Sumber daya adalah terbatas. Tapi dalam berbatas itu Indonesia cukup berlimpah potensi yang tak pernah dibagi secara merata, tak diberi akses pada seluas-luasnya peluang untuk segenap anak bangsa, sejak didirikannya negara. Ketimpangan ini bukanlah sebuah kecelakaan sejarah, melainkan sebuah desain yang kokoh. 

Kalimat itu mungkin terdengar klise, tetapi sejarah ekonomi-politik Indonesia menunjukkan bahwa kelimpahan alam tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan. Kita sering terpukau pada angka pertumbuhan, namun lupa bertanya siapa yang sebenarnya tumbuh. Dari era kolonial hingga republik modern, pengelolaan sumber daya selalu berada dalam struktur yang berlapis: negara, elite ekonomi, jaringan politik, dan sistem sosial yang tidak pernah benar-benar netral.

Di tengah realitas yang timpang ini, kita sering terjebak pada narasi yang menyalahkan diri sendiri. Kenapa kita miskin? Pertanyaan ini sering dijawab dengan nasihat moral: bekerja lebih keras, lebih disiplin, lebih kreatif. Seolah-olah kemiskinan adalah dosa pribadi akibat kemalasan. Namun jawaban semacam itu hanya melihat individu, bukan struktur. 

Padahal kemiskinan seringkali bukan hanya persoalan usaha pribadi, tetapi persoalan akses siapa yang punya pintu masuk dan siapa yang dijaga di luar. Ada tembok tebal yang memisahkan mereka yang "di dalam" dan mereka yang selamanya "di luar". Untuk memahami dinding pembatas ini, kita harus berani melihat bagaimana kekuasaan itu terkonsolidasi. 

Jawabannya ada di baliknya seorang Prabowo Subianto. Perlu ditekankan, Prabowo tidak miskin, tidak lahir dari keluarga miskin, dia hadir ke dunia lewat kartel keluarga yang konon “orang dalam” sang penguasa tanah Jawa cum Nusantara dengan segenap bentangan tanah, air, dan udara dengan segenap kekayaannya. Ia adalah produk dari sebuah ekosistem yang mapan.

Penyebutan nama itu bukan semata soal individu, melainkan sebagai simbol struktur kekuasaan yang berlapis dan berkelanjutan. Prabowo adalah personifikasi dari bagaimana privilese bekerja lintas zaman. Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, elite politik dan ekonomi sering terbentuk dari jaringan keluarga, pendidikan, dan relasi yang panjang. Struktur ini menciptakan kesinambungan sebagai sebuah garis tak terlihat yang menghubungkan generasi ke generasi.

Mari kita tilik silsilahnya untuk melihat bagaimana karpet merah itu dibentangkan. Garis trah seorang Prabowo membentang sejak bangsawan Mataram, lalu abtenaar pemerintah kolonial, hingga ayahnya, Soemitro meraih pendidikan mumpuni, hingga Prabowo jadi menantu penguasa Orde Baru, sampai akhirnya jadi orang nomor satu berdasarkan suara 58,6 persen warga yang di antara yang miskin-miskin itu. Sebuah paradoks yang menyayat: rakyat yang terpinggirkan justru memberikan mandat kepada mereka yang berada di puncak piramida yang sama.

Sejarah keluarga seperti ini memperlihatkan bagaimana modal sosial, politik, dan kultural bekerja secara simultan. Pierre Bourdieu menyebutnya sebagai kapital simbolik dan kapital sosial sebagai jaringan relasi yang memberi akses lebih cepat kepada kekuasaan, pendidikan terbaik, dan peluang strategis. Tanpa modal ini, kecerdasan sekalipun seringkali terbentur jalan buntu. Dalam hal ini, keberhasilan bukan semata hasil individu, tetapi juga warisan struktur.

Di sisi lain, mayoritas warga hidup dalam realitas berbeda. Mereka lahir di gang sempit, di desa terpencil, atau di pesisir yang terabaikan. Mereka lahir tanpa jaringan elit, tanpa akses pendidikan unggulan, tanpa pintu masuk ke lingkaran kekuasaan. Mereka bukan kekurangan kemampuan, melainkan kekurangan kesempatan yang setara. Ada bakat-bakat besar yang mati sebelum sempat tumbuh karena ketiadaan modal awal.

Benar kita atau saya tidaklah iri, tapi bentangan penjelasan ini, miskinmu bukan karena kau dungu, idiot, atau malas. Penting untuk menyadari bahwa kegagalanmu seringkali adalah kegagalan sistemik. Karena struktur lingkaran keluargamu dan pendidikanmu tak menunjang untuk masuk, atau merebut kasta kekuasaan sosial itu, yang selama ini menikmati sendiri potensi-potensi itu.

Di sinilah narasi meritokrasi sering menjadi problematik. Ideologi yang mengatakan "siapa cepat dia dapat" hanya berlaku jika semua orang memakai sepatu lari yang sama. Kita diajarkan bahwa siapa pun bisa sukses jika berusaha cukup keras. Namun dalam praktiknya, titik awal setiap orang berbeda. Ada yang memulai dari garis start yang sama dengan garis finish orang lain. Ketimpangan ini membuat kompetisi menjadi tidak adil sejak detik pertama. Ada yang berlari di trek datar, ada pula yang harus mendaki gunung sejak langkah pertama.

Lalu, apa peran pemerintah dalam hal ini? Ketika negara tidak secara aktif meratakan akses pendidikan, kesehatan, modal ekonomi, dan kesempatan politik, maka struktur lama akan terus mereproduksi dirinya sendiri. Tanpa intervensi yang radikal, lingkaran setan ini tidak akan terputus. Elite akan melahirkan elite baru, sementara kelas bawah akan tetap berjuang melampaui batas yang sama.

Ini bukan sekadar kritik terhadap individu tertentu, melainkan refleksi terhadap sistem yang memungkinkan ketimpangan menjadi normal. Kita telah menganggap perbedaan nasib yang ekstrem sebagai sesuatu yang "alamiah". Bahkan demokrasi elektoral dengan segala janji kesetaraan suara tidak otomatis membongkar struktur sosial yang telah berakar selama puluhan bahkan ratusan tahun. Suara di kotak suara seringkali tidak mampu meruntuhkan dominasi modal di balik layar.

Ironinya, mereka yang paling terdampak oleh ketimpangan sering kali menjadi basis dukungan terbesar bagi elite yang berasal dari struktur tersebut. Rakyat kecil kerap terpesona oleh karisma yang justru dibangun dari akumulasi privilese. Fenomena ini tidak unik di Indonesia; banyak negara menunjukkan pola serupa. Identitas, harapan simbolik, dan narasi nasionalisme sering mengalahkan analisis struktural yang lebih kompleks. Kita lebih mudah jatuh cinta pada simbol daripada membongkar sistem yang mencekik kita.

Namun refleksi ini bukan untuk menumbuhkan sinisme, melainkan kesadaran. Memahami ketidakadilan bukanlah alasan untuk menyerah, melainkan bahan bakar untuk menuntut perubahan. Jika kemiskinan dipahami sebagai kegagalan individu, maka solusinya selalu moralistik: bekerja lebih keras. Pandangan ini sempit dan membebani korban. Tetapi jika kemiskinan dipahami sebagai masalah struktur, maka solusinya adalah reformasi akses: pendidikan yang benar-benar terbuka, distribusi ekonomi yang adil, dan sistem politik yang tidak hanya dapat dimasuki oleh mereka yang telah memiliki modal sosial.

Kita perlu meredefinisi ulang hubungan antara rakyat dan negara. Pertanyaan “kenapa kita miskin?” bukanlah pertanyaan tentang kelemahan personal, melainkan tentang desain sosial. Kita harus berani menggugat cara kita mengelola kekuasaan. Negara kaya sumber daya bisa saja melahirkan rakyat miskin, jika akses terhadap kekayaan itu dikunci oleh lingkaran terbatas.

Dan mungkin refleksi paling penting adalah ini: memahami struktur bukan berarti menolak harapan, tetapi justru membuka kemungkinan perubahan. Dengan melihat dunia apa adanya, kita berhenti menyalahkan cermin atas wajah yang kusam. Kita mulai melihat tangan-tangan yang mengatur pantulan di cermin tersebut. Sebab kesadaran adalah langkah pertama untuk membongkar ilusi bahwa semua orang bermain di lapangan yang sama. Tanpa kesadaran ini, kita hanya akan terus berlari di tempat, di atas lintasan yang memang tidak pernah dirancang untuk membuat kita menang, dan akhirnya kita mati terbunuh dengan pelan-pelan. (Sal)