagi masyarakatnya untuk menikmati garis pantainya. Batam sendiri sebenarnya sudah mulai meniti arah yang benar melalui contoh seperti Harbour Bay Citywalk. Kawasan tersebut membuktikan bahwa ketika pesisir ditata dengan jalur pedestrian yang baik, pencahayaan yang estetik, dan lanskap yang terbuka, maka laut akan bertransformasi dari sekadar latar belakang menjadi ruang hidup yang dicintai bersama.

Pemerintah Kota Batam bersama BP Batam dalam beberapa tahun terakhir memang telah menunjukkan sinyal positif dengan mendorong revitalisasi pusat kota dan pengembangan wisata bahari. Namun pekerjaan rumah kita masih panjang. Langkah ini membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan fisik, juga membutuhkan keberanian kebijakan untuk mengembalikan arah pembangunan kepada khittah Batam sebagai kota kepulauan. Sebab kota yang lahir dari rahim laut seharusnya tidak membelakangi lautnya. Inilah saatnya untuk menjadikan laut kembali sebagai halaman depan yang membanggakan, tempat peradaban masa depan Batam dituliskan di atas riak ombak yang jernih.

Batam Hari Ini dan Visi Masa Depan yang Membumi

Terlepas dari berbagai kritik yang muncul, tentu tidak adil apabila kita hanya memotret perkembangan Batam dari sudut kekurangannya saja. Secara objektif, kota ini merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi dengan pertumbuhan paling tangguh di Indonesia. Letak geografisnya yang berhadapan langsung dengan Singapura dan posisinya di jalur pelayaran tersibuk di dunia menjadikan Batam sebagai simpul vital bagi industri manufaktur, logistik, dan investasi asing.

Selama beberapa tahun terakhir, transformasi fisik Batam berlangsung sangat masif. Infrastruktur jalan raya telah dibangun dengan standar lebar yang memadai, jaringan utilitas bawah tanah mulai menghiasi kawasan-kawasan strategis, dan konektivitas pelabuhan internasional serta pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim terus diperkuat sebagai gerbang logistik nasional. Di sektor perdagangan dan kuliner, Batam pun telah naik kelas dengan kehadiran berbagai brand nasional dan internasional kini menjadi penanda bahwa daya beli masyarakatnya terus tumbuh seiring dengan kedewasaan ekonomi kota.

Bahkan, ada sisi humanis yang sering luput dari angka-angka statistik. Sebagian pendatang dan warga lokal merasakan budaya berkendara yang relatif lebih tertib dan tenang dibandingkan hiruk-pikuk kota metropolitan lainnya di Indonesia. Ketenangan di jalan raya ini, meski sulit dikuantifikasi, merupakan aset berharga yang meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Namun, segala capaian tersebut seharusnya tidak membuat Batam berpuas diri. Keberhasilan ekonomi hanyalah fondasi. Pekerjaan rumah sesungguhnya adalah bagaimana mengubah pertumbuhan tersebut menjadi peningkatan kualitas ruang publik yang bermartabat. 

Belajar dari kota-kota pesisir dunia seperti Copenhagen, Vancouver, atau Singapura, kita melihat sebuah pola yang konsisten bahwa kota yang hebat tidak hanya memprioritaskan beton, tetapi menempatkan kawasan pesisir sebagai "ruang tamu" bagi warganya. Di kota-kota tersebut, tepi laut adalah ruang demokratis tempat siapa saja bisa menikmati matahari terbenam tanpa harus terhalang pagar eksklusivitas.

Batam memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi kota serupa. Bentang pantainya yang panjang, perairannya yang tenang, dan posisinya sangat strategis. Yang kita perlukan sekarang adalah keberanian untuk menyusun perencanaan dengan perspektif jangka panjang, agar menjadi sebuah kebijakan yang tidak hanya tunduk pada kebutuhan sesaat, tetapi setia pada identitas geografis kita.

Mengapa kita harus terus bertanya tentang nasib pantai-pantai kita? Mengapa kita menggugat keterbatasan ruang publik pesisir yang nyaman? Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah bentuk pesimisme, melainkan sebuah manifestasi cinta. Ini adalah harapan agar Batam tidak terjebak menjadi "Jakarta kedua" atau sekadar "duplikat" kota lain. Batam tidak perlu meniru siapa pun. Batam cukup menjadi dirinya sendiri, menjadi sebuah kota kepulauan modern yang tumbuh dari laut, hidup bersama laut, dan memuliakan laut sebagai wajah utamanya.

Kembali ke khittah Batam bukan berarti kita harus mundur ke masa lalu. Sebaliknya, ini adalah ajakan untuk kembali pada visi dasar yang diletakkan oleh para pendahulu kita. Pada sebuah konsep Sea Water City yang harmonis. Visi tentang kota di mana kemajuan industri berjalan beriringan dengan kelestarian ekosistem dan kebahagiaan warga.

Dengan demikian, sebuah kota tidak akan dikenang karena jumlah gedung pencakar langitnya yang paling tinggi, melainkan karena kemampuannya membuat setiap orang yang datang merasa betah, merasa hidup, dan ingin kembali lagi. Batam sudah memiliki semua modal itu. Sekarang, tinggal bagaimana kita mulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat agar bersama-sama merajut kembali memori tersebut, menjadikan laut bukan lagi sebagai halaman belakang yang terabaikan, melainkan sebagai wajah depan yang membanggakan.

Karena bagi Batam, memuliakan laut adalah cara terbaik untuk memuliakan masa depannya sendiri. (Red)