Ada pengalaman kecil yang kadang tinggal lama di ingatan. Sebuah memori yang perlahan bertransformasi menjadi kegelisahan intelektual ketika kita melihat bagaimana mesin besar bernama negara dijalankan.

Beberapa tahun lalu, ketika saya berkunjung ke Gedung Sate dan beberapa kantor pemerintahan lainnya, saya melihat potongan-potongan adegan yang terasa familiar. Lorong-lorong yang rapi, ruang kerja yang tertata, orang-orang yang datang dan pergi dengan ritme yang tampak sibuk. Namun di balik itu, ada kesan samar: kesibukan yang sulit diterjemahkan menjadi makna. Di sana, udara terasa dipenuhi oleh aroma formalitas yang kaku, di mana gerak tubuh manusia terasa seperti sekadar menjalankan skenario besar yang mekanis.

Pengalaman itu mengingatkan saya pada sebuah unggahan yang sempat viral beberapa bulan lalu dari Kang Dedi Mulyadi (KDM), yang menyoroti potret aparatur yang terlihat santai. Dalam unggahan tersebut, mereka tertangkap kamera sedang asyik bermain catur, dan saya sendiri pada waktu itu menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri pemandangan yang serupa: beberapa oknum sedang asyik bermain game di komputer tepat di hari dan jam kerja. Semua ini adalah cermin nyata bahwa mereka benar-benar tidak terlibat dalam pekerjaan substantif. Potret itu bukan sekadar kritik visual, melainkan tamparan keras bagi efektivitas pelayanan publik kita.

Di beberapa sudut lain, saya pernah melihat perempuan-perempuan berseragam dinas dengan penampilan yang tampak sangat modis, seolah kehadiran mereka di kantor lebih dekat dengan urusan butik dan salon dibanding ruang pelayanan publik yang menuntut empati. Di sisi lain, beberapa pria berdiri atau duduk tanpa jelas aktivitas apa yang sedang mereka jalani. Fenomena ini menciptakan kontras yang tajam antara seragam yang mereka kenakan dengan output nyata yang seharusnya dirasakan masyarakat.

Tentu saja, satu potongan pemandangan tidak bisa menjadi kesimpulan utuh tentang seluruh sistem birokrasi yang kompleks. Namun kesan itu menyisakan pertanyaan yang sulit dihindari: apakah semua kesibukan yang kita lihat benar-benar mencerminkan kerja yang bermakna? Ataukah kita sedang menyaksikan sebuah pertunjukan kolosal yang menghabiskan energi namun minim dampak?

Anatomi Pekerjaan Semu

Pertanyaan itu membawa saya pada istilah yang pernah dipopulerkan antropolog David Graeber: Bullshit Job. Secara definisi, ini adalah pekerjaan yang secara struktural ada, tetapi secara makna terasa kosong, bahkan bagi mereka yang menjalaninya. Graeber menekankan bahwa ini adalah bentuk "perbudakan spiritual" atau perbudakan administratif di era modern, di mana orang dibayar untuk melakukan sesuatu yang mereka sendiri tahu tidak perlu dilakukan, sehingga mereka mencari pelarian pada aktivitas seperti bermain catur atau game untuk membunuh waktu.

Hal menariknya, bullshit job bukan pekerjaan rendahan. Ia justru sering tumbuh di ruang kerja formal, institusi modern, dan birokrasi yang terlihat profesional. Masalahnya bukan pada individu semata, tetapi pada sistem yang memproduksi pekerjaan tanpa fungsi nyata. Banyak orang bekerja keras dalam sistem yang mereka jalani. Namun sistem modern seringkali membutuhkan kesibukan hanya sebagai tanda legitimasi. Rapat demi rapat dijalankan, laporan demi laporan dipresentasikan, koordinasi demi koordinasi diterapkan, semuanya menciptakan sebatas kesan “gerak”.

Di sinilah letak ironinya: semakin besar organisasi, semakin besar pula kecenderungannya menciptakan struktur pendukung yang sebenarnya hanya melayani dirinya sendiri, bukan melayani rakyat.

Ekonomi Kesibukan dalam Anggaran Negara

Dalam konteks Indonesia, diskusi tentang bullshit job tidak bisa dilepaskan dari struktur anggaran negara. Di negara dengan APBN yang mencapai ribuan triliun rupiah, mesin birokrasi tentu harus terus berjalan sebagai roda penggerak ekonomi. Tetapi ketika pemerintah sendiri mulai mendorong efisiensi anggaran dan memangkas kegiatan seremonial atau perjalanan dinas, muncul pengakuan diam-diam bahwa selama ini tidak semua aktivitasnya benar-benar esensial.

APBN Indonesia kini berada pada kisaran lebih dari Rp3.843 triliun. Sebagian besar belanja negara diarahkan pada program pembangunan, layanan publik, dan dukungan ekonomi. Namun pemerintah sendiri mengakui adanya kebutuhan efisiensi besar-besaran terhadap pos belanja yang dianggap tidak prioritas.

Pernah Menteri Keuangan Sri Mulyani periode lalu, menyebut efisiensi anggaran mencapai lebih dari Rp306 triliun, termasuk pemangkasan pada kegiatan seperti perjalanan dinas, seminar, dan acara seremonial. Kebijakan ini secara tidak langsung mengakui adanya ruang pemborosan struktural—adanya kegiatan yang tampak produktif di atas kertas, tetapi hampa secara substansi.

Di sinilah konsep bullshit job menemukan relevansinya. Bukan berarti semua birokrasi tidak berguna. Namun ada risiko besar ketika sistem lebih fokus pada penyerapan anggaran daripada penyelesaian masalah. Kita sering melihat gejala yang sama: rapat lintas lembaga yang berlangsung berulang tanpa keputusan strategis, program teknologi mahal yang kurang relevan dengan kebutuhan lapangan, atau sistem administrasi berlapis yang justru membebani pekerjaan inti.

Pergeseran Makna: Laporan sebagai Tujuan

Dalam kondisi seperti ini, laporan berubah fungsi menjadi bukan lagi alat evaluasi, tetapi tujuan akhir. Kinerja diukur dari jumlah kegiatan, bukan dari dampak sosial. Negara terlihat bergerak, tetapi perubahan nyata berjalan lambat. Inilah psikologi kerja yang kehilangan makna.

Graeber menilai bahwa pekerjaan tanpa makna dapat menimbulkan kekerasan psikologis yang halus. Individu dipaksa mempertahankan ilusi bahwa pekerjaan mereka penting, meski mereka sendiri meragukannya. Kondisi ini menciptakan masyarakat yang lelah secara mental namun hampa secara spiritual. Penelitian lanjutan di Eropa menunjukkan bahwa persepsi pekerjaan yang tidak berguna berkorelasi dengan meningkatnya stres, kecemasan, dan alienasi kerja.

Ironisnya, pekerjaan yang benar-benar esensial seperti guru, perawat, petani, dan pekerja layanan publik sering justru terbebani oleh “bullshit task”, yaitu administrasi berlebihan yang menjauhkan mereka dari tugas utama. Seorang guru menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengisi aplikasi ketimbang mendidik, atau seorang perawat lebih sibuk dengan formulir ketimbang pasien. Inilah paradoks birokrasi kita.

Politik Anggaran dan Produksi Kesibukan

Fenomena bullshit job bukan sekadar persoalan manajemen kantor. Ia berkaitan erat dengan politik anggaran. Dalam sistem birokrasi besar, anggaran yang tersedia sering melahirkan struktur kerja baru: tim koordinasi, satuan tugas, konsultan, hingga kegiatan seremonial yang tujuannya hanya untuk memastikan anggaran tersebut "habis".

Logikanya sederhana: jika anggaran ada, aktivitas harus diciptakan—bahkan jika itu berarti membiarkan orang duduk di depan komputer tanpa tugas nyata. Logika ini berbahaya karena membawa negara terjebak dalam ekonomi kesibukan, di mana energi dihabiskan hanya untuk mempertahankan sistem, bukan memperbaiki realitas.

Demikian apa yang dikatakan efisiensi bukanlah sekadar pemotongan angka. Langkah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah seharusnya membuka ruang bukan hanya soal memangkas biaya, tetapi meninjau ulang makna kerja itu sendiri. Jika efisiensi hanya mengurangi angka tanpa mengubah budaya birokrasi, maka bullshit job akan bermigrasi ke bentuk lain. Pertanyaan mendasarnya bukan lagi “berapa yang dipotong?”, tetapi “apa yang benar-benar dibutuhkan?”

Negara yang Sibuk atau Negara yang Melayani?

Negeri ini tidak kekurangan orang rajin. Yang sering hilang adalah keberanian untuk mengakui bahwa sebagian kesibukan mungkin hanya ilusi produktivitas. Bullshit job mencuri dua hal sekaligus, yaitu waktu hidup manusia dan uang publik. Ia menciptakan sistem di mana orang terlihat bekerja, tetapi kehidupan masyarakat di luar gedung-gedung mewah itu tidak banyak berubah.

Mungkin beginilah tantangan terbesar negara modern. Bukan menciptakan lebih banyak pekerjaan, melainkan hanya memastikan bahwa setiap pekerjaan ada meskipun tanpa makna substantif. Kita harus waspada, karena negara yang sehat bukan yang paling sibuk secara administratif, melainkan yang paling mampu membedakan antara aktivitas dan dampak. Dan selama perbedaan itu masih kabur, kita akan terus bergerak cepat, tanpa pernah benar-benar sampai di tujuan.

Negeri ini barangkali tidaklah kekurangan orang rajin. Kita hanya terlalu sering menukar makna dengan kesibukan. Dan mungkin pertanyaan paling tajam yang perlu diajukan bukanlah “seberapa sibuk kita?”, tetapi apakah semua yang kita lakukan benar-benar mendekatkan kehidupan pada sesuatu yang lebih baik?

Karena negara yang sehat bukan yang paling ramai aktivitasnya, melainkan yang paling jujur membedakan antara kerja dan sekadar terlihat bekerja. Itulah tanda negara bekerja yang memang bekerja oleh para penyelenggaranya. Sebuah kerja yang memiliki ruh, bukan sekadar gerak mekanis di depan layar game dan papan catur. (Sal)