Dalam ingatan kolektif kita, politik sering kali bukan sekadar tentang angka, melainkan tentang bagaimana narasi disusun dan dirawat untuk kepentingan praktisnya. Saya masih ingat betul perkataan Fachri Hamzah, sosok yang dulu identik dengan PKS dan kini menakhodai Partai Gelora, saat ia membela Prabowo Subianto di sebuah acara televisi. Dengan nada meyakinkan, ia berujar, “Prabowo itu sangat dekat dengan kalangan Islam.” Sebuah pernyataan yang secara implisit menggiring pesan bahwa sudah seharusnya umat Islam menjatuhkan pilihan pada sosok tersebut.

Namun, di balik retorika yang renyah itu, terdapat lapisan sejarah yang berlapis. Saya memahami konteks saat Prabowo dekat dengan kalangan Islam, tetapi konteks sejarah yang panjang itu seolah coba dipotong dan disederhanakan oleh Fachri Hamzah demi kepentingan kampanye sesaat. Kedekatan Prabowo dengan Islam bukanlah sebuah fenomena yang lahir dari ruang kosong. Ia adalah produk dari dialektika politik Orde Baru yang sangat kompleks.

Akar Sejarah: "ABRI Hijau" dan Strategi Soeharto

Jika kita menengok ke belakang, pada akhir era 80-an hingga 90-an, peta politik Indonesia mengalami pergeseran tektonik. Saat itu, terkenal istilah golongan "ABRI Hijau", sebuah faksi di militer yang dianggap lebih akomodatif terhadap kepentingan Islam politik. Hal ini berjalan beriringan dengan manuver Presiden Soeharto yang mulai tampak "menghijau". Sosok yang sebelumnya kerap dijuluki sebagai golongan "Abangan" ini mulai giat membangun masjid-masjid melalui Yayasan Amalbhakti Muslim Pancasila.

Padahal, jika dirunut ke masa kecilnya, Soeharto konon mengecap pendidikan di sekolah Muhammadiyah, namun orientasi politiknya baru benar-benar bergeser saat ia merasa butuh legitimasi baru. Puncaknya adalah berdirinya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang dikomandani BK Habibie. Jika dilihat dari kacamata politik yang kritis, langkah ini sesungguhnya merupakan upaya penggembosan suara umat Islam yang tersentralisasi. Saat itu, NU di bawah ketokohan Gus Dur yang membentuk Forum Demokrasi, mulai menunjukkan sikap kritis sebelum akhirnya NU memutuskan untuk "Kembali ke Khittah". Soeharto, dalam naluri kekuasaannya, mulai merasa terancam oleh kekuatan-kekuatan sipil independen ini.

Antara Rangkulan dan Pengawasan

Strategi mendekat ke umat Islam kala itu memicu perdebatan: apakah ini upaya tulus merangkul, atau justru taktik untuk "menjinakkan"? Dalam kacamata intelijen, ada peran tokoh seperti LB Moerdani yang kerap disebut-sebut dalam operasi pemetaan kekuatan Islam. Salah satu contohnya adalah upaya mengumpulkan para keturunan keluarga DI/TII. Di permukaan, agenda yang terlihat adalah pemberian "santunan", namun di balik itu, ada maksud agar otoritas tahu betul siapa saja wajah-wajah cikal bakal “pelaku makar”. Inilah pola klasik intelijen: memeluk agar bisa memantau.

Prabowo Subianto, yang saat itu menjadi salah satu pion dalam faksi "ABRI Hijau", kini diambil konteks masa lalunya oleh Fachri Hamzah. Narasi itu dipoles sedemikian rupa seolah-olah Prabowo tengah melakukan "tobat politik" atau secara penuh kesadaran ingin merangkul umat Islam dengan ketulusan yang paripurna. Bagi sebagian masyarakat yang tidak mendalami akar sejarah ini, mereka akan dengan mudah termakan narasi tersebut. Tak heran jika dalam dua kali gelaran Pilpres sebelumnya, dukungan kalangan umat Islam begitu kental mengalir ke kubu Prabowo.

Realitas Hari Ini: Kekuasaan dan Dinamika Baru

Hingga sampailah kita pada hari ini. Pada Pilpres ketiga yang diikutinya secara berturut-turut, Prabowo akhirnya keluar sebagai pemenang. Kemenangan ini juga didukung oleh Partai Gelora, di mana ketuanya, Anis Matta, kini telah masuk dalam jajaran kabinet. Namun, sosok Fachri Hamzah seolah kehilangan panggung. Tak terdengar lagi kabarnya dengan nyaring setelah sempat ramai isu mengenai keterlibatan usahanya dalam ekspor lobster yang bermasalah.

Satu hal yang perlu digarisbawahi secara jujur adalah bahwa kemenangan Prabowo hari ini tentu saja tidak hanya terjadi atas peran "Jokowi Effect" semata. Umat Islam tetap memiliki andil besar dalam perolehan suara 58,6 persen tersebut. Meski tentu terbelah dengan suara kubu Anies Baswedan. Tapi loyalitas konstituen muslim yang sudah terbangun sejak dekade lalu tetap menjadi pilar yang signifikan bagi Prabowo, meski kini peta koalisinya telah berubah drastis.

Perjuangan Palestina dan Ujian Kepemimpinan

Kini, beban ekspektasi itu ada di pundak sang Presiden terpilih. Umat Islam, yang selama ini begitu getol dan konsisten berjuang untuk kemerdekaan Palestina, kini harus memperhatikan tiap langkah diplomatik Indonesia. Di tengah keraguan banyak pihak, muncul fakta mengenai keputusan Indonesia, di bawah pengaruh kebijakan strategis Prabowo untuk ikut serta dalam inisiatif perdamaian yang dipengaruhi oleh lingkungan politik Donald Trump, seperti partisipasi dalam forum Board of Peace.

Alasan yang dikemukakan biasanya bersifat strategis: agar Indonesia bisa lebih aktif dan memiliki posisi tawar dalam memperjuangkan Palestina dari dalam sistem global yang ada. Banyak orang meragukan langkah ini, namun gaya kepemimpinan Trump yang meledak-ledak dan pragmatis mungkin dirasa memiliki "satu frekuensi" dengan gaya Prabowo, sehingga dianggap sebagai sebuah kecocokan diplomatik.

Sejarah tentu akan mencatat apakah kedekatan dengan umat Islam ini adalah sebuah kemitraan yang tulus untuk membawa perubahan, atau sekadar romantisme masa lalu yang terus diputar ulang demi melanggengkan kekuasaan. Rakyat, terutama umat Islam yang menjadi basis suaranya, kini tidak lagi hanya butuh narasi, melainkan bukti nyata dari setiap kebijakan yang diambil di atas meja kekuasaan untuk kepentingan bangsa dan umat. (Sal)