Dunia modern kerap merayakan filantropi sebagai bentuk paling luhur dari kepedulian manusia. Nama-nama besar, dana raksasa, dan janji penyelamatan jutaan nyawa sering disambut dengan tepuk tangan panjang. Namun justru di sanalah kewaspadaan perlu dimulai: ketika kebaikan hadir dengan kekuatan sebesar negara, tetapi tanpa mekanisme demokrasi yang setara.

Penunjukan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Dewan Direksi Bill Gates Foundation hadir di persimpangan itu, antara harapan dan pertanyaan, antara kekaguman dan kritik yang perlu diucapkan dengan jujur.

Sri Mulyani bukan figur yang lahir dari ruang hampa. Ia ditempa di jantung World Bank, lembaga multilateral yang selama puluhan tahun menjadi simbol sekaligus kontroversi pembangunan global. Sebagai Managing Director World Bank, ia menyaksikan secara langsung bagaimana niat baik pembangunan sering berhadapan dengan realitas pahit: proyek besar yang tak selalu menyentuh akar masalah, reformasi struktural yang kadang dibayar mahal oleh masyarakat paling lemah.

Pengalaman itu penting untuk diingat, karena filantropi global, termasuk Bill Gates Foundation, sering beroperasi di wilayah yang sama: kesehatan, pendidikan, kemiskinan, dan pembangunan negara berkembang. Bedanya, filantropi tidak dipilih melalui pemilu, tidak diawasi parlemen, dan tidak wajib tunduk pada akuntabilitas publik sebagaimana negara.

Di sinilah kritik utama terhadap filantropi global bermula. Ketika Bill Gates memutuskan menghabiskan dana abadi yayasannya dalam dua dekade ke depan, dunia menyambutnya sebagai keberanian moral. Namun keputusan sebesar itu, tentang prioritas hidup dan mati jutaan manusia, ditentukan oleh segelintir elite global. Pertanyaannya bukan apakah niat mereka baik, melainkan siapa yang berhak menentukan arah masa depan global?

Sri Mulyani tentu memahami dilema ini. Di World Bank, ia tahu bahwa bantuan keuangan, seberapa besar pun, tidak otomatis menciptakan keadilan. Banyak negara justru terjebak dalam ketergantungan, sementara akar ketimpangan, perdagangan yang tidak adil, penghindaran pajak global, dan dominasi korporasi multinasional, tetap tak tersentuh.

Filantropi global sering kali bekerja di hilir: menyelamatkan korban, bukan membongkar penyebab. Ia membiayai vaksin, tetapi jarang menantang sistem paten yang membuat obat mahal. Ia membangun sekolah, tetapi jarang menyentuh struktur ekonomi global yang membuat negara miskin kekurangan anggaran pendidikan. Dalam banyak kasus, filantropi meredakan gejala tanpa menggugat sumber penyakit.

Di titik ini, kehadiran Sri Mulyani menjadi krusial, dan sekaligus diuji. Saat ia berkata, “Saya merasa terhormat untuk bergabung dan berkontribusi pada momen penting yang penuh tantangan dan peluang ini,” kata Sri Mulyani. Kalimat itu bisa dibaca sebagai komitmen, tetapi juga sebagai tantangan personal: apakah ia akan membawa nalar kritis World Bank ke dalam filantropi global, atau justru terserap oleh logika kemurahan hati elite global?

CEO Gates Foundation, Mark Suzman, menilai Sri Mulyani akan memastikan sumber daya digunakan secara efektif dan inklusif. Namun efektivitas bukan satu-satunya ukuran moral. Sejarah pembangunan global menunjukkan bahwa proyek paling efisien pun bisa gagal jika tidak adil secara struktural.

Filantropi global, pada titik ekstrem, berisiko menjadi “wajah manusiawi” dari sistem ekonomi dunia yang timpang. Ia menenangkan nurani global tanpa mengganggu akar ketidaksetaraan. Dalam skenario terburuk, ia bahkan bisa menjadi legitimasi: bahwa dunia baik-baik saja selama ada yayasan besar yang menambal luka-lukanya. Namun justru di sinilah peluang Sri Mulyani berada.

Dengan latar belakang World Bank dan pengalaman mengelola kebijakan negara berkembang seperti Indonesia, ia tahu bahwa kemiskinan bukan nasib, melainkan hasil keputusan politik dan ekonomi. Ia paham bahwa pembangunan sejati tidak bisa bergantung pada kedermawanan segelintir orang kaya, betapapun tulusnya mereka.

Jika filantropi global ingin benar-benar transformatif, ia harus berani melampaui bantuan: mendorong reformasi sistem pajak global, menantang ketimpangan akses teknologi, dan mendukung kedaulatan kebijakan negara berkembang. Ia harus bersedia dikritik, diawasi, dan dibatasi.

Keterlibatan Sri Mulyani di Bill Gates Foundation bukan sekadar soal reputasi Indonesia di panggung dunia. Ini adalah ujian lebih besar: bisakah seorang ekonom dari Global South membantu menggeser filantropi global dari sekadar belas kasihan menuju keadilan struktural?

Jika ia berhasil, maka filantropi tidak lagi menjadi cerita tentang orang kaya yang menolong orang miskin, melainkan tentang dunia yang belajar memperbaiki dirinya sendiri. Jika tidak, ia hanya akan menjadi catatan lain tentang niat baik yang terlalu takut menyentuh akar masalah. Dan di sanalah sejarah akan memberi penilaiannya. (Sal)