Yuval Noah Harari, dalam pidato penutupnya di World Economic Forum Annual Meeting 2018, menyampaikan sebuah kegelisahan sekaligus harapan. Ia berharap kepada para Pujangga, yang dalam pengertian luas sebagai para pemikir, filsuf, agamawan, dan penjaga nurani publik, agar berani menyatakan pendapatnya mengenai pengaturan kepemilikan data. Data, menurut Harari, bukan lagi sekadar komoditas teknis, melainkan aset terpenting masa depan kehidupan; bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi keberlanjutan bumi itu sendiri.

Kegelisahan itu sesungguhnya sangat dekat dengan pengalaman sehari-hari kita. Ketika saya dan kamu yang gemar bermain Facebook dan berselancar di Google, melakukan aktivitas digital yang tampak remeh, sesungguhnya pada saat yang sama kita sedang menyerahkan potongan-potongan identitas kita. Seluruh data tentang “siapakah aku” telah berada dalam genggaman para pemilik platform. Anasir-anasir pikiran, preferensi, kecenderungan emosi, bahkan kemungkinan pilihan politik kita, tersimpan rapi dalam sistem korporasi raksasa seperti Meta dan Google. Data-data itu bukan hanya dikoleksi, tetapi siap (jika diperlukan) untuk dimanipulasi demi kepentingan apa pun di masa depan.

Di titik inilah urgensi perbincangan tentang landasan etis menjadi tak terelakkan. Tanpa panduan moral yang jelas, teknologi berisiko membawa kita pada kemungkinan terburuk: terciptanya kediktatoran digital. Sejarah menunjukkan bahwa suara kemanusiaan kerap lahir dari para Pujangga, mereka yang berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang makna, tujuan, dan batas kekuasaan manusia. Termasuk di dalamnya para filsuf yang konsisten menggugat asumsi-asumsi dasar, dan para agamawan atau nabi, yang dalam pengertian tertentu dapat disebut sebagai Pujangga Sejati, karena mampu meramu ilmu intelek dengan ilmu nukilan, imajinasi moral dengan tuntunan transenden. Dari merekalah lahir cara berpikir yang lebih luas dan imajinatif tentang masa depan umat manusia.

Dalam Homo Deus, Harari kembali mengingatkan bahwa ketika teknologi digabungkan dengan politik megalomania, kita sedang berdiri di tepi tubir bencana. Sejarah kontemporer telah memberi contoh: manipulasi pikiran massa untuk pemenangan kandidat dalam pemilu, atau manipulasi data dalam lembaga penyelenggara demokrasi seperti KPU. Pada sisi lain, ketika teknologi bersekutu dengan kekuatan pasar, koalisi itu cenderung melakukan apa yang baik bagi pasar, bukan apa yang baik bagi kemaslahatan populasi manusia. 

Bahkan, tak mustahil kita menyaksikan “9 September versi siber”, atau kebangkitan Neo-Kapitalisme dan Neo-Nazi yang bermimpi menciptakan masyarakat baru dengan hanya mengandalkan bioteknologi dan infoteknologi: dari cloning, bion, hingga cyborg, manusia-manusia dengan kapasitas mental WEIRD (Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic).

Dari sini menjadi jelas bahwa sains dan teknologi tidak pernah sepenuhnya netral. Ia selalu membawa potensi bias penggunaan dan kepentingan. Contoh paling gamblang dapat kita lihat pada Korea Utara dan Korea Selatan. Keduanya memiliki akses terhadap teknologi yang relatif setara, tetapi memilih jalur pemanfaatan yang sangat berbeda. Maka benar apa yang dikatakan Harari: sains selalu membutuhkan bantuan agama, atau lebih luas lagi, etika untuk membangun institusi-institusi kemanusiaan yang tangguh.

Ilustrasi sederhananya begini: sains memberi tahu kita bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa oksigen. Namun, apakah pengetahuan itu otomatis membenarkan eksekusi mati dengan cara pembekapan napas? Di sinilah terlihat bahwa sains dan agama berjalan secara paralel. Saintis mempelajari bagaimana dunia bekerja, sementara agama, atau etika memastikan bagaimana manusia seharusnya berperilaku di dalam dunia itu.

Agama, dalam kerangka ini, memberi justifikasi etis bagi riset saintifik dan penggunaan penemuan-penemuan ilmiah. Kepentingan tertinggi agama adalah keteraturan, dalam istilah Islam dikenal sebagai Maqashid al-Syariah, yakni menciptakan dan memelihara struktur sosial yang adil dan beradab. Sebaliknya, kepentingan tertinggi sains adalah kekuatan: melalui riset dan pengujian untuk mengobati penyakit, mengurangi kelaparan, tetapi juga (tak jarang) untuk melancarkan perang.

Namun, bukan berarti agama dengan kitab sucinya memegang hak veto mutlak atas sains. Sejarah sains justru menunjukkan relasi yang kompleks. Banyak saintis besar memiliki keyakinan religius tertentu. Bahkan Albert Einstein, dalam satu fase hidupnya, demi menyesuaikan dengan keyakinan etis Yudeo-Kristen bahwa alam semesta bersifat statis, pernah mengubah rumus relativitasnya. Ia menambahkan konstanta kosmologis buatan agar persamaan matematis kosmologinya menyatakan bahwa alam semesta itu tidak mengembang.

