Di sebuah ruang dialisis yang beraroma antiseptik, waktu memiliki artikulasi yang berbeda. Di sana, setiap menit terasa lebih berat, dan setiap detak jantung menjadi pengingat yang bising bahwa tubuh manusia memiliki batas yang rapuh. Bagi para penyintas gagal ginjal, mesin hemodialisis bukan sekadar alat medis yang rumit. Tapi sebuah jembatan tipis yang membentang di atas jurang, memisahkan antara keinginan untuk terus bertahan hidup dan kepasrahan pada maut.

Di ruang seperti itulah Ajat, seorang pedagang es keliling dari Lebak, Banten, harus menelan kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan. Ia tidak hanya sedang bertarung melawan penyakit kronis yang menggerogoti fisiknya, tetapi juga sedang berbenturan dengan dinding birokrasi yang tiba-tiba melenyapkan aksesnya terhadap pengobatan.

Saat jarum dialisis sudah tertancap di lengannya, sebuah proses yang menyakitkan namun vital, ia tiba-tiba dipanggil oleh petugas rumah sakit. Kabar yang dibawa petugas itu lebih dingin dari es yang biasa ia jajakan: status kepesertaan BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) miliknya dinyatakan tidak aktif.

“Saya sedang cuci darah, jarum sudah ditusuk, tiba-tiba dipanggil karena BPJS tidak aktif,” tutur Ajat dengan suara parau, sebagaimana dihimpun oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). Momen itu bukan sekadar urusan administrasi yang meleset. Ia adalah sebuah jeda traumatis yang mengubah rasa aman menjadi kecemasan yang mencekik. Seketika, mesin yang sedang bekerja itu terasa seperti kemewahan yang tak lagi mampu ia jangkau.

Mendengar kabar tersebut, istri Ajat bergerak cepat, mencoba merajut kembali harapan yang terkoyak. Ia menempuh perjalanan panjang yang melelahkan dari kantor kelurahan ke kecamatan, hingga berakhir di Dinas Sosial. Namun, birokrasi seringkali memiliki bahasa yang kaku. Jawaban yang diterima tetap sama bahwa status bantuan tidak lagi berlaku. Ajat dan keluarganya diminta beralih ke jalur mandiri, sebuah saran yang terdengar masuk akal bagi pengambil kebijakan, namun mustahil bagi mereka yang hidup di garis batas kemiskinan.

Bagi banyak keluarga kelas menengah, perpindahan skema ini mungkin dianggap sebagai perubahan administratif rutin. Namun bagi Ajat, ini adalah vonis ekonomi. “Untuk ongkos ke rumah sakit saja sudah susah. Saya jualan es, sekarang tidak bisa dagang karena musim hujan,” keluhnya. Kalimat sederhana itu mengandung ironi yang sangat dalam ketika tubuh manusia paling melemah, sistem justru menuntut ketangguhan administratif dan finansial yang luar biasa.

Fenomena yang dialami Ajat bukanlah kasus tunggal yang terisolasi. Ketua Umum KPCDI, Tony Richard Samosir, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima lebih dari 30 laporan serupa terkait penonaktifan mendadak status PBI di berbagai daerah. "Pasien datang untuk menyambung nyawa, namun dihentikan di loket pendaftaran karena kartu mendadak nonaktif. Ini bukan sekadar administrasi; ini soal hidup dan mati," tegas Tony. Bagi pasien gagal ginjal, penundaan satu sesi cuci darah saja dapat memicu penumpukan racun (ureum dan kreatinin) yang berujung pada kegagalan organ fatal.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memang sering diagungkan sebagai salah satu pencapaian kebijakan publik terbesar di Indonesia. Dengan cakupan kepesertaan yang mencapai ratusan juta jiwa, BPJS Kesehatan adalah jaring pengaman bagi kaum marjinal melalui skema PBI yang iurannya dibayarkan oleh negara. Namun, sistem yang kolosal ini seringkali gagap saat berhadapan dengan cerita-cerita kecil, tentang individu-individu yang terselip dan hilang di antara baris-baris data digital.

