Sejarah sering bekerja melalui kebetulan yang puitis. Pada akhir dekade 1970-an, tepat ketika dunia tengah mencari keseimbangan baru dalam Perang Dingin, dua bangsa besar di Asia—China dan Iran—mengambil jalan sejarah yang berada di persimpangan serupa. Di bawah kepemimpinan era baru, Deng Xiaoping di China dan Ruhollah Khomeini di Iran memulai restrukturisasi negara secara fundamental.

Reformasi ekonomi besar-besaran di China dan revolusi politik berbasis agama di Iran pada periode 1978–1979 menciptakan sebuah kontras yang menarik untuk dijadikan studi komparatif. Setelah transformasi dilakukan demi mengatasi krisis internal dan ketimpangan yang akut, hasilnya kini terlihat jelas: China menjelma menjadi kekuatan ekonomi global, sementara Iran masih harus bergulat dengan stagnasi ekonomi serta tekanan geopolitik yang hebat hingga awal abad ke-21.

Pada 1978, Deng Xiaoping memulai transformasi besar di China melalui kebijakan “reformasi dan keterbukaan” (Gaige Kaifang). Di bawah bayang-bayang kegagalan Revolusi Kebudayaan, negara yang sebelumnya terisolasi ini mulai membuka diri terhadap investasi asing, memperkenalkan mekanisme pasar, dan mengurangi kontrol negara secara bertahap dalam sektor ekonomi. Langkah ini bukan sekadar perubahan kebijakan, melainkan pergeseran paradigma dari dogmatisme menjadi pragmatisme.

Data dari World Bank menunjukkan bahwa sejak 1980-an hingga awal 2000-an, lebih dari 800 juta warga China berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem sebagai capaian yang sering disebut sebagai salah satu keberhasilan pembangunan terbesar dalam sejarah modern. China tidak hanya sekadar bertahan, bahkan boleh dikatakan mereka mendominasi. Tak hanya itu, China juga mengumpulkan cadangan devisa terbesar di dunia, dengan angka yang sempat melampaui 3 triliun dolar AS. Bahkan, menurut laporan International Monetary Fund (IMF), China menjadi salah satu pemegang utama surat utang Amerika Serikat, mencerminkan posisi strategisnya dalam sistem keuangan global yang sangat ironis. Sebuah negara komunis yang akhirnya menjadi penopang finansial utama bagi jantung kapitalisme dunia.

Sebaliknya, pada saat yang hampir bersamaan, Iran memasuki babak baru pada 1979 melalui Revolusi Iran 1979 yang dipimpin Ayatollah Khomeini. Rezim monarki Mohammad Reza Pahlavi yang pro-Barat runtuh, dan sistem politik baru berbasis “Wilayatul Faqih” diperkenalkan sebagai konsep yang menggabungkan otoritas agama dan politik dalam satu struktur kekuasaan. Bagi Teheran, revolusi adalah upaya merebut kembali kedaulatan moral dan budaya dari pengaruh "Barat" yang dianggap korup.

Namun, alih-alih menghasilkan lompatan ekonomi seperti China, Iran menghadapi tantangan berlapis yang bersifat struktural dan eksternal. Hal itu memang tidak terlepas dari sanksi internasional, terutama dari Amerika Serikat yang dimulai sejak krisis sandera 1979, menjadi faktor utama yang membatasi akses Iran terhadap pasar global, teknologi, dan sistem keuangan SWIFT. Data dari IMF menunjukkan pertumbuhan ekonomi Iran cenderung fluktuatif, bahkan beberapa kali mengalami kontraksi akibat tekanan sanksi dan ketergantungan tinggi pada sektor minyak yang harganya kerap dipermainkan dalam geopolitik global.

Seorang analis ekonomi Timur Tengah dari Brookings Institution pernah menyatakan, “Iran memiliki potensi besar dalam hal sumber daya manusia dan alam, tetapi isolasi ekonomi membuatnya sulit bersaing dalam ekonomi global yang semakin terintegrasi.” Di sisi lain, pemerintah Iran sering menegaskan bahwa sistem mereka memberikan kemandirian politik dan ketahanan terhadap dominasi Barat. Seorang pejabat Iran, sebagaimana dikutip media resmi, menyebut, “Kami tidak mengejar model pembangunan Barat. Kami membangun sistem yang sesuai dengan nilai dan identitas kami sendiri.” Dengan demikian, bagi mereka, martabat kedaulatan jauh lebih berharga daripada angka pertumbuhan di atas kertas.

