Sulit memahami jalan pikiran Prabowo Subianto ketika, di tengah rangkaian bencana ekologis yang salah satu penyebab utamanya kerap dikaitkan dengan ekspansi perkebunan sawit secara ugal-ugalan, ia justru terus mengumandangkan ambisi besar soal sawit. Pernyataan demi pernyataan itu seolah lahir tanpa empati terhadap para korban banjir bandang, longsor, dan kerusakan lingkungan yang nyata-nyata telah merenggut nyawa serta menghancurkan ruang hidup masyarakat.

Namun, mungkin beginilah logika yang bekerja di kepalanya. Tuduhan bahwa sawit berkontribusi terhadap bencana ekologis dianggapnya sebagai narasi subversif. Dalam kerangka pikir itu, kritik lingkungan bukanlah peringatan ilmiah atau jeritan kemanusiaan, melainkan sabotase terhadap proyek besar: menjadikan sawit sebagai sumber bioenergi demi swasembada energi nasional. Swasembada ini, dalam narasi Prabowo, diyakini akan mengurangi, bahkan meniadakan, ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak.

Jika impor berkurang, maka akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Di sinilah muncul istilah "kartel" yang kerap ia lontarkan: kekuatan asing dan antek-anteknya yang, menurutnya, "tidak senang Indonesia maju dan mandiri." Dalam logika ini, kritik terhadap sawit otomatis diposisikan sebagai kepanjangan tangan kepentingan asing.

Akibatnya dapat ditebak. Suara para pemerhati lingkungan, aktivis kemanusiaan, hingga akademisi dianggap sekadar "bacot" yang tak perlu didengar. Demi apa yang ia sebut sebagai harga diri bangsa dan kepentingan rakyat, kerusakan ekologis menjadi harga yang tampak rela dibayar. Bahkan ketika rakyat menjadi korban, terhanyut banjir atau kehilangan sumber penghidupan, itu tidak cukup untuk menggoyahkan keyakinannya.

Cara berpikir semacam ini jelas berbahaya. Sejak lama, banyak pengamat mencermati sikap dan tindakan Prabowo. Jurnalis senior Desi Anwar, misalnya, pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang memiliki kecenderungan delusional. Pertanyaannya kemudian: mengapa pola pikir seperti ini terbentuk?

Dari sudut pandang psikologis-politik, riwayat hidup Prabowo tak bisa dilepaskan dari tragedi 1998, saat ia diberhentikan dari militer dan kemudian pergi ke Yordania. Peristiwa itu kerap diperlakukan sebagai catatan sejarah biasa. Padahal, bagi individu yang mengalaminya, peristiwa semacam itu bisa menjadi trauma mendalam. Obsesi untuk tampil sebagai patriot dan penyelamat bangsa mungkin tumbuh dari sana. Namun obsesi itu perlahan menjauh dari pijakan rasional.

Keinginan menjadi sosok pahlawan bangsa tidak lagi berangkat dari pertimbangan ilmiah, etis, dan kemanusiaan, melainkan dari kebutuhan membuktikan diri. Ketika kekuasaan dipandang sebagai satu-satunya jalan legitimasi, maka kritik apa pun akan dianggap ancaman, bukan koreksi.

Itulah sebabnya, sejak awal, saya tidak pernah sepakat orang-orang lama, terutama yang memiliki keterkaitan dengan rezim masa lalu, kembali memimpin negeri ini. Indonesia membutuhkan pemimpin baru yang segar, yang tumbuh dari pengalaman nyata bergumul dengan persoalan kebangsaan, bukan sekadar membawa nostalgia kekuasaan atau dendam sejarah pribadi.

Bagi saya, ada dua syarat mendasar bagi seorang pemimpin nasional: ia harus representasi pembaruan, dan memiliki rekam jejak nyata dalam pergumulan kebangsaan. Tanpa itu, kepemimpinan hanya akan menjadi panggung simbolik. Contohnya bisa dilihat pada figur seperti Gibran Rakabuming: pernyataan dan pidatonya kerap terasa seperti hafalan teknis dari staf ahli, bukan hasil permenungan personal atas problem bangsa.

Prabowo, dengan demikian, tampaknya akan tetap "lempeng" pada ambisinya sebagai patriot: patriotisme yang tidak sepenuhnya rasional. Ia sendiri pernah menyatakan bahwa bisnisnya mandek karena tidak berada dalam lingkaran kekuasaan. Pengakuan semacam itu menunjukkan bagaimana kekuasaan dilihat bukan sebagai amanah publik, melainkan instrumen pembuktian personal. Karena dahulu pernah diberhentikan.

Jika di tengah jalan kekuasaan itu goyah atau bahkan dimakzulkan, maka estafet kepemimpinan jatuh ke tangan figur yang juga belum matang secara politik dan intelektual. Maka harapan akan perubahan terasa kian menjauh. Tahun 2029 masih lama, sementara dampak kebijakan hari ini, terutama yang menyangkut lingkungan dan kemanusiaan sudah kita rasakan sekarang.

Pada titik inilah refleksi menjadi penting. Pembangunan yang menutup mata terhadap penderitaan manusia dan kerusakan alam bukanlah kemajuan, melainkan ilusi. Swasembada energi yang dibangun di atas banjir, lumpur, dan jenazah rakyat kecil adalah delusi kekuasaan. Bangsa ini tidak kekurangan sumber daya, tetapi sering kekurangan keberanian untuk berkata: cukup, kita perlu berpikir ulang.(Sal)