Penonaktifan status PBI secara massal baru-baru ini berakar pada pembersihan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Tujuannya mungkin mulia seperti yang dijelaskannya bahwa itu untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan menghapus data peserta yang telah meninggal atau dianggap sudah mampu. Namun, ketika proses verifikasi di lapangan tidak sinkron dengan realitas sosiologis masyarakat, kebijakan yang diniatkan untuk efisiensi justru menciptakan eksklusi yang mematikan. Negara seolah-olah lebih memercayai algoritma daripada detak nadi warganya.

Awan Mendung di Langit Anggaran Kesehatan

Kecemasan para pasien PBI seperti Ajat semakin berlipat ganda seiring dengan pergeseran arah kebijakan fiskal nasional. Menurut beberapa pakar kebijakan bahwa hal itu terjadi sehubungan dengan anggaran terbatas dan kebijakan prioritas. Di bawah rezim pemerintahan Prabowo Subianto, publik menyoroti adanya potensi pemangkasan ruang anggaran kesehatan yang dilakukan sebelumnya demi mengakomodasi program prioritas baru: Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan dokumen Nota Keuangan, meskipun anggaran kesehatan secara nominal tampak terjaga, tekanan terhadap ruang fiskal sangat terasa akibat alokasi besar untuk program MBG yang diproyeksikan menelan biaya hingga Rp71 triliun di tahun pertama. Para pakar kebijakan publik memperingatkan bahwa tanpa strategi pendanaan yang kreatif, pemangkasan atau "pengetatan" di sektor kesehatan termasuk yang berakibat pada pemangkasan subsidi BPJS PBI menjadi risiko yang nyata di depan mata.

Ada kekhawatiran sistemik bahwa demi memenuhi janji kampanye berupa piring makan guna pemenuhan gizi, negara terpaksa mengencangkan ikat pinggang pada aspek fundamental lainnya, yaitu akses pengobatan bagi rakyat miskin. Jika anggaran PBI terus ditekan atau proses pembersihan data dilakukan secara agresif hanya untuk menghemat pengeluaran negara, maka akan semakin banyak "Ajat-Ajat" lain yang harus terhenti langkahnya di depan pintu ruang dialisis.

Mencari Wajah Kemanusiaan dalam Angka

Dalam diskursus kebijakan publik, data memang merupakan fondasi. Tanpa akurasi data, keadilan sulit ditegakkan. Namun, kita harus berani bertanya apakah data diciptakan untuk melayani manusia, atau manusia yang dikorbankan demi kesempurnaan data?

Kisah Ajat memperlihatkan benturan yang sangat nyata antara efisiensi sistem dan kerentanan individu. Negara seringkali terjebak dalam angka-angka statistik kepesertaan, namun lupa bahwa di balik setiap nomor kartu BPJS yang dinonaktifkan, ada nyawa yang sedang bertaruh. Di ruang dialisis, perdebatan tentang defisit anggaran atau sinkronisasi data terasa sangat jauh dan abstrak. Yang nyata di sana hanyalah deru mesin, rasa mual yang hebat akibat racun yang tak terfilter, dan harapan sederhana agar pengobatan tidak terputus hanya karena sebuah entri digital berubah warna dari hijau menjadi merah.

Kesehatan bukan sekadar tentang angka dalam APBN atau barisan kode di server pusat data. Namun ia tentang kontrak sosial paling dasar antara negara dan rakyatnya. Jika negara mampu menyediakan anggaran besar untuk program-program baru, sudah sepatutnya negara tidak abai dalam menjaga nyawa mereka yang sudah lama bergantung pada perlindungan jaminan kesehatan.

Sebab, sebuah peradaban tidak dinilai dari seberapa canggih sistem datanya, melainkan dari seberapa protektif ia memperlakukan warganya yang paling lemah. Jangan sampai demi memenuhi piring di meja makan, kita membiarkan mesin cuci darah berhenti berputar bagi mereka yang tak punya apa-apa lagi selain harapan untuk hidup esok hari bernyawa dan berdaya. (Red)