Perbedaan jalur yang kontras ini menimbulkan pertanyaan mendasar yang terus diperdebatkan oleh para ilmuwan sosial. Mengapa China yang sekuler mampu melesat, sementara Iran yang berbasis teodemokrasi seolah tertahan? Jawabannya tentu tidak tunggal dan melibatkan kompleksitas sejarah yang dalam. Beberapa pakar melakukan beberapa analisa dari berbagai sudut pandang dalam studi komparasinya.

Pertama, dalam sudut pendekatan ekonomi. China secara pragmatis mengadopsi mekanisme pasar tanpa sepenuhnya meninggalkan kontrol negara. Mereka menggunakan kapitalisme sebagai alat untuk memperkuat sosialisme. Sementara Iran, dengan struktur politik yang lebih ideologis dan penguasaan ekonomi oleh entitas seperti Bonyad (yayasan keagamaan), cenderung membatasi liberalisasi ekonomi demi menjaga stabilitas doktrin dan distribusi yang terkontrol.

Kedua, aspek hubungan internasional. China memilih integrasi global yang secara bertahap melakukan “Tao Guang Yang Hui” yang secara harfiah artinya kurang lebih "menyembunyikan kekuatan". Kemudian dengan bergabungnya China dengan WTO pada 2001, menarik investasi asing, dan akhirnya menjadi pusat manufaktur dunia. Sementara Iran sebaliknya, lebih sering berada dalam posisi konfrontatif dengan tatanan global yang dipimpin Barat. Pilihan ini membawa risiko pada isolasi ekonomi, meski di saat yang sama memperkuat posisi Iran sebagai pemimpin poros perlawanan di kawasan.

Ketiga, dalam sudut stabilitas kebijakan. Reformasi China berlangsung konsisten lintas dekade, diwariskan dari satu generasi kepemimpinan ke generasi berikutnya dengan visi yang sinkron. Sementara Iran kerap menghadapi dinamika internal yang tajam antara faksi reformis dan konservatif, ditambah tekanan eksternal yang menghambat kesinambungan kebijakan ekonomi jangka panjang.

Namun demikian, membandingkan keduanya secara hitam-putih juga berisiko menyederhanakan realitas yang sangat kaya. Keberhasilan ekonomi China pun tidaklah datang tanpa biaya. China menghadapi kritik serius terkait ketimpangan sosial yang lebar antara pesisir dan pedalaman, serta pembatasan kebebasan sipil dan pengawasan digital yang ketat. Sementara itu, Iran, meski tertinggal secara ekonomi dan terhimpit inflasi, tetap menunjukkan ketahanan politik yang luar biasa dan punya pengaruh regional yang signifikan di Timur Tengah, mulai dari Lebanon hingga Yaman. Masyarakat Iran juga tetap memiliki basis intelektual dan budaya yang sangat resilien di tengah keterbatasan.

Melakukan studi komparatif antara China dan Iran memang bukan sekadar tentang siapa yang lebih berhasil dalam mencatat angka Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan tentang pelajaran pilihan sadar akan jalan pengubahan sejarah bangsa kita. Jika satu memilih pragmatisme ekonomi dengan kompromi ideologis demi kemakmuran material, sementara yang lain memilih mempertahankan identitas ideologis dengan konsekuensi ekonomi yang sangat berat, tentu akan membawa cerita berbeda.

Mungkin pertanyaan yang tersisa bukan lagi “mengapa mereka berbeda,” melainkan sebuah pertanyaan yang lebih eksistensial bagi setiap bangsa. Apakah sebuah kemajuan harus selalu diukur dari pertumbuhan ekonomi semata? Apakah kemakmuran material cukup untuk menggantikan ruang kebebasan atau identitas spiritual? Apakah ada nilai lain seperti kedaulatan penuh dan integritas budaya yang mestinya sengaja dipertahankan, meski harus dibayar dengan harga stagnasi dan isolasi? 

China dan Iran memberikan kita dua cermin yang berbeda untuk melihat bagaimana sebuah bangsa bernegosiasi dengan masa depan. (Red)