APBN itu ibarat sungai besar yang mengalirkan fluida fiskal. Ia mengalir terus, dari hulu kebijakan hingga hilir kehidupan sehari-hari warga negara. Sungai ini tidak pernah benar-benar berhenti, hanya debitnya yang kadang naik, kadang surut, tergantung musim politik, arah kekuasaan, dan desain kebijakan yang menyertainya.

Namun, negara sebagai pengelola sungai ini sering kali lebih sibuk mengatur siapa yang boleh berdiri di tepiannya, ketimbang memastikan airnya benar-benar sampai ke ladang-ladang yang kering. Anggaran dibicarakan dengan bahasa teknokratis, tetapi lupa diterjemahkan menjadi keadilan distribusi.

Masalahnya, sungai ini tidak mengalir di tanah yang rata. Ada daerah yang dibuatkan bendungan, ada yang sengaja dialihkan arusnya, dan ada pula yang dibiarkan kering, dengan alasan efisiensi, prioritas, atau jargon pembangunan lain yang terdengar indah di ruang rapat, tetapi terasa hampa di dapur rumah. Negara kerap menyebutnya sebagai targeting, fiscal discipline, atau value for money, tetapi bagi warga di hilir, itu sering terasa sebagai penundaan yang tak pernah berakhir.

Untuk jalan rezekimu, kamu bisa menciduk airnya sesendok saja, atau segelas, atau membikin kanal aliran, atau membikin tambak di sekitar sungai itu, atau sekalian saja arusnya dibuat bercabang agar bisa dapat lebih besar. Di titik ini, kebijakan publik bekerja diam-diam sebagai penentu takdir: siapa yang hanya diberi gayung, siapa yang diberi ekskavator.

Negara jarang mengakui bahwa setiap desain anggaran adalah pilihan politik. Ketika satu kanal dilebarkan, kanal lain otomatis menyempit. Ketika satu sektor dimanjakan, sektor lain diminta berhemat atas nama nasionalisme.

Pelajari jalan rezekimu selama ini, atau saat ini, dari aliran mana kamu mendapatkan air dari arus besar APBN itu. Pertanyaan ini seharusnya juga diajukan oleh negara kepada dirinya sendiri: apakah anggaran benar-benar bekerja untuk rakyat, atau justru bekerja paling efektif untuk mereka yang paling paham cara membacanya.

Sebagai PNS atau ASN atau pejabat politik pasti langsung dari aliran itu, yang resmi dari kanalnya, (atau sekalian yang ilegalnya, seperti bikin selang sambungan gelap buat mencuri bensin/solar Pertamina). Di sini, negara sering gagal membedakan antara kebocoran dan kebiasaan. Sesuatu yang seharusnya dianggap penyimpangan, lama-lama diterima sebagai kelaziman.

Negara tampak tegas di atas kertas, tetapi lunak di lapangan. Pengawasan dibangun berlapis-lapis, namun sanksi sering kali berhenti di meja konferensi pers. Sungai dijaga oleh banyak petugas, tetapi airnya tetap berkurang sebelum sampai ke sawah.

Kalau jalan rezekimu di swasta, apakah usaha swastamu itu rekan proyek pemerintah (beserta sistem kongkalikong dan harus membayar cashback-nya), atau swasta yang murni berdikari, mengandalkan kebaikan sesama swasta, karena berdasarkan market “Need and Want” dasarnya manusia. Negara sering mengklaim netral, padahal kebijakannya secara aktif menciptakan pasar yang timpang.

Alih-alih membangun ekosistem usaha yang sehat, negara justru menciptakan ekosistem ketergantungan. Banyak pelaku usaha tidak sibuk memperbaiki produk, tetapi sibuk membaca arah angin kebijakan, berharap pintu anggaran terbuka sedikit lebih lama.

Selama ini saya pernah bekerja, dari yang tak ada dan jauh sekali, bekerja di Gramedia Batam, lalu di koperasi di Sukabumi, perbankan di Bandung, lalu mitra P&G di Bandung, lalu ke Jakarta bekerja yang bidang usaha dan mitra jualnya rekanan beberapa kementerian. Di setiap fase itu, saya melihat satu pola yang konsisten: semakin dekat seseorang ke pusat anggaran, semakin kecil peran idealisme, dan semakin besar toleransi terhadap kompromi.

Sampai akhirnya mendapat sesendok dari aliran APBN itu dengan bekerja di sektor media di Batam, yang artinya dari anggaran Komdigi saya mendapat bagian sesendok rezeki itu (termasuk harus memenuhi sistem cashback-nya). Negara berbicara tentang kebebasan pers dan ekosistem informasi sehat, tetapi praktik anggarannya sering kali justru memelihara ketergantungan media pada iklan dan kerja sama pemerintah.

Di sini, negara bukan hanya pengelola anggaran, tetapi juga produsen wacana. Ia menentukan isu apa yang mendapat dana, dan secara tidak langsung menentukan isu apa yang boleh hidup lebih lama.

Nah sekarang, ada yang sangat gurih, berarus besar sebagai kanal baru dari aliran APBN, yaitu Badan Gizi Nasional (BGN). Kanal ini lahir dari kebijakan yang dibungkus dengan narasi besar: nasional, strategis, dan berdampak luas bagi masa depan anak bangsa. Tetapi negara lupa satu hal: setiap kanal baru selalu menarik predator lama.

Demikianlah orang berlomba-lomba secepat-cepatnya mengerubungi lembaga ini, dari yang sudah punya jatah rezeki langsung dari APBN, ingin punya tambahannya lagi, yang bisa menghalangi orang-orang yang belum mendapatkan apa-apa dari sistem fluida APBN itu. Negara, dalam banyak kasus, membiarkan penumpukan ini terjadi, lalu menyebutnya sebagai dinamika.

Pada dasarnya, semua mengerubungi fluida dan bancakan APBN, ibarat anjing-anjing mengerubungi bangkai di pasar kerja dan donasi (lokal, regional, nasional) itu, baik langsung atau tidak langsung. Negara sering merasa cukup dengan membuat pagar aturan, tetapi lupa bahwa tanpa etika, pagar hanya menjadi dekorasi.

Kadang saya berpikir lebih bermartabat orang jadi TKI/TKW yang jalan rezekinya mengambil biarpun “secuil” dari sistem fluida fiskal APBN negara lain. Dia membawa uang dari luar negeri untuk menambah perputaran cepat energi negeri. Ironisnya, negara sering lebih bangga pada angka remitansi daripada pada alasan mengapa warganya harus pergi.

Di titik ini, kritik terhadap negara tidak lagi abstrak. Negara gagal menjadi pengelola sungai yang adil karena terlalu sibuk merasa menjadi pemiliknya. Anggaran diperlakukan sebagai sumber daya kekuasaan, bukan sebagai amanah publik.

Dan mungkin, selama negara tidak berani membenahi cara ia mengelola arus, bukan hanya memperbesar debit, maka cerita tentang sesendok, kanal, dan tambak akan terus berulang. Yang berubah hanya nama lembaga, istilah kebijakan, dan wajah orang-orang di tepi sungai.

Martabat, pada akhirnya, bukan milik mereka yang paling dekat dengan bendungan, tetapi milik mereka yang tetap memilih menciduk dengan tangan bersih, meski negara sendiri belum sepenuhnya membersihkan sungainya. (Sal)