Sudah cukup lama berkas film Habibie & Ainun tersimpan rapi dalam arsip digital komputer saya. Lalu baru pada suatu malam yang hening saya berkesempatan untuk menyaksikannya hingga tuntas, sebuah momen yang akhirnya memicu rangkaian renungan mendalam tentang esensi hidup dari salah satu putra terbaik negeri ini.

Melalui durasi film tersebut, saya tidak hanya berhasil menangkap pesan moral yang tersirat, tetapi juga menuntaskan rasa penasaran yang selama ini tertahan perihal integritas seorang Habibie. Hal ini menjadi catatan yang menarik bagi saya, sebab jarang sekali ada produksi film nasional yang mampu memadukan bobot edukasi dan dinamika politik sekuat ini untuk menembus ruang tayang publik di negeri kita.

Lebih dari sekadar menyuguhkan kisah romansa yang menyentuh, film yang diangkat dari catatan nyata perjalanan hidup B.J. Habibie dan Hasri Ainun Besari, sejatinya adalah sebuah potret keteguhan intelektual. Ia menggambarkan bagaimana disiplin, pengorbanan, dan visi keilmuan ditempa dengan keras saat keduanya harus berjuang membangun masa depan di tanah Jerman, jauh dari tanah air yang mereka cintai.

Berbicara mengenai Jerman, mau tidak mau pikiran saya langsung tertuju pada sebuah dialektika yang kompleks tentang bangsa tersebut. Jerman bukanlah sekadar destinasi akademik yang mencetak sosok sekaliber Habibie menjadi seorang insinyur kedirgantaraan yang diakui dunia. Lebih dari itu, ia adalah episentrum sejarah yang melahirkan tokoh-tokoh besar sekaligus panggung bagi tragedi kemanusiaan yang paling kelam.

Kita tentu masih merasakan resonansi sejarah dari bayang-bayang kelam rezim Nazi di bawah Adolf Hitler, sebuah masa yang hingga hari ini menjadi pengingat pahit tentang bagaimana sebuah bangsa besar bisa terjerumus dalam fasisme dan otoritarianisme. Namun, di tanah yang sama pula, lahir pemikir-pemikir raksasa yang mengubah arah peradaban manusia, mulai dari relativitas Einstein, eksistensialisme Nietzsche, hingga kedalaman ontologi Heidegger, serta deretan saintis dunia lainnya. 

Kontradiksi ini menuntut kita untuk bertanya tentang bagaimana mungkin sebuah bangsa yang melahirkan rasionalitas tinggi dan filsafat yang mendalam, pada saat yang sama, mampu melahirkan kebencian yang destruktif?

Berangkat dari kegelisahan inilah, saya merasa perlu menyoal kembali kurikulum pendidikan kita. Menurut hemat saya, kita tidak hanya perlu berkaca pada model pendidikan Jerman yang mengedepankan ketepatan logika dan kedalaman riset teknis, tetapi juga harus secara kritis mempelajari "sejarah kelam" mereka sebagai pelajaran berharga.

Mengapa Jerman sempat melahirkan fasisme yang begitu mematikan? Apakah pendidikan yang murni teknis dan teoretis tanpa dibarengi dengan nalar humanis yang kuat dapat melahirkan monster baru? Pertanyaan ini penting untuk dijawab agar kita dapat merancang sistem pendidikan yang tidak hanya menciptakan tenaga profesional yang cakap secara logika, tetapi juga individu-individu yang kebal terhadap fanatisme ideologis. Dengan memahami sejarah kegagalan mereka, kita berharap dapat mengantisipasi agar benih-benih fasisme dan intoleransi tidak muncul kembali, baik di tanah kita maupun di belahan bumi lainnya.

Alasannya bukanlah semata karena Jerman telah berhasil melahirkan deretan ilmuwan kelas dunia, melainkan karena sistem pendidikan formal modern di berbagai negara maju sejatinya telah mengadopsi dan menyerap konsepsi kemajuan Eropa, yang kemudian disesuaikan dengan konteks kultural masyarakatnya masing-masing. Maka, selayaknya kita bercermin pada jejak mereka. Bukan untuk meniru secara mentah dan buta, tetapi untuk menjadikannya sebagai pembanding krusial guna membangun iklim intelektual yang selama ini kita cita-citakan.

Upaya refleksi ini membawa kita pada suatu titik balik dalam sejarah intelektual Jerman menjelang Perang Dunia I, di mana pernah terjadi perdebatan fundamental antara dua ilmuwan besar antara Ernst Mach dan Max Planck. Keduanya terlibat dalam dialektika sengit mengenai hakikat dan tujuan akhir dari pendidikan formal. 

Perdebatan ini berpusat pada satu pertanyaan mendasar yang hingga kini masih relevan: apakah kebijakan pendidikan idealnya diarahkan bagi demokratisasi ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas, ataukah lebih berfokus pada pendidikan spesialisasi yang ketat guna mencetak kelompok profesional yang mumpuni di bidangnya?

Dalam titik temu tertentu, keduanya memang sepakat bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) perlu diajarkan secara luas kepada siswa sebagai penyeimbang dominasi ilmu-ilmu humaniora yang saat itu sedang gencar mendominasi kurikulum. Namun, mereka berbenturan tajam dalam hal visi tujuan serta bentuk implementasinya di lapangan. Mach, misalnya, berjuang keras melawan benih-benih nasionalisme fanatik—yang secara ironis kelak menjadi cikal bakal bencana kemanusiaan di era Nazi—dengan harapan agar masyarakat tidak mudah terombang-ambing oleh manipulasi pengetahuan semu maupun ideologi yang menyesatkan.

Di sinilah Mach menawarkan pendekatan yang unik. Ia menolak tafsiran bahwa teori ilmiah haruslah memiliki makna semantik yang kaku dan absolut. Baginya, ilmu pengetahuan hanyalah sarana pragmatis untuk menghadapi simpang siur gejala alam, agar manusia dapat beradaptasi dengan lingkungannya dalam kerangka evolusi menuju kehidupan yang lebih manusiawi. 

Ia kemudian memperkenalkan konsepsi ilmu pengetahuan sebagai “ekonomi pikiran” (Erkenntnis und Irrtum). Positivisme-kritis yang ia rumuskan menjadi antitesis terhadap doktrin filsafat ala Auguste Comte yang cenderung kaku dan rentan terhadap politisasi sains. Sebuah kekhawatiran yang sangat beralasan, mengingat dalam realitas sosial, para politisi sering memelintir konsep-konsep ilmiah demi melegitimasi agenda kekuasaan mereka.

Para filsuf analitik, yang terpengaruh oleh semangat Mach, berpendapat bahwa kesetiaan pada fakta (empirisisme) adalah benteng pertahanan agar seseorang tidak terseret arus totalitarianisme. Kejernihan berbahasa, yang dibangun melalui logika, membantu individu membedakan antara fakta sejati dan fakta rekaan, sehingga masyarakat tidak mudah jatuh ke dalam fanatisme moral yang destruktif.

Dengan memandang sains sebagai instrumen, Mach mengajukan program pendidikan yang berfokus pada pemberdayaan publik. Untuk sekolah umum, ia berpendapat cukup bagi guru untuk mengajarkan bagaimana sains berguna bagi kehidupan sehari-hari melalui penataan relasi gejala. 

Sementara itu, bagi calon ilmuwan, Mach mengusulkan pendekatan sejarah-kritis terhadap sains. Melalui pendekatan ini, ilmuwan diharapkan tetap setia menelusuri jejak ilmu pengetahuan, namun di saat yang sama mampu mengkritik metode, asumsi, dan teori yang mapan. Langkah ini krusial untuk membongkar sikap komunitas ilmiah yang sering justru menghambat kemajuan karena terjebak pada orientasi teoretis yang seragam dalam riset maupun pengajaran.

Di sisi lain, Max Planck yang jauh lebih aktif dalam asosiasi profesional ilmuwan, memiliki perspektif berbeda. Sebagai tokoh publik yang karismatik, Planck ingin memperkenalkan cara pandang dan etos kerja ilmuwan agar siswa memahami kontribusi khas sains terhadap kebudayaan modern. Persamaan mereka terletak pada keyakinan bahwa sains mampu menjelaskan gejala alam dan keduanya percaya bahwa sasaran akhir kegiatan ilmiah adalah de-antropomorfisme, yakni membebaskan pengetahuan dari ketergantungan pada prasangka manusia. Planck menuntut ilmuwan agar memiliki komitmen tak tergoyahkan terhadap rasionalisme dan realisme, sehingga mereka kebal terhadap tekanan komunitas ilmiah.

Namun, perbedaan tajam muncul ketika fenomenalisme Mach dianggap Planck hanya menekankan pada gejala indrawi, yang menurut Planck justru dapat menjerumuskan ilmu pengetahuan kembali ke dalam antropomorfisme. Proses intelektual yang dicita-citakan Planck membutuhkan fondasi objektif yang, dalam perspektif Mach, justru dianggap sebagai hambatan bagi kemajuan ilmu. Planck menolak pendekatan sejarah-kritis yang diusung Mach karena dikhawatirkan akan mengguncang stabilitas komunitas ilmiah serta agenda riset yang telah berjalan.

Bagi Mach, keguncangan komunitas ilmiah justru merupakan keniscayaan yang membawa pada demokratisasi ilmu pengetahuan. Ia ingin masyarakat terbiasa mempertanyakan otoritas, sehingga bentuk-bentuk pengetahuan lain dapat mengemuka. Bagi Mach, usulan Planck menyerupai indoktrinasi yang berisiko mengarahkan sains untuk membangun ideologinya sendiri dan melanggengkan golongan elit ilmuwan.

Akan tetapi, kelemahan Mach muncul ketika ia memandang ilmu pengetahuan hanya sebagai alat untuk menata gejala. Ia menyokong konsep ilmu pengetahuan yang “bebas nilai”. Ironisnya, netralitas sains yang ia perjuangkan dengan harapan temuan ilmuwan tidak disalahgunakan, justru sering membuahkan hasil sebaliknya. 

Sebab, jika ilmu pengetahuan dipandang semata sebagai sarana teknis (melalui proses trial and error), ia justru menjadi alat yang efektif dalam menghasilkan sarana penghancur massal jika tidak dibekali landasan etika yang kuat. Netralitas sarana inilah yang dikhawatirkan oleh Planck. Ia mendambakan kebenaran objektif yang non-antroposentris, di mana ilmu pengetahuan bukan sekadar "ekonomi pikiran", melainkan sebuah komitmen mendalam terhadap kebenaran hakiki yang melampaui kepentingan pragmatis sesaat.

Perdebatan antara Mach dan Planck ini meninggalkan renungan mendalam bagi kita hari ini. Apakah pendidikan kita saat ini sedang melahirkan manusia yang cakap secara teknis namun hampa secara moral, atau justru sedang membentuk pemikir kritis yang mampu menempatkan sains dalam bingkai kemanusiaan? 

Jerman telah memberi kita pelajaran melalui sejarah pertarungan ide gagasan ini. Tugas kita, seperti yang ditunjukkan oleh spirit Habibie, adalah memadukan kecanggihan intelektual dengan keberpihakan pada kemanusiaan, agar ilmu pengetahuan tidak hanya menjadi alat untuk menata gejala, tetapi menjadi suluh bagi peradaban yang lebih beradab dan demokratis.

Sebagai penutup, perdebatan antara Mach dan Planck ini sejatinya bukan sekadar catatan sejarah yang usang, melainkan cermin besar bagi pendidikan kita di masa depan. Kita kini dihadapkan pada pilihan sulit: apakah kita hendak mencetak generasi yang sekadar mahir secara teknis namun hampa secara moral, atau justru membentuk pemikir kritis yang mampu menempatkan sains dalam bingkai kemanusiaan yang utuh? 

Jerman telah memberi kita pelajaran berharga melalui dialektika pertarungan ide gagasan ini. Bahwa pada akhirnya, tugas pendidikan bukanlah sekadar memindahkan pengetahuan dari buku ke dalam ingatan, melainkan menanamkan kebijaksanaan untuk mempertanyakan otoritas dan menjaga kejernihan nalar. Seperti spirit yang ditunjukkan oleh B.J. Habibie, kita dituntut untuk memadukan kecanggihan intelektual dengan keberpihakan pada kemanusiaan. 

Hanya dengan cara itulah, ilmu pengetahuan dapat bertransformasi yang tidak lagi menjadi sarana penghancur massal yang lahir dari netralitas buta, melainkan menjadi suluh peradaban yang mampu membebaskan manusia dari fanatisme dan membangun masa depan yang lebih demokratis, cerdas, dan bermartabat. (Red)