Padahal, secara filosofis, Einstein sendiri lebih meyakini bahwa alam semesta tanpa awal akan jauh lebih simetris dan elegan. Sepuluh tahun kemudian, ketika Edwin Hubble menemukan bukti bahwa alam semesta memang mengembang, Einstein menyebut penambahan konstanta kosmologis itu sebagai “kesalahan terbesar” dalam hidup ilmiahnya.

Kisah ini menunjukkan betapa sulitnya memisahkan antara “ketetapan etis” dan “pernyataan faktual”. Agama, yang sarat ajaran pendirinya, sering kali, melalui tangan para pengikutnya, mengubah pernyataan faktual menjadi ketetapan etis. Dalil dan hadis yang sahih serta mutawatir secara sanad kerap dijadikan benteng kebenaran. Namun ketika matannya diuji ulang, dicross-check dengan pengujian saintifik, atau dikaji melalui cross-references, meminjam istilah Prof. Mun’im Sirry, tidak jarang muncul resistensi. Banyak agamawan tidak siap menerima ketika hasil pengujian saintifik mengguncang iman yang telah mapan.

Di sinilah tantangan zaman digital menemukan relevansinya yang paling tajam. Kepemilikan data, kecanggihan teknologi, dan kekuatan sains membutuhkan jangkar etis yang kokoh. Tanpa itu, manusia berisiko kehilangan otonomi, bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena penyerahan sukarela atas dirinya sendiri. Maka, dialog antara sains, agama, dan etika bukanlah kemewahan intelektual, melainkan kebutuhan mendesak demi memastikan bahwa masa depan tidak hanya canggih, tetapi juga manusiawi.

Agamawan kerap memandang saintis dengan kecurigaan; demikian pula saintis tidak jarang mencurigai agamawan. Kecurigaan ini biasanya berpusat pada satu simpul yang sama: sebuah ketetapan etis yang sering kali diperlakukan seolah-olah ia adalah kenyataan faktual, padahal faktualitas selalu membuka ruang benar dan salah, revisi dan koreksi. Dari sinilah dilema etis bermula. Bukan semata karena perbedaan nilai, melainkan karena perbedaan cara memahami realitas.

Untuk memecahkan kebuntuan ini, filsuf Sam Harris mengajukan sebuah tesis yang relatif sederhana namun provokatif: pada dasarnya, semua manusia memiliki satu nilai tertinggi yang sama, yakni keinginan untuk meminimalkan penderitaan dan memaksimalkan kebahagiaan. Jika demikian, maka keberadaan dilema etis tidak terletak pada tujuan akhirnya, melainkan pada argumentasi faktual tentang cara paling efisien dan paling benar untuk mewujudkan kebahagiaan itu tanpa menimbulkan penderitaan yang tak perlu.

Perbedaan pandangan itu mudah kita temukan dalam kehidupan nyata. Bagi seorang Muslim, mencapai surga dan “melihat Wajah Allah” merupakan puncak kebahagiaan tanpa tanding. Kaum liberal, di sisi lain, percaya bahwa peningkatan kebebasan individu, kebebasan berpikir, berekspresi, dan menentukan hidup, adalah jalan paling efektif untuk memaksimalkan kebahagiaan manusia. Sementara itu, seorang nasionalis Indonesia mungkin membayangkan kebahagiaan kolektif ketika negaranya telah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur: negara yang paling sejahtera, paling maju, paling bahagia, dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, adalah sebuah surga dunia versi nasional.

Namun, menurut Sam Harris, antara orang Islam, kaum liberal, dan nasionalis Indonesia ini sesungguhnya tidak terdapat perselisihan etis yang mendasar. Mereka dipersatukan oleh tujuan yang sama, tetapi terpisah oleh perbedaan keyakinan faktual tentang jalan mana yang paling efektif untuk mencapainya. Dengan kata lain, mereka disatukan oleh satu “fiksi” bersama tentang kebahagiaan, meski berbeda dalam peta jalannya.

Masalahnya, seperti diingatkan Harari, meskipun kebahagiaan diagungkan oleh hampir semua manusia, dalam praktiknya amat sulit memutus sengketa etis semacam ini. Sebab tidak ada ukuran saintifik yang disepakati secara universal tentang apa itu kebahagiaan dan bagaimana mengukurnya. Dari sinilah salah paham tumbuh subur, dan kecurigaan antara saintis dan agamawan terus berulang. Maka, yang kita perlukan bukan kemenangan satu pihak atas pihak lain, melainkan jembatan: ruang untuk saling belajar, saling memahami, dan saling memahamkan.

