Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah survei dan kajian menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden turun menjadi 51,1 persen, dari 81,2 persen pada November 2025. Sejumlah ekonom menilai memburuknya persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi menjadi faktor utama di balik penurunan tersebut, sementara pemerintah menegaskan berbagai program strategis masih terus berjalan dan membutuhkan waktu untuk menghasilkan dampak yang lebih luas.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai kondisi ekonomi masyarakat menjadi catatan paling serius menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo. Menurutnya, tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat sudah tercermin dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menurunnya daya beli hingga semakin beratnya beban biaya hidup.

"Kondisi ekonomi masyarakat terus terpuruk dan itu yang paling dirasakan dalam kehidupan sehari-hari," kata Bhima Yudhistira, Senin (27/7/2026). Penilaian Celios sejalan dengan temuan SMRC. Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, menyebut persepsi publik terhadap kondisi ekonomi merupakan penyebab terbesar turunnya kepuasan terhadap Presiden. 

"Persepsi publik terhadap memburuknya kondisi ekonomi nasional menjadi faktor utama di balik menurunnya tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden," ujar Deni dalam paparan hasil surveinya. Ia menjelaskan, hampir separuh responden, yakni 49,4 persen, menilai kondisi ekonomi nasional berada dalam keadaan buruk atau sangat buruk. Sementara itu, hanya 15,7 persen responden yang menilai kondisi ekonomi nasional dalam keadaan baik.

Meski demikian, pemerintah memiliki pandangan berbeda. Selama beberapa bulan terakhir, pemerintah berulang kali menyampaikan bahwa berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, dan penguatan ketahanan pangan, dirancang sebagai investasi jangka panjang yang manfaatnya tidak dapat diukur hanya dalam hitungan bulan. Pemerintah juga menilai indikator makroekonomi masih relatif terjaga sehingga diperlukan waktu agar hasil kebijakan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara capaian makroekonomi dengan pengalaman ekonomi masyarakat sehari-hari. Di satu sisi, pemerintah menekankan stabilitas dan prospek pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, masyarakat lebih menilai kondisi ekonomi dari kemampuan memenuhi kebutuhan pokok, memperoleh pekerjaan, serta menjaga daya beli keluarga.

Penurunan kepuasan publik bukan semata-mata persoalan angka survei. Dalam sistem demokrasi, survei menjadi salah satu instrumen untuk membaca persepsi masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah. Karena itu, hasil survei seharusnya dipandang sebagai bahan evaluasi, bukan sekadar legitimasi ataupun ancaman politik.

Dengan demikian, tantangan terbesar pemerintahan Prabowo bukan hanya menjaga stabilitas ekonomi di atas kertas, melainkan memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui pertumbuhan ekonomi atau besarnya anggaran negara, tetapi melalui pengalaman nyata warga ketika harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, kesempatan kerja tersedia, dan kesejahteraan keluarga meningkat. Di titik itulah, kepuasan publik sesungguhnya akan tumbuh. Bukan karena narasi yang dibangun, melainkan karena realitas yang mereka rasakan sendiri. (Red)