Di titik ini, pandangan filsuf Mulyadhi Kartanegara menjadi relevan. Dalam tradisi Islam, apa yang disebut ilmu (al-‘ilm) sejatinya sepadan dengan apa yang disebut sains. Ilmu berbeda dari sekadar pengetahuan, sebagaimana sains jauh melampaui hipotesis dan asumsi belaka. Ilmu dan sains sama-sama menuntut kedalaman metodologis, ketekunan intelektual, serta tanggung jawab epistemik.

Namun kritik datang dari kalangan lain. Pegiat Islamisasi ilmu, Hamid Fahmy Zarkasyi, misalnya, berpendapat bahwa sains Barat pada level asumsi dan presuposisinya tidak melibatkan Tuhan. Akibatnya, ilmu yang dihasilkan menjadi sekuler, bahkan cenderung anti-Tuhan. Dengan mengutip R. Hooykaas dalam Religion and the Rise of Modern Science, ia menyebut bahwa pandangan dunia mekanistis telah menggiring manusia menuju ateisme.

Menariknya, pandangan semacam ini lebih sering datang dari kalangan filsuf ketimbang dari saintis atau filsuf-saintis. Naturalisme metodologis yang menjadi fondasi sains kerap disamakan secara gegabah dengan materialisme filosofis, seolah-olah setiap saintis otomatis menolak dimensi rohani dan keberadaan Tuhan sebagai realitas supranatural. Padahal, menyelidiki alam secara naturalistik tidak serta-merta menafikan makna spiritual di baliknya.

Ketika Seyyed Hossein Nasr menegaskan bahwa alam semesta dalam pandangan Islam bersifat sakral, pertanyaannya justru: mengapa naturalisme metodologis sains harus dipandang secara negatif? Kecurigaan terhadap adanya nafsiyah,bagenda tersembunyi, di balik kerja saintis barangkali sudah melampaui batas kewajaran.

Justru sebaliknya, jika materi dan gerak semata tidak cukup menjelaskan seluruh fenomena alam, maka terbuka kemungkinan adanya intervensi Tuhan dalam mekanisme kosmos. Dalam kerangka tauhid rububiyah, Tuhan adalah pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Tuhan sebagai Khaliq, dan alam sebagai makhluq. Intervensi Tuhan itu bukan harus dipahami sebagai pelanggaran hukum alam, melainkan bekerja melalui hukum-hukum alam itu sendiri, yang dalam tradisi Islam disebut Sunnatullah.

Kehendak Tuhan dapat dimaknai hadir melalui sebab-akibat sekunder, sementara sebab primer tetaplah Tuhan. Maka, terlalu tergesa-gesa menyalahkan sains atas kerusakan lingkungan atau pelecehan martabat manusia akibat teknologi adalah sebuah simplifikasi. Pertanyaannya: apakah benar semua itu akibat kesalahan metodologi sains yang naturalistik, padahal metodologi tersebut justru menjunjung objektivitas dan universalitas.

Upaya Seyyed Hossein Nasr melalui gagasan Sains Sakral, maupun Islamisasi ilmu ala Naquib al-Attas, sesungguhnya ingin mengintegrasikan dimensi rohani ke dalam horizon pengetahuan manusia. Namun, seperti diingatkan Nidhal Guessoum, integrasi ini berisiko mencampur dua ranah yang berbeda: pertama, metodologi sains yang ketat, empiris, dan universal; kedua, tuntutan pencarian makna yang bersifat lebih subjektif. Yang pertama berurusan dengan objektivikasi, yang kedua dengan interpretasi, sama seperti ketika Sam Harris berbicara tentang kebahagiaan.

Ambil contoh fakta-fakta sains yang kini telah mapan: bumi berotasi dan berevolusi, teori Dentuman Besar dalam kosmologi, atau biologi evolusi. Semua ini adalah hasil kerja kolektif para saintis lintas budaya dan agama yang saling menguji dan memverifikasi. Apakah semua temuan ini harus ditolak hanya karena tidak sejalan dengan tafsir keagamaan tertentu?

Kritik tentu sah, karena sains dilakukan oleh manusia dan tidak bebas dari unsur manusiawi. Namun menolak mentah-mentah teori sains yang mapan, bahkan bersikeras bahwa bumi itu datar, hanya akan membuat umat beragama tampak menggelikan dan terus-menerus digoblok-goblokkan oleh siapa yang sering disebut “mualaf sains”.

Keunggulan sains terletak pada keterujiannya. Hasil sains dapat diperiksa ulang oleh siapa pun, di mana pun, terlepas dari agama dan budaya pengujinya. Karena itu, pada bagian-bagian sains yang telah mapan, ia mesti diterima dan dijunjung oleh semua: oleh yang beriman maupun yang tidak beriman, terutama oleh mereka yang terdidik.

Pada akhirnya, orang beriman justru ditantang untuk membuat iman, kerohanian, dan agama menjadi canggih, terbuka, dan mutakhir. Bukan dengan menyingkirkan sains, melainkan dengan berdialog dengannya. Dari kohesi inilah, antara sains dan agama, kita dapat berharap lahir sebuah kohesi yang lebih besar: kohesi satu kemanusiaan, yang tidak hanya cerdas secara teknologis, tetapi juga matang secara etis dan spiritual. (